Heran dengan kebijakan rezim hari ini yang terkesan coba-coba. Apalagi ketika kebijakan ini berkaitan dengan penanganan Covid-19. Tak satu pun kebijakan yang dikeluarkan dengan pertimbangan matang dan memperhatikan keselamatan warga.
Sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo terkait penurunan level PPKM di wilayah aglomerasi Jabodetabek, aktivitas perusahaan industri sektor esensial dilonggarkan secara bertahap agar dapat beroperasi penuh oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Mengenai hal ini, Kemenperin menyampaikan bahwa pelonggaran jam operasional industri esensial sebagai tahap uji coba. Lagi-lagi penguasa berdalih kebijakan pelonggaran kegiatan industri esensial tersebut mampu membantu meningkatkan laju roda perekonomian. (Republika.co.id, 25/8/2021)
Setelah beberapa kebijakan yang sebelumnya terkesan hanya sibuk dengan istilah, kini kebijakan pelonggaran aktivitas industri esensial juga menuai tanya. Sebenarnya fokus utama penguasa dalam kondisi pandemi ini apa? Keselamatan warganya, kesejahteraan ekonominya, atau keuntungan para pemilik modal?
Lebih parahnya lagi, penguasa seolah lepas tangan dengan mengeluarkan kebijakan wajib vaksin dilakukan oleh perusahaan bagi karyawan dan keluarganya. Kewajiban itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati mengenai perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 yang berlaku dari 3 sampai 9 Agustus 2021 (Megapolitan.antaranews.com, 06/08/2021).
Apakah hanya dengan vaksin masyarakat betul-betul terbebas dari paparan virus?
Sedangkan dilihat dari data yang ada kasus Covid-19 di Indonesia masih terbilang tinggi. Data per Senin (6/9/2021) terdapat 146.271 kasus aktif. Sedangkan secara kumulatif kasus Covid-19 ini telah mencapai 4.133.433 kasus dengan penambahan sebanyak 4.413 kasus. Sementara itu tercatat 612 kasus kematian akibat Covid-19. Maka total telah tercatat 136.473 kasus kematian selama pandemi berlangsung. (Kompas.com, 6/9/2021)
Mestinya penguasa tidak gegabah mengambil kebijakan hanya karena terjadi penurunan kasus di sejumlah wilayah di Indonesia. Biar bagaimana pun pandemi ini telah merenggut banyak korban dari berbagai kalangan, mulai rakyat jelata hingga para tenaga medis yang harus terus berjuang di garda terdepan dalam penanganan pandemi.
Harus ada upaya serius dengan memastikan terjaminnya keselamatan warga. Untuk itu penguasa harus hadir dengan kebijakan yang telah dilakukan pengkajian matang bersama para ahli. Agar pandemi ini bisa dikendalikan.
Ada upaya edukasi yang dilakukan secara kontinu agar warga menyadari betul pentingnya menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Dengan demikian tidak ada lagi "drama" penanganan Covid-19. Pihak Rumah Sakit dan para tenaga kesehatan tidak perlu lagi menjadi "musuh" bagi warga yang gagal memahami pandemi.
Warga juga dipastikan untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah, murah bahkan gratis. Mereka bisa melakukan tes PCR dengan tanpa terbebani biaya saat mereka merasakan gejala Covid-19. Begitu pun vaksin, penguasa wajib menyediakan vaksin gratis dengan kualitas terbaik.
Lebih dari itu kita mesti menyadari bahwa segala problematika yang hari ini dihadapi khususnya permasalahan ekonomi bukan semata-mata tersebab pandemi. Karena jauh sebelum pandemi ada, perekonomian negeri ini sudah tak lagi dalam keadaan baik-baik saja.
Selama sekuler-kapitalis menjadi asas dari sistem perekonomian negeri ini, maka selama itu pula kita tidak akan lepas dari cengkeraman negara-negara adidaya. Hal itu bisa kita lihat dari belitan utang ribawi yang kian hari kian menjerat leher negeri ini.
Berbagai kebijakan berbalut investasi merupakan salah satu bukti negara ini tak memiliki kedaulatan. Cengkeraman kuku penjajah itu nyatanya semakin kuat dengan penguasaan sumber daya alam strategis yang dimiliki negeri zamrud khatulistiwa ini. Negeri dengan kekayaan melimpah, tapi rata-rata warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Parah.
Maka berharap kesejahteraan pada sistem hari ini layaknya mencari jamur di musim kemarau. Sebab sejak awal, paradigma penguasa telah keliru dalam memaknai amanah kepemimpinannya. Bagaimana mungkin mereka akan bersungguh mengurus urusan rakyat, jika mereka memandang kekuasaan ini adalah sebuah karier kehidupan untuk meraup banyak keuntungan.
Tak heran jika berbagai kebijakan tak pernah sejalan untuk kepentingan rakyat kebanyakan. Meski demokrasi menyuarakan kedaulatan itu berada pada tangan rakyat. Mereka hanya menjadi tumbal kontestasi perpolitikan para elit penguasa yang sejatinya merupakan wayang bagi dalang penjajah barat dan timur.
Banyaknya kasus korupsi, jual beli jabatan di tengah pandemi menambah panjang daftar pengkhianatan penguasa pada rakyat negeri ini. Mural viral menjadi bukti kejengahan rakyat terhadap tingkah polah penguasa zalim yang hobi mengeluarkan kebijakan coba-coba.
Maka tak ada pilihan lain bagi kita selain kembali kepada sistem kehidupan warisan baginda Nabi Muhammad Saw. Beliau telah mencontohkan bagaimana Islam menjadi sebuah konsep yang harus diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan.
Islam tak mengenal sekularisme, sebab Islam agama yang sempurna dan paripurna. Dia hadir di tengah dunia gelap gulita sebagai pelita dengan aturannya yang tak hanya dalam perkara ibadah tapi juga pengurusan negara.
Dia pun yang akan mampu melahirkan para penguasa hanif yang hidupnya hanya untuk mencari rida Allah. Ia abdikan seluruh jiwa dan raganya demi mengemban amanah mengurus urusan umat. Ia hanya takut pada Allah yang kelak akan menghisabnya.
Ia akan senantiasa memastikan rakyat dalam pengurusannya hidup dalam kondisi sejahtera dan terjamin keselamatannya. Dan ini sudah dibuktikan oleh sejarah, ketika Islam menjadi mercusuar dunia.
Wallahu'alam bishowab.
Oleh: Ummu Zhafira (Ibu Pegiat Literasi)
0 Komentar