Pengamat: Demokrasi Hanya Slogan, Yang Hadir Justru Wajah Oligarki Yang Otoriter.

             

Menyoroti keinginan pemerintah untuk dikritik, pengamat hukum, Apri Hardiyanti mengungkapkan, bukan hanya para aktivis maupun tokoh agama yang mempertanyakan pernyataan Joko Widodo, namun sebagian masyarakat menilai sikap pemerintah saat ini adalah manipulasi belaka. Alih-alih meminta dikritik, pemerintah justru sudah menyiapkan tameng untuk menghadapi para pengkritik. Tak jarang masyarakat mencap pemerintahan Jokowi ini sebagai rezim yang otoriter dan antikritik.  Maka tak heran hal tersebut menimbulkan atmosfer ketakutan bagi masyarakat ketika ingin mengkritisi kebijakkan pemerintah.

Dalam sebuah Diskusi Interaktif secara daring, beliau memaparkan bahwa di alam demokrasi seharusnya mengkritik adalah hak konstitusional rakyat. Mengoreksi perilaku politik yang tidak lazim termasuk memperbaiki kinerja dan sistem. Pemerintah menjamin hak menyampaikan pendapat namun pada faktanya, kualitas demokrasi mengalami kemerosotan. Menurut laporan tahunan The Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia berada diperingkat 64 dunia, jauh tertinggal dari Malaysia, Timor Leste dan Filipina. Merosotnya kualitas demokrasi Indonesia juga terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia (10/2020) yang menunjukkan mayoritas masyarakat setuju bahwa mereka makin takut menyampaikan pendapat.

Beliau juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi bangkrut sehingga pemerintah tidak fokus pada perbaikan demokrasi, melainkan pada sektor ekonomi. faktanya, UU yang telah direvisi menyasar pada kemashlahatan pengusaha, seperti Omnibus law yang pelaksanaannya jauh dari kemashlahatan rakyat.

Apri menilai bahwa fenomena ini adalah bukti dari kegagalan demokrasi Indonesia. Pasalnya, merosotnya Indeks Demokrasi Indonesia seolah menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat saling bertentangan. Dari rezim ke rezim menunjukkan kegagalan demi kegagalan. Seharusnya Indonesia mengambil pelajaran dari Yunani Kuno yang telah lebih dulu gagal menjalankan sistem demokrasinya.  Sehingga pada akhirnya, demokrasi hanya berhasil pada tataran wacana, namun praktiknya demokrasi hanya sebagai cangkang dari pelaksanaan negeri kapitalis yang berujung otoritarianisme.

Rep: Babay