Heboh sumbangan 2T ternyata hanya prank. Sumbangan dari keluarga pengusaha Akidi Tio tersebut nyatanya makin jauh dari nyata. Hibah itu disebut mendekati bodong.
Hal ini disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah melakukan analisis dan pemeriksaan terkait janji donasi Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio. PPATK menyimpulkan bilyet giro Rp 2 triliun itu tidak ada. Meski motif di balik prank ini masih menjadi teka-teki.
Mungkin kita sudah sering mendengar kata 'Prank' di dunia nyata maupun di sosial media dan televisi akhir-akhir ini. Kata gaul yang satu ini memang cukup populer dan terkenal. Kata 'Prank' ini awalnya cukup akrab digunakan oleh kalangan muda.
Prank adalah istilah yang artinya sama dengan berbohong, mengerjai dan menjahili, yang tujuannya lebih ke fun dan bercanda. Tak ayal beberapa prank anak remaja ini ada pula yang berbahaya, menimbulkan tragedi.
Namun yang lebih membahayakan, prank sebagai lelucon pun tak hanya dikait-kaitkan pada aktivitas senda gurau para remaja. Istilah prank yang kini kian nge-tren pun apabila kita telusuri dengan jeli, juga merambah pada dunia politik. Tak terkecuali bahkan dilakukan oleh penguasa sendiri. Tentu, prank jenis ini menimbulkan kerugian tak hanya pada satu, dua dan beberapa orang. Melainkan berdampak pada seluruh masyarakat.
Apabila kita mengetik kata prank di laman berita, maka fakta yang muncul beredar dari beberapa individu masyarakat yang kedapatan 'ngeprank' para pejabat, seperti yang teranyar kasus keluarga Akidi Tio ini. Serta deretan kasus prank lainnya yang dilakukan oleh nama-nama yang sempat viral.
Menariknya, ternyata kita lupa bahwa seringkali justru rakyat yang menjadi korban prank oleh penguasanya sendiri. Disinyalir ada banyak ragam prank yang dilakukan penguasa negeri ini, mulai dari prank dollar menjadi 10 rb rupiah, pertumbuhan ekonomi 7%, janji-janji pembangunan infrastruktur yang tidak kunjung selesai, sampai isu prank 11000T yang katanya ada di kantong penguasa, dsb.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said pernah Didu menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kerap berbohong saat memimpin pemerintahan. Banyak janji-janji palsu Jokowi kepada rakyat yang menurutnya masuk ke dalam kategori bohong seorang kepala negara.
Said Didu mengatakan, banyak program-program yang pernah dijanjikan Jokowi dalam masa kampanye Pilpres 2019. Tak hanya itu, saat menjabat presiden pun Jokowi dianggap kerap berbohong, salah satunya ialah produksi mobil buatan anak negeri, Esemka.
Jika ditelaah dari isu prank penguasa dari sejak dulu, terkait impor jagung yang sebelumnya pada 2014 sebanyak 3,5 juta ton, lalu pada 2018 telah turun menjadi 180.000 ton. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor jagung pada 2018 masih 737.228 ton, walaupun memang turun jauh dari yang tadinya sebanyak 3,25 juta ton pada 2014.
Jokowi menyatakan telah membangun infrastruktur internet jaringan 4G 100% di Barat, 100% di tengah dan 90% di timur. Padahal, data menunjukkan kurang dari 20% kabupaten dan kota bisa mengakses signal 4G.
Pernyataan jokowi tentang akses internet sudah sampai ke desa-desa, dan banyak produk pertanian memiliki market place sehingga mendapat harga yang bagus karena memotong rantai distribusi dipertanyakan. Warganet pun menambahkan keseluruhan market place online produk pertanian kurang dari 1% dan sisanya 99% offline.
Jokowi menyatakan bahwa di negara maju butuh 10-20 tahun untuk memindahkan masyarakat dari mobil ke LRT/MRT, dianggap bohong dan dipertanyakan jika butuh 10-20 tahun dan pembiayaan dengan utang, bagaimana status pembayarannya? Lalu kapan BEP nya?
Jokowi menyatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan, padahal data menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 telah terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektar lahan hutan.
Prank oleh penguasa kepada rakyatnya akan berdampak sistemik dan banyak korban setidaknya ada 200 juta lebih penduduk di negeri ini. Lalu dikali sudah berapa lama penguasa ini berkuasa?
Ketidaksesuaian antara pernyataan dan realita oleh penguasa, dianggap wajar bahkan dianggap budaya turun-temurun penguasa negeri demokrasi. Bukankah sejatinya kebohongannya tersebut sama halnya dengan nge-prank? Ingkar janji dan tidak amanah menjadi sah-sah saja demi kekuasan di alam demokrasi.
Prank yang dilakukan oleh penguasa ini, tak lain demi terwujudnya pencitraan ala demokrasi kapitalisme sekularisme. Pencitraan politik oleh penguasa atas upayanya mengedepankan sebuah “citra” yang positif untuk memperkuat kedudukannya dan menggalang dukungan dari massa. Tentu kita tahu, pencitraan ini tidak didasarkan dengan realita atau hasil yang substantif tapi hanya dari tampilan luar saja.
Rakyat semestinya sadar bahwa prank yang dilakukan oleh penguasa justru yang paling berbahaya. Juga menjadi patah hati paling besar yang dirasakan oleh rakyat dibandingkan kejadian prank viral yang pernah terjadi hingga kini, termasuk prank 2T Akidi Tio teranyar ini. []
Wallahu a'lam biashshawab.
Oleh Novita Sari Gunawan
0 Komentar