Perbasi berhasil mengantongi izin pembangunan venue multifungsi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Anies Baswedan juga berharap gelaran FIBA Asia Cup 2021 di Jakarta berlangsung lancar dan sukses (mainbasket.com, 4/3/2021).
Dilansir dari laman voi.id, (4/3/2021), Nirmala mengatakan bahwa pengerjaan pembangunan venue FIBA World Cup 2023 diprediksi berjalan selama 16 bulan. Venue diusahakan selesai sebelum pelaksanaan di tahun 2023. Mereka juga akan mulai berkoordinasi dan berdiskusi dengan stakeholder yakni kementerian PUPR dan pengurus GBK.
Miris, di tengah laju kontaminasi Covid-19 yang belum usai, pemerintah berencana membangun venue dengan kapasitas 8.000 orang. Pasalnya, fasilitas tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan FIBA. Venue akan dibuat seperti Staples Center, yakni gedung aula serbaguna di Los Angeles, California, Amerika Serikat (voi.id, 4/3/2021).
Padahal, saat kurva penderita Covid-19 menanjak beberapa bulan lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hanya membuat kebijakan penambahan kapasitas RS sebesar 30-50 persen dari kapasitas RS untuk pasien Covid-19 (Kompas.com, 26/1/2021).
Dukungan penuh juga datang dari Presiden Joko Widodo. Dia menggelar rapat terbatas terkait persiapan penyelenggaraan FIBA 2023 bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. Selain meminta jajarannya memperbaiki regulasi, dia juga mengingatkan terkait persiapan alokasi anggaran dan penyelesaian kewajiban hosting fee yang harus dipenuhi kepada FIBA (Liputan6.com, 18/2/2021).
Tentu tidak salah apabila masyarakat melabeli pemerintah dengan kata "pencitraan". Sangat disayangkan, mengapa untuk event FIBA pemerintah bisa mengusahakan dana. Sementara, bagi tenaga kesehatan yang telah berjibaku dengan ganasnya virus, insentifnya disunat. Dalam salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021 tertuang besaran pembayaran insentif yang nilainya lebih kecil dari tahun lalu (suara.com, 3/2/2021).
Selain itu, pemerintah juga meminta agar tempat tanding sesuai standar yang ditetapkan FIBA. Mulai dari tempat duduk, ruang ganti, lapangan pertandingan, lantai kayu, area hospitality, jaringan internet, dan pelayanan lainnya (Liputan6.com, 18/2/2021).
Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan respon yang diberikan terhadap gugatan warga korban banjir februari 2021 lalu. Terkait gugatan warga korban banjir. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa prinsipnya Pemprov DKI Jakarta selalu bekerja sesuai dengan RPJMD, rencana kerja, regulasi dan ketentuan yang ada serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang kami miliki (detiknews.com, 5/3/2021).
Lagipula, penyelenggaraan event olah raga bergengsi seperti FIBA bukan untuk rakyat. Faktanya, tidak semua rakyat bisa menikmati fasilitas tersebut di luar kepentingan acara besar. Jikapun bisa digunakan sebagai tempat berolah raga, nyatanya hanya orang-orang dari kalangan mampu yang bisa menggunakannya.
Dampaknya, menjadi tuan rumah ajang bergengsi FIBA Asia Cup 2021 dan FIBA World Cup 2023 menumbuhkan euforia di jajaran pemerintahan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga memastikan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah event tersebut. Sandiaga mengatakan bahwa kesempatan ini akan memberikan efek ekonomi bagi sektor pariwisata. Di mana akan banyak peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta (Tempo.co, 5/1/2021).
Faktanya, dari setiap penyelenggaraan turnamen atau kejuaraan tingkat dunia. Tidak pernah ada sejarahnya kemudian mengubah ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Dampak ekonomi yang dihasilkan hanya sementara dan tidak besar. Kalaupun ada secuil keuntungan, rupiah akan mengalir ke pundi-pundi para korporat. Warga Jakarta hanya akan mengais remah-remahnya.
Bahkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro periode 27 Juli 2016 s.d 20 Oktober 2019 pernah mengingatkan bahwa kita harus waspada dan belajar dari penyelenggaraan terdahulu. Karena yang terjadi usai diselenggarakannya event internasional adalah negara tidak bisa mengantisipasi utang. Hal itu disebabkan karena negara banyak membangun sarana olahraga baru dan akhirnya menjadi beban (Republika.co.id, 14/5/2018).
Mengerikan, jika benar demikian berarti Indonesia sudah jauh terjerat sistem ekonomi kapitalisme. Negara terus berada dalam lilitan utang, sementara penanganan pandemi tidak berjalan efektif.
Setelah mendapatkan green light dari Pemprov, Nirmala Dewi menjelaskan bahwa pihaknya terus menyempurnakan protokol kesehatan yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan FIBA Asia Cup 2021, tepatnya 16 hingga 28 Agustus nanti. Dia dan timnya mengaku butuh upaya ekstra untuk bisa menggelar turnamen basket di tengah pandemi (voi.id, 4/3/2021).
Walaupun nantinya akan menggunakan sistem bubble (gelembung) atau hanya menghadirkan penonton dengan jumlah terbatas. Namun, penyelenggaraan FIBA Asia Cup 2021 ini terkesan dipaksakan. Karena pesertanya adalah pemain yang berasal dari negara-negara di Asia, tentu akan sangat beresiko jika mengizinkan warga asing masuk Indonesia di saat pandemi.
Apalagi, Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa varian baru corona telah masuk ke Indonesia. Tiga diantara sampel varian VUI202012/01GR/501 YVI B117 berasal dari wilayah DKI Jakarta (CNNIndonesia.com, 10/3/2021).
Harusnya pemerintah belajar dari Rasulullah Saw. dan pemimpin Islam seperti Umar Bin Khattab ra. Ketika negeri Syam diserang wabah tho'un Rasulullah Saw. bersabda, "Jika kalian berada di suatu tempat (yang terserang wabah), maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah itu di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya."
Memang, menjadi tuan rumah ajang bergengsi sekelas FIBA merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Tapi, hendaknya Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan keselamatan warga Jakarta. Sejak awal pandemi, pertumbuhan ekonomi selalu dijadikan alasan pelonggaran prokes. Walhasil, hingga kini angka korban Covid-19 tidak kunjung turun.
Alih-alih mengenalkan wajah baru Indonesia, pemerintah mengorbankan keselamatan warga Jakarta di tengah ujian pandemi. Narasi yang dibangun bahwa acara FIBA akan membuka peluang usaha hanya pepesan kosong. Karena yang terjadi pemerintah harus memutar otak bagaimana cara membiayai infrastruktur tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan minimnya sumber daya masyarakat.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan infrastruktur untuk memajukan pariwisata sesungguhnya bukan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Namun, memberikan kemudahan bagi investor untuk meraup keuntungan dari negeri ini.
Begitulah tabiat sistem kapitalisme yang melahirkan penguasa materialistis. Ketika berkuasa mereka bermental pengusaha. Semua dinilai dengan cuan, kepentingan rakyat diabaikan. Seperti yang dilakukan pemerintah dengan menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup 2021 dan FIBA World Cup 2023 di masa pandemi.
Oleh karena itu, sepatutnya warga mempertanyakan kembali menjadi tuan rumah ajang bergengsi FIBA Asia Cup 2021 dan FIBA World Cup 2023, apa untungnya bagi warga DKI Jakarta, pembangunan infratruktur diprioritaskan dibandingkan melindungi warga akibat wabah yang tak kunjung usai? wallahualam bishawab.
Oleh Anggun Permatasari
0 Komentar