Sudah 2 tahun lebih pandemi Covid-19 melanda negeri, berbagai kebijakan yang dirasa menjadi solusi telah dieksekusi, meski diwarnai kontradiksi karena terkadang kebijakan yang diambil bak "jauh panggang dari api". Kini pemangku negeri kembali mengeluarkan wacana atas solusi pandemi, yakni Kartu Vaksinasi. Akankah ini menjadi solusi hakiki?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana pemerintah mengeluarkan kartu vaksin Covid-19. Rencananya Kartu Vaksin ini akan dijadikan sebagai syarat bagi masyarakat untuk mengakses tempat-tempat umum. (www.cnnindonesia.com/nasional/20210806).
Wacana Kartu Vaksin ini bisa dikatakan sebagai langkah dari pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Tentu pengambilan kebijakan ini, seharusnya dibarengi dengan edukasi yang masif ditengah-tengah masyarakat tentang vaksinasi.
Pemerintah harus selaras dan satu frekuensi dengan aparatur pemerintahan pada bidang lainnya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan kepada masyarakat melalui edukasi yang baik dan benar (bukan menakuti masyarakat). Pasalnya, sampai saat ini jumlah warga yang sudah divaksin baru 18 persen dari total penduduk Indonesia. (www.kompas.com/tren/read/2021/08/08)
Tanpa edukasi yang baik dan benar, kebijakan ini akan sulit berjalan dan memunculkan masalah baru. Seperti calo kartu vaksin.
Polisi menemukan seorang pemilik toko fotokopi di Bekasi membuka jasa pembuatan kartu vaksin dan hasil pemeriksaan rapid antigen dan antibodi palsu. Para pelaku biasanya mematok tarif sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 untuk pembuatan surat vaksin dan hasil antigen palsu itu. (www.cnnindonesia.com/nasional/20210804).
Selain terjadi praktik pemalsuan, wacana kartu vaksin sebagai syarat akses fasilitas umum hanya akan mempersulit masyarakat karena tersangkut administari yang semakin "jelimet".
Muhasabah Untuk Penguasa
Kasus-kasus semacam itu, mestinya pemerintah bisa belajar dari berbagai kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan selama pandemi. Seperti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi hingga tataran solusi. Bukan hanya sekedar mengeluarkan kebijakan, tapi pemerintah pun harus cerdas mengambil langkah sebelum bertindak.
Masyarakat sudah jenuh dengan keadaan dan kebijakan yang ada. Kebijakan hari ini seperi paksaan mungkin juga "ancaman" yang ditujukan kepada masyarakat.
Bagaimana kesadaran masyarakat akan tumbuh? Yang ada pemerintahan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat akibat buruknya riayah penguasa kepada rakyatnya.
Solusi Hakiki
Pandemi adalah musibah dunia. Pandemi merupakan problem yang sebenarnya bisa disikapi dan diatasi oleh manusia. Namun, yang dijadikan problem solver haruslah aturan shohih yang berasal dari Ilahi. Disinilah Islam hadir sebagai solusi hakiki, bukan hanya tataran teknis tapi juga paradigmatis.
Secara teknis sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pertama, Islam mewajibkan melakukan karantina/isolasi bagi yang sakit. Rasulullah saw. bersabda, “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar dari tempat itu.” (HR Muslim)
Dengan dikarantinakannya yang sakit, maka yang sehat tetap beraktivitas seperti biasa. Sehingga roda perekonomian akan tetap berputar.
Kedua, sistem Islam akan terus melakukan semacam program 3T (testing, tracing, treatment). Kemudian, terus menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Serta melakukan vaksinasi secara menyeluruh untuk rakyat. Vaksin yang didapat tentu berasal dari riset yang dilakukan oleh ahlinya serta negara menjamin kehalalan dan keamanannya. Dengan demikian masyarakat tidak takut atau khawatir dengan vaksin yang disuntikan ke dalam tubuhnya.
Hal-hal yang disebutkan di atas lahir dari paradigma solutif Islam bahwa setiap nyawa rakyat harus dilindungi dan bahwasanya pemerintah atau pemimpin itu adalah pelayan rakyat yang harus bersungguh-sungguh mengurusi umat karena sadar itu adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Swt di akhirat.
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Apakah Kartu Vaksin adalah solusi hakiki? Tentu bukan, Kartu Vaksin hanya merupakan salah satu langkah teknis dalam menekan dampak atau sebaran dari Covid-19 itu sendiri.
Solusi hakiki atas segala problematika kehidupan kita termasuk problem pandemi adalah dengan mengembalikan syariat Islam untuk kembali mengatur seluruh lini kehidupan dalam bingkai negara, yakni Daulah Khilafah. Wallahu'alam
Oleh: Weni Anggraeni
0 Komentar