Sepekan terakhir, beredar informasi bahwa pemerintah akan menjamin untuk tidak membiarkan masyarakat mengalami kelaparan. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi. Beliau mengungkapkan produksi makanan dapur umum Kementerian Sosial sudah mencapai 15 ribu kotak makanan siap saji per hari bagi tenaga kesehatan (nakes) dan petugas penyekatan pada Minggu (11/7). "Pada awal PPKM Darurat dapur umum Kemensos rata-rata memproduksi 10 ribu kotak makanan siap saji, sedangkan pada hari ini Minggu (11/7) produksi makanan sudah mencapai 15 ribu kotak makanan siap saji per hari," ujar Dedy dalam keterangan pers harian PPKM Darurat, Minggu. "Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI-Polri, Relawan dan, kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan," tegas Dedy.
Disisi lain, Luhut telah memerintahkan aparat untuk menjamin ketersediaan makanan pokok bagi masyarakat selama PPKM Darurat diberlakukan. "Menko Luhut, memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan," jelasnya. Imbuhnya lagi, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menyalurkan bansos beras 10 kg melalui Bulog. Risma juga memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Jika dilihat dari ungkapan-ungkapan diatas. Muncul pertanyaan, apakah semua upaya yang telah dikatakan itu sudah betul-betul terealisasi? Apa pemerintah sudah optimal menjamin tidak ada lagi rakyat yang kelaparan?
Jika dilihat dari kejadian sebelumnya, pada akhir tahun 2020 ditandai dengan penangkapan menteri yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi. Parahnya, satu diantaranya diduga korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Kasus korupsi bansos membuat publik sulit untuk menaruh harapan di dalam kinerja pemerintah. Perasaan kecewa tidak menyangka dalam benak masyarakat muncul saat mengetahui adanya korupsi pada kasus tersebut.
Disaat rakyatnya butuh bantuan, pemerintah sibuk membagikan jatah menggunakan biaya bansos. Faktanya juga jika dilihat dalam pendistribusian bansos, pemerintah kurang bisa mengatur pada pendataan siapa yang lebih berhak medapatkan bansos. Niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang menjadi korban Covid-19 ternyata tidak sejalan seperti yang diharapkan karena validasi data belum memadai. Misalnya di Jakarta dilaporkan, alih-alih diterima rakyat miskin yang membutuhkan, bantuan sosial justru dialokasikan untuk orang-orang kaya yang tidak berhak. Belum lagi pelaksanaan bansos yang terlihat amburadul selama ini. Setiap ada bansos, selalu terjadi kerumunan dan kericuhan.
Selain itu, adanya Dapur umum hasil rencana dari Kemensos juga harus dipikirkan secara matang. Perihal terkait seberapa jauh angkauan dapur umum untuk rakyat yang butuh? Misalnya, jarak rumah dengan dapur umum. Jika jauh kan jadi percuma dibuat dapur umum. Transportasi menjadi hambatan menikmati bantuan.
Lebih mirisnya lagi, pada masa pandemi ini ada beberapa berita bahwa terdapat rakyat yang mati kelaparan seperti pada April lalu, di Serang seorang ibu rumah tangga meninggal dunia diduga akibat menahan lapar selama dua hari.
Pada fakta diatas tadi, negara terbukti gagal menjamin kebutuhan rakyat, Kejadian-kejadian ini seharusnya membuka mata hati pemerintah yang seharusnya lebih bisa mengatur urusan khususnya pada bansos ini. Pemerintah diharakan untuk lebih banyak bekerja dibanding membangun citra dan pesona kepada publik bahwasanya sudah banyak melakukan tindakan penanganan wabah.
Lantas, bagaimana sikap negara dalam Islam dalam mengurusi rakyatnya?
Islam betul-betul menjadi pelindung bagi rakyatnya. Pemimpin dalam Islam mempunyai kesadaran penuh bahwa ia memiliki tugas sebagai raa’iin (pengatur dan pemelihara) dan junnah (pelindung) Dalam Islam, beratnya tanggung jawab pemimpin tergambar jelas dalam sabda Nabi Saw. berikut:
Diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Wail Syaqiq Bin Salamah bahwasanya ketika Umar ra menugaskan Busyur ibnu Asim ra untuk mengurus sedekah suku Hawazin, tetapi Busyur tidak mau menerimanya. Ketika ditanya, ”Mengapa kamu tidak mau menerimanya?” Busyur menjawab, ”Seharusnya aku menaati perintahmu, tetapi aku pernah mendengar Nabi Saw. bersabda, ‘Barang siapa yang dibebani mengurus suatu urusan kaum muslimin, maka di hari Kiamat kelak ia akan diberdirikan di tepi jembatan neraka Jahanam. jika ia melaksanakan tugasnya itu dengan baik, ia akan selamat. Namun, jika ia tidak melaksanakannya dengan baik, ia akan dilemparkan ke bawah jembatan Jahannam itu dan akan terpelanting ke dalamnya selama 70 tahun’.”
Sungguh kita merindukan sosok pemimpin yang optimal mengurusi rakyatnya, tidak sibuk membangun citra juga pesona. Kita pun merindu dengan seorang pemimpin yang begitu takut akan hisabnya seperti Umar bin Khaththab ra yang rela memanggul sekarung gandum untuk rakyatnya yang kelaparan.
Kita membutuhkan pemimpin yang benar dan amanah, maka dari itu dibutuhkan pula sebuah sistem yang berkah, sistem yang diridhai oleh Allah, Semoga Allah segerakan Khilafah dengan tumbangnya kezaliman yang kian nyata. Semoga umat makin sadar kebaikan sistem Islam dan berjuang mewujudkannya demi kehidupan sejahtera dan diberkahi Allah SWT. Aamiin. Wallahu a’lam bishshawab.
Oleh Nabillah Syifauzzuhrah, S.Kom.
0 Komentar