Pemerintah Minta Dikritik, Pengamat: Faktanya Pengkritik Justru Dibungkam

          

  Menanggapi keinginan pemerintah untuk dikritik, Apri Hardiyanti, pengamat hukum  mengungkapkan bahwa demokrasi hanya menjadi slogan. Yang hadir justru wajah oligarki yang otoriter. Ketika pemerintah minta di kritik faktanya yang mengkritik justru dibungkam. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Interaktif yang dilaksanakan secara virtual Sabtu, (20/2/2021)

Mantan pengurus KOHATI itu juga menuturkan bahwa pernyataan Rezim mengabaikan fakta menurunnya kebebasan sipil dalam berekspresi. Hal ini dinyatakan dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia (10/2020)  yang menunjukkan bahwa meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Beliau mengungkapkan, adanya peningkatan tiga kali lipat kasus penghukuman kebebasan berekspresi dari masa pemerintahan SBY ke Jokowi sebanyak 233 perkara terkait UU ITE pasal 11.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa UU ITE merupakan salah satu sumber masalah dalam upaya rakyat menyalurkan ekspresinya terhadap pemerintah. UU yang seharusnya melindungi rakyat dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan Internet, justru terus menjadi senjata untuk mengancam rakyat.

Tak heran sebagian masyarakat memilih bungkam untuk tidak menyampaikan kritik terhadap negara karena dalam pelaksanaan UU ITE dengan pasal karetnya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan UU tersebut untuk mempidanakan para pihak yang mengkritik  negara. Peliknya, sering kali kritik tersebut berujung bui bahkan nyawa.

Beliau menilai kondisi keuangan negara Indonesia yang saat ini sedang collaps membuat isu minta dikritik ini mencuat hingga menimbulkan sorotan dari berbagai warganet. Sehingga, alih-alih minta di kritik, pemerintah justru menutupi kegagalan dengan kebohongan dan manipulasi. Padahal, masyarakat sudah semakin cerdas, fakta yang muncul di tengah masyarakat tidak dapat dimanipulasi dengan pidato dari penguasa, apalagi dengan issue yang hanya kebohongan belaka. Masyarakat sadar bahwa wajah yang muncul dari pemerintah Indonesia saat ini adalah negara otoritarianisme atau negara anti kritik.

Rep: Babay