Adanya polemik wacana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk di antaranya sembako dan sekolah dianggap menambah beban dan semakin mencekik rakyat khususnya bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Rencana kebijakan ini bakal tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Lantas bagaimana pendapat pengamat terkait wacana tersebut? Di rubrik suara Muslimah kali ini Muslimah Jakarta telah berhasil mewawancarai seorang tokoh yang juga konsen terhadap isu tersebut, ibu Nurul Shanti, S.E, Ketua Bidang Organisasi Pilar-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Tani Islam Indonesia-Anggota Dewan Pakar. Berikut hasil wawancaranya.
Tanya: Pemerintah berencana mengenakan PPN dari sejumlah barang dan jasa, seperti sembako dan pendidikan, bagaimana menurut ibu terkait wacana ini?
Jawab: Kalau pengenaan PPN tsb jadi dilaksanakan, tentu akan memberatkan masyarakat bawah, masyarakat yang selama ini menikmati atau mengkonsumsi barang-barang, katakanlah sembako dengan pendapatan yang pas-pasan.
Fakta dimana masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan menghabiskan 60-70% pendapatannya untuk kebutuhan pokok. Dengan demikian, jika pajak dikenakan pada bahan pokok tersebut, kualitas hidup masyarakat akan menurun.
Dampak sosial pada sektor pendidikan akan dirasakan oleh murid dari keluarga menengah ke bawah yg akan semakin terimpit. Dengan demikian, anak-anak dgn orang tua berpendapatan menengah ke bawah itu hanya kebagian sekolah yang kurang kompetitif dan/ atau sekolah swasta.
Kalau sekolah juga dikenai pajak, mereka mendapat pukulan 2 - 3 kali lipat untuk pengeluaran. Ini yang semestinya dipertimbangkan dengan serius para pembuat kebijakan di Kemenkeu.
Tanya: Apa yang sedang terjadi dengan negara ini? Apakah benar wacana tersebut menjadi indikasi bahwa perekonomian indonesia sedang tidak baik-baik saja?
Jawab: Sejumlah faktor, strategi politik dan kebijakan, keuangan negara sampai dengan pendidikan dan kesehatan tentu menjadi tolak ukur agar suatu negara dapat dikatakan berhasil. Jadi negara bisa dikatakan tidak sedang baik2 saja jika jika:
Menambah jumlah hutang LN, pengenaan pajak di berbagai sektor dan kebijakan yang penuh KKN dapat menjatuhkan suatu negara dalam ambang kehancuran atau kebangkrutan.
Selain itu, penduduk juga bisa terjerat dalam lubang kemiskinan dan mengalami kondisi yang buruk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kita lihat dan rasakan saja Indonesia sdh seperti inikah?
Tanya: Apa dampak yang akan dirasakan masyarakat Indonesia khususnya golongan menengah ke bawah?
Jawab: Kebijakan utang (dengan segala risikonya) memang sebaiknya dikelola untuk mendongkrak produktivitas dalam negeri. Para penduduk miskin juga akan lebih baik lagi jika ikut menikmati hasil utang dengan fasilitas program-program pemerintah yang menunjang perbaikan taraf hidupnya.
Utang pemerintah itu kan banyak arahnya ke infrastruktur. Tergantung tahapnya kalau infrastruktur itu, kalau tahapnya baru pinjaman dibuat, tapi belum ada pembangunan ya ini tidak akan menurunkan (kemiskinan), mengutip pernyataan eks Menko Bidang Perkenomian bapak Darmin Nasution.
Tanya: Adakah solusi selain pajak untuk memperbaiki sistem perekonomian Indonesia?
Jawab: Solusi selain pajak antara lain dengan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian sbb, pertama meningkatkan kualitas diri
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan aset yang sangat dibutuhkan dalam proses peningkatan ekonomi.
Kedua, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) harus dilakukan dengan baik.
Indonesia merupakan negara dengan sumber daya melimpah yang dapat dikembangkan menjadi bahan dasar produksi maupun bahan pendukung industri.
Ketiga, melakukan inovasi dalam bidang usaha. Inovasi dalam bidang usaha yang dilakukan start-up maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mempercepat tingkat perkembangan ekonomi nasional. Anda pun bisa turut andil dalam hal ini dengan mengembangkan usaha-usaha kreatif dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di tanah air.
Keempat, memelihara sarana dan prasarana negara. Cara penting lain yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia adalah dengan menjaga sarana dan prasarana yang telah ada di sekitar Anda. Jalan raya, jembatan, serta fasilitas umum lainnya merupakan contoh sarana dan prasarana negara yang diperlukan dalam kehidupan kita.
Kelima, turut serta dalam pendanaan UMKM. Saat ini, UMKM dianggap sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya bahkan dapat mencapai 60% dari keseluruhan produksi domestik di Indonesia.
UMKM juga ikut menyediakan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja produktif di negeri ini.
Keenam, mengikuti perkembangan teknologi modern. Di era digital seperti sekarang, mengikuti dan menguasai perkembangan teknologi modern adalah modal penting untuk ikut meningkatkan perekonomian negara.
0 Komentar