Lonjakan kasus Covid-19 kian mengganas akibatnya korban terus berjatuhan. Banyak pasien Covid 19 yang tidak tertangani secara tuntas bahkan ujung-ujungnya kematian tak terkira. Kondisi ini membuat pemerintah menerapkan PPKM Darurat dengan tujuan agar virus Covid 19 segera pergi dari bumi Pertiwi. Bahkan pemerintah akan menjamin kebutuhan hidup masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi dalam konferensi pers PPKM Darurat secara virtual, Minggu bahwa Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan,” Pada masa darurat Covid-19 saat ini, pemerintah memastikan negara hadir dan tidak akan membiarkan masyarakat atau setiap warga negara dibiarkan kelaparan.(11/7/2021).
“Baik pemerintah pusat pemerintah daerah, TNI-Polri relawan dan kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan (Okezone,12/7/2021).
Namun nyatanya di lapangan banyak sekali rakyat Kelaparan akibat penerapan PPKM Darurat di mana pemerintah tidak menjamin kebutuhan pokok hidup masyarakat. Bahkan ironisnya pemerintah hendak memperpanjang PPKM darurat hingga akhir juli. Tentu hal ini menuai reaksi dari masyarakat yang sudah jelas zalim. Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin. Meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2021.
Permintaan itu disampaikan oleh Sekjen GPI, menyikapi kibijakan pemerintah yang akan memperpanjang PPKM Darurat. Saat dihubungi redaksi melalui telpon, Sabtu (17/7/2021) siang.
“Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gantel dan terhormat,” tegas Khoirul Amin.
Untuk mengatasi agar rakyat tidak kelaparan pemerintah melakukan program dapur umum dan bansos. Hal ini dilakukan oleh Kemensos guna memenuhi kebutuhan makanan para nakes dan petugas penjaga penyekatan PPKM Darurat. Melalui Kemensos akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai(BST) yang akan disalurkan lagi di bulan Mei, Juni, juga Juli yang pada mulanya sempat dihentikan.
Mensos Risma mengatakan besaran BST yang akan diberikan adalah Rp300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan untuk BST bulan Mei dan Juni akan diberikan Rp600 ribu sekaligus.
Untuk target penyaluran per bulan, BST menyasar 10 juta penerima bantuan, penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta. BST akan disalurkan melalui Kantor Pos. Sementara BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara).
Dari berbagai program yang digelontorkan pemerintah saat ini ternyata fakta di lapangan justru terbentur dengan birokrasi yang semakin ribet. Bahkan penyaluran bansos pun sering salah sasaran.Di mana yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan pada akhirnya timbul kecemburuan sosial.
Bahkan kita juga sering mendengar di media banyak masyarakat yang sedang melakukan Isoman justru mati kelaparan akibat tidak adanya bantuan dari aparat setempat maupun daerah. Maka seharusnya tidak menutup mata dengan kondisi saat ini yang memang dirasakan oleh masyarakat begitu sulit mencari penghidupan. Jangan sampai pemerintah sibuk berburu pencitraan sementara urusan rakyat diabaikan.
Memang jika telisik saat ini negara lebih banyak memudahkan para konglomerat, korporasi dan sejumlah kalangan yang berdasi. Sedangkan urusan rakyat selalu dipersulit. Birokrasi yang ribet, penyaluran yang tidak sesuai sasaran hingga mengakibatkan kerumunan dan kericuhan di mana-mana. Kesejahteraan rakyat pun nihil didapati karena terlalu banyak pencitraan diri.
Jangankan di masa pandemi sebelum pandemi pun rakyat sudah terpuruk dari segala lini apalagi di masa pandemi semakin kian terpuruk terutama di bidang ekonomi.
Ini menjadi bukti bahwa demokrasi selalu melahirkan kesemrawutan birokrasi, regulasi dan juga periayahan rakyat. Bahkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan pun hanya melalui otak atik data statistik tanpa melihat bukti di lapangan.
Sementara dalam sistem Islam penguasanya senantiasa memperhatikan rakyatnya dengan penuh kesungguhan yang dilandasi rasa keimanan kepada Allah SWT. Mereka tak lelah melayani rakyat nya semata-mata mengharap rida Allah dan takut jika tidak berlaku adil. Kebutuhan pokok hidup benar-benar dijamin hingga tidak ada rakyatnya yang kelaparan.
Hal ini bisa kita ketahui dari berbagai hadis Rasulullah saw,di antaranya:
Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW berkata, "Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka."
"Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka."
"Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (HR Abu Dawud).
Nabi Muhammad SAW dalam hadis lainnya juga mengingatkan agar manusia tidak meminta dijadikan pemimpin atau meminta jabatan. Karena tanggung jawab seorang pemimpin di dunia dan akhirat sangat berat.
Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan." (HR Muslim).
Rasanya sulit untuk mewujudkan kesejahteraan negeri ini jika masih dalam kungkungan sistem demokrasi kapitalis. Tentu saja bagi kaum yang berpikir pasti merindukan sebuah aturan yang mampu menyejahterakan rakyat. Sistem itu adalah sistem Islam dalam bingkai khilafah yang telah ampuh memberikan kesejahteraan dan pemimpinnya bertanggung jawab saat perut rakyatnya kelaparan. Hal tersebut bisa kita lihat dari kisah Umar bin Khattab dan keturunan nya Umar bin Abdul Aziz. Di masanya tidak ada lagi yang mau menerima zakat akibat rakyatnya sudah sejahtera.
Wallahu a'lam bishshawab.
Oleh Heni Ummu Faiz
Ibu Pemerhati Umat
0 Komentar