Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Berbagai cara orang menyambutnya dan mengisinya. Biasanya suasana keagamaan akan menambah syahdu saat kita mendengarkan berbagai kajian ceramah di berbagai media terutama di TV. Semua ramai dan biasanya para dai yang kondang akan bertebaran tampil di TV dengan gaya, karakternya masing-masing.
Namun sangat disayangkan lembaga yang seharusnya bersikap independen dan tidak berpihak kemana pun justru sudah dalam kuasa rezim. Seharusnya juga lembaga penyiaran memberikan ruang bagi para dai untuk menyampaikan kebenaran.
Hal ini pula yang kemudian disampaikan oleh Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf mengkritik Surat Edaran KPI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadan. Bukhori menyoroti poin 6 Ketentuan Pelaksanaan huruf (d) seperti dikutip dari SE KPI Nomor 2 Tahun 2021.
Mengutamakan penggunaan dai/pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia, dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila”.
(law-justice.co, 23/03/2021)
Bahkan saking takutnya rezim terhadap para dai ideologis (yang meneriakkan syariah dan khilafah) terus membungkam. Semenjak dari awal rezim manapun akan menghambat opini tentang syariah dan khilafah. Atau siapa pun yang bersebrangan dengan kepentingan rezim. Kekhawatiran ini pun sering disampaikan oleh pejabat bangsa ini. Entah karena pesanan ataupun ketakutan akut kepentingannya terganggu.
Menko Polhukam Wiranto yang menegaskan aktivis HTI bisa dijerat hukum bila ada yang menyebarkan paham anti-Pancasila (Khilafah).(detik.com 19 Juli 2019)
Ya inilah alam demokrasi selalu berstandar ganda. Kebebasan berpendapat yang selama ini digaungkan hanyalah hipokrisi semata. Rezim saat memanfaatkan lembaga Penyiaran yang seharusnya bersikap independen tanpa campur tangan manapun. Seharusnya pula lembaga tersebut bekerja sesuai proporsinya.
Tetapi inilah demokrasi akan membela siapa pun yang sealiran dengan kepentingannya. Cap buruk bagi siapa pun termasuk para dai yang menurut mereka dari Ormas terlarang akan terus disematkan. Radikal, anti Pancasila, anti-NKRI menempel ke para dai yang rajin ceramah di televisi. Suara mereka akan terus dibungkam bahkan di bulan Ramadhan tahun ini. Miris bukan. Padahal apa yang disampaikan mereka pun para dai hanyalah menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa ini.
Jika mau menelaah seharusnya pemerintah konsentrasi kepada para penebar kerusakan bangsa ini. Siapa mereka? Jawabannya tentu para penebar berbagai konten pornoaksi, pornografi, video kekerasan ataupun tayangan perusak generasi muda. Inilah PR besar bangsa ini yang sampai detik ini tiada henti ditimpa keterpurukan dari setiap penjuru kehidupan. Bahkan di masa pandemi kebijakan yang dikeluarkan lebih memihak kepada para kapitalis. Orientasi materi senantiasa jadi pijakan penguasa saat ini dan pro Barat menjadi fokus pemerintah.
Jika kita bertanya kepada masyarakat rasa sanksi perubahan terhadap sistem demokrasi mampu membawa perubahan semakin tinggi. Demokrasi memang sering jadi alat kelompok elit masyarakat (elit wakil rakyat, elit parpol dan elit para pemilik modal) yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri serta kelompoknya. Maka tidak heran jika rezim kemudian membungkam para dai pengusung ide syariah dan khilafah karena akan menggangu kepentingannya. Para dai ini diakui dengan ide syariah dan khilafah akan membangkitkan umat dari keterpurukan akibat sistem demokrasi kapitalis menuju sistem khilafah yang sudah terbukti mampu menyejahterakan umat manusia.
Hal ini bisa dilihat dari respon saat banyaknya pejabat negeri ini yang melakukan tindakan korupsi, ketidaksewenang-wenangan saat mengkriminalisasi para aktivis pembela kebenaran hingga para ulama. Padahal sejatinya menyampaikan dakwah merupakan sebuah kewajiban seluruh umat Islam baik di media sosial maupun di dunia nyata. Melarang siapa pun berdakwah demi perbaikan umat sebuah kezaliman besar. Karena dakwah merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya.
Berdakwah atau menyeru orang lain kepada kebaikan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Allah telah memerintahkan kita untuk menyeru kepada apa-apa yang telah Allah perintahkan sebagimana firman Allah dalam surah Ali Imran
ayat 104
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung."
Dari ayat di atas Allah memerintahkan kita untuk menyeru kepada orang lain untuk berbuat apa yang Allah surah dan menjauhi segala larangannya.
Dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara dan tentu harus sesuai metode dakwah nabi. Tidak menyebarkan terorisme ataupun hal-hal yang berbau pemecah belah umat. Islam harus disampaikan secara gamblang baik di media sosial maupun di dunia nyata. Membongkar berbagai kerusakan di masyarakat akibat penerapan sistem yang bukan dari Allah, memberikan solusi tuntas dengan menyampaikan hukum-hukum Islam secara komprehensif akan membuka mata hati dan pikiran umat. Inilah fokus dakwah yang seharusnya dilakukan para dai.
Seharusnya para dai tetap harus fokus mencerahkan umat tanpa takut dakwahnya dibungkam. Karena di mana pun tempatnya dakwah merupakan sebuah keharusan. Tak perlu lelah dan menyerah hanya karena media televisi tidak mengizinkan. Karena harus dipahami bahwa sistem demokrasi tidak akan pernah memberi ruang bagi mereka yang getol menyerukan kebangkitan umat.
Setiap muslim harus terus menyampaikan syariah Islam dan khilafah dengan lantang. Tanpa itu, kebatilan akan terus merajalela di dunia ini. Sebab bagi siapa pun yang mendiamkan kezaliman laksana setan yang bisu.Pilihan ada di tangan kita, tetap berdakwah walau dihadang ataukah diam lalu membiarkan kesesatan dan kezaliman semakin membabibuta? []
Wallahu a'lam bishshawab.
Oleh Heni Andriani
Ibu Pemerhati Umat
0 Komentar