Indonesia berduka. Bangsa ini telah kehilangan putra-putra terbaik penjaga keamanan dan kedaulatan wilayah teritorial kelautan negara Indonesia. Upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala-402 telah mencapai titik akhir. “Dengan kesedihan yang mendalam, selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personel onboard KRI Nanggala-402 telah gugur," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto lewat konferensi pers secara virtual, Minggu (25/4/2021).
Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono juga memaparkan beberapa fakta terkait dengan tenggelamnya kapal selam ini. Di antaranya adalah kapal selam ditemukan terbelah menjadi tiga bagian seperti pada bagian belakang kapal yang tidak berbadan tekan, buritan badan kapal, hingga bagian haluan yang terlepas.
KRI Nanggala-402 tenggelam di kedalaman 838 meter dan sangat kecil kemungkinan para awak kapal bisa diselamatkan.
Tenggelamnya kapal selam ini bukan diakibatkan oleh human error atau kesalahan manusia karena saat proses menyelam sudah melalui prosedur yang benar. Mulai dari prosedur laporan penyelaman, melaksanakan peran-peran persiapan peralatan tempur, dan sebagainya. Saat menyelam pun diketahui lampu masih menyala seluruhnya atau tidak terjadi blackout. TNI AL memastikan akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait peristiwa ini karena TNI AL masih mempunyai kapal selam sejenis sehingga tidak terjadi kejadian serupa di masa mendatang. (kompas.com,26/04/2021)
KRI Nanggala-402 merupakan salah satu dari lima kapal selam yang saat ini dimiliki Indonesia. KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam tipe 209/1300 buatan Jerman tahun 1978 yang banyak digunakan oleh pasukan angkatan laut di dunia. Kapal selam ini kali pertama tiba di Surabaya dari Jerman pada 8 Oktober 1981 atau 40 tahun lalu. (sindonews.com,22/04/2021).
Kapal selam ini juga pernah menjalani perbaikan (overhaul dan retrofit) di Daewoo, Korea Selatan selama dua tahun, pada 2012. Tragedi ini mengundang komentar banyak pihak. Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menyatakan, tenggelamnya kapal selam ini menjadi momentum untuk mengevaluasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI Angkatan Laut. Menurutnya, sebagai negara maritim, Indonesia membutuhkan kekuatan TNI AL yang prima karena memiliki lebih dari 13.000 pulau. (kompas.com,26/04/2021)
Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan peristiwa ini merupakan alarm bahwa alutsista milik TNI perlu peremajaan. Menurutnya, banyak alutsista milik TNI yang sudah berusia tua dan dalam kondisi rusak saat ini. Senada, anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia meminta pemerintah memprioritaskan agenda modernisasi alutsista dan mengevaluasi seluruh kegiatan dan penganggaran yang tidak berkaitan dengan tugas utama TNI sebagai alat pertahanan. (cnnindonesia,23/04/2021)
Menhan Prabowo Subianto mengakui dibutuhkan pengadaan alutsista yang baru, modern dan canggih. Namun ia mengingatkan bahwa alutsista bukan barang murah. Bahkan tergolong sangat mahal jika dilihat dari kebutuhan belanja negara. Sementara saat ini pemerintah juga ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit. "Dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu," katanya. (cnnindonesia,23/04/2021)
Pemerintah menganggarkan belanja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun ini sebesar Rp 137,3 triliun. Angka tersebut menempatkan kementerian ini sebagai kementerian kedua yang paling banyak memakan anggaran negara. Anggaran Kemenhan tahun ini naik 14,12% dari pagu tahun lalu sebesar Rp 117,9 triliun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 terkait postur APBN Tahun Anggaran 2020. (kontan.co.id,14/01/2021)
Namun, anggaran sistem pertahanan Indonesia dinilai pengamat militer, Connie Rahakundini masih sangat kecil karena baru mencapai 1% dari GDP. Sementara sistem pertahanan RI membutuhkan 29% dari GDP. Connie melihat bahwa ancaman sistem keamanan kian besar mengingat konsentrasi global saat ini banyak berpusat di kawasan pasifik yang terkait dengan Indonesia. (cnbcindonesia.tv.05/04/2021)
Terkait minimnya anggaran sistem pertahanan ini, anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan, menyampaikan kekhawatirannya. Besaran anggaran tesebut, kata Sjarif, dirasa tidak cukup untuk melakukan modernisasi sistem pertahanan nasional. “Saya inginkan, kondisi kalori yang dikonsumsi prajurit sekarang itu sangat rendah.Tugas Pak Menhan kalau bisa 7000 kalori per hari. Jangan seperti sekarang, kita gak punya teknologi, sumber daya lemah, apanya yang kuat,” kata Sjarif. (kompas.com,12/11/2019)
Lemahnya perekonomian di negara berkembang masih dianggap sebagai salah satu kendala untuk membangun postur militer yang kuat dan disegani. Anggapan inilah yang pada akhirnya membuat seluruh negara berkembang tidak akan mampu membangun kekuatan militer yang tangguh. Sebagian besar anggaran negara dikerahkan untuk pembangunan infrastuktur dan industri pembangunan serta program-program pengentasan kemiskinan.
Anggapan ini muncul dari pandangan politik yang terlahir dari sistem demokrasi kapitalistik yang diemban oleh negara ini. Pembangunan yang dilakukan Indonesia lebih mengedepankan capaian-capaian yang bersifat materi. Namun capaian itu ternyata tak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Justru rakyat semakin terpuruk ke arah kemiskinan yang ekstrim sehingga membutuhkan anggaran lagi untuk mengentaskannya.
Politik luar negeri Indonesia pun juga tidak jauh berkisar pada capaian materi. Dengan slogan bebas dan aktif, Indonesia justru terombang- ambing oleh fluktuasi hubungan antar negara yang semakin rumit dan egosentris. Slogan itu hanya mewujud pada pengiriman-pengiriman pasukan perdamaian PBB yang senyatanya tidak berarti banyak pada perwujudan perdamaian dunia.
Sementara sangat dipahami bahwa sistem ketahanan negara memegang peranan penting demi keberlangsungan kedaulatan Indonesia. Seiring dengan perkembangan konstelasi perpolitikan internasional, salah satu tugas terpenting para tentara profesional saat ini adalah memikirkan konflik bersenjata di masa depan. Karena itu, adanya visi poros maritim dan dirgantara dunia selayaknya mampu mendorong perubahan untuk memastikan bahwa kekuatan TNI yang dibangun siap mencegah konflik, membentuk lingkungan keamanan, dan memenangkan perang.
Politik luar negeri Daulah Khilafah Islam adalah dakwah dan jihad. Dakwah dan jihad adalah metode untuk menyebarkan Islam agar dunia diselimuti oleh ketauhidan. Jihad untuk menyampaikan keagungan Islam membutuhkan militer beserta unsur pembangunannya yang kuat dan menggentarkan. Sehingga, pembangunan militer di dalam Daulah Khilafah tidak hanya untuk pertahanan. Akan tetapi bertujuan pula agar khalifah dapat melaksanakan kewajibannya, mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.
Nampaknya pemerintah harus segera menyadari bahwa dunia mulai melupakan tujuan bersama yaitu menghapuskan penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Negara-negara di dunia juga sudah tidak peduli lagi dengan keberlangsungan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tiap negara bersiap untuk perang demi memuluskan kepentingan masing-masing. Sudah tiba saatnya Indonesia bersiap membangun sistem pertahanan militer yang tangguh dengan menerapkan sistem pertahanan dan keamanan sesuai dengan ajaran Islam. []
Wa Allahu a’lam.
Oleh D. Shalindri
0 Komentar