Pandora Papers: Cerminan Cengkeraman Kaum Kapital di Dunia Islam



Lusinan pemimpin dunia dan ratusan pejabat publik disinyalir memanfaatkan surga pajak lepas pantai untuk menyembunyikan aset bernilai ratusan juta dolar. Pandora Papers, diterbitkan pada Minggu (03/10), didasarkan pada dokumen yang bocor dalam International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) dan mengungkap transaksi 14 penyedia layanan lepas pantai yang melibatkan lebih dari 330 pejabat publik, termasuk 35 pemimpin dunia di lebih dari 91 negara dan wilayah, dengan kekayaan luar negeri ilegal (aljazeera.com, 04/10/2021).

ICIJ – jaringan wartawan dan organisasi media dunia – meluncurkan hasil jerih payahnya selama dua tahun untuk menyaring 11,9 juta file rahasia yang berhasil dijaring oleh lebih dari 600 jurnalis dari 150 outlet media di seluruh dunia. Tim juga memverifikasi informasi dari dokumen digital sebesar 2,94 terabyte dengan referensi silang ke catatan publik dari lusinan negara. Sekalipun benar bahwa mendirikan perusahaan lepas pantai untuk melakukan bisnis tidak secara otomatis dikatakan ilegal, karena ada saja yang mungkin memiliki alasan kuat untuk merahasiakan keuangan mereka. Tetapi entitas seperti itu nyatanya sering terbukti dapat memfasilitasi penghindaran pajak dan pencucian uang.

Sayangnya laporan ICIJ ini menyeret beberapa nama pemimpin muslim dunia. Di antara orang-orang penting yang disebutkan adalah Raja Yordania Abdullah II yang diduga telah menggunakan rekening luar negeri untuk menghabiskan lebih dari $100 juta untuk membeli rumah-rumah mewah di Inggris dan AS (aljazeera.com, 03/10/2021). Padahal kondisi keuangan Yordania sendiri diketahui tengah pontang-panting berjuang menghindari kebangkrutan. Annelle Sheline, seorang sarjana Timur Tengah menyatakan, “Yordania tidak memiliki uang sebanyak monarki Timur Tengah lainnya, seperti Arab Saudi, yang mengizinkan seorang raja untuk memamerkan kekayaannya.”

File yang bocor juga menunjukkan bahwa di negara yang tengah di ambang kehancuran ekonomi, Lebanon, tokoh-tokoh politik dan keuangan terkemuka di sana telah merangkul surga lepas pantai. Nama yang terjaring termasuk Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati, pendahulunya Hassan Diab, Riad Salameh, gubernur bank sentral Lebanon – yang saat ini sedang diselidiki di Prancis atas dugaan pencucian uang – dan mantan menteri negara dan ketua Al-Mawarid Bank, Marwan Kheireddine (aljazeera.com, 04/10/2021).

Tidak hanya itu, Pandora Papers bahkan menyeret dua nama besar di tanah air. Nama pertama yang dicatut dalam Pandora Papers adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang disinyalir telah mendirikan perusahaan cangkang (shell company) di British Virgin Island, sebagai kendaraan investasinya. Selain Airlangga, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga terungkap dalam laporan tersebut. Luhut disebut sempat menjadi presiden Petrocapital SA, suatu perusahaan cangkang yang berlokasi di Republik Panama (tvonenews.com, 05/10/2021).

Soal temuan tersebut, Airlangga mengklaim tidak mengetahui pendirian Buckley Development dan Smart Property. Ia pun membantah jika dikatakan berniat mencairkan polis asuransi melalui dua korporasi tersebut. “Tidak ada transaksi itu,” kata Airlangga dalam wawancara khusus dengan Tempo, 31 Agustus 2021 lalu. Sedangkan pejabat lainnya, Luhut Pandjaitan, menurut notula rapat yang dibaca Tempo, tercatat menghadiri rapat direksi Petrocapital SA dalam beberapa kali kesempatan yang berlangsung selama 2007-2010.  Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, kemudian membantah kabar bahwa Luhut berkongsi dengan perusahaan minyak milik pemerintah Indonesia dan mengubah nama perusahaan. Menanggapi hal tersebut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, mengatakan lembaganya masih meneliti laporan Pandora Papers (bisnis.tempo.co, 05/10/2021).

Temuan Pandora Papers pada akhirnya kian mengonfirmasi betapa kuatnya cengkeraman kaum kapital (para pemilik modal) di negeri-negeri muslim khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. Keterpurukan ekonomi yang dialami negara-negara muslim di dunia semisal Yordania, Pakistan, Lebanon dan Indonesia tidak menjadikan para pejabatnya serta-merta turut merasakan penderitaan rakyat. Terbukti dengan adanya nama-nama petinggi negara tersebut yang terseret dalam dokumen ICIJ tersebut. Ironisnya sekalipun beberapa negeri muslim tengah terancam lilitan utang yang kian menggunung, tidak menyurutkan tumpukan kekayaan beberapa pemimpin di dunia Islam.

Padahal kondisi demikian berbanding terbalik dengan apa yang pernah dicontohkan baginda Muhammad saw. Berbeda dengan sosok pemimpin dan penguasa saat ini yang identik dengan kekayaan dan fasilitas fantastis yang tidak mengenal kata miskin dan lapar, Rasulullah saw justru selama hidupnya diliputi kemiskinan dan kelaparan. Telah mahsyur kisah baginda Rasulullah saw yang sampai mengganjal perutnya dengan batu guna menahan rasa lapar. Sekalipun tidak jarang Rasulullah saw ditawarkan kekayaan dan kelapangan dunia tidak hanya oleh manusia tetapi juga malaikat, beliau lebih memilih untuk bertahan dalam kesempitannya untuk lebih mendekatkan diri padaNya. 

Hal yang serupa juga pernah dipertontonkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama beliau menjabat. Sebelum Umar bin Abdul Aziz memegang tampuk kekuasaan, beliau gemar memakai wangi-wangian dan pakaian sutra. Namun semenjak diangkat menjadi khalifah, ia justru mengganti pakaiannya menjadi kain yang kasar, bahkan perhiasan istrinya ia jual dan uangnya dimasukkan ke kas negara (baitul mal). Beliau pun sangat berhati-hati dalam penggunaan harta umat, sekalipun hanya perkara lampu rumah dinas. Kepiawaian beliau memimpin umat pada akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan rakyat hanya dalam kurun waktu dua tahun, dengan tidak menyisakan satu orang fakir dan miskin pun di masa kepemimpinannya.

Di sisi lain Khalifah Umar bin Khattab dikenal dengan wajah muramnya tatkala beliau diangkat menjadi khalifah. Beliau sering didapati murung selama menjabat karena sibuk memikirkan urusan umat. Untuk kehati-hatian, Khalifah Umar bin Khattab bahkan tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang diindikasikan harta tersebut berasal dari jalan yang tidak benar. 

Dari sini kita melihat bagaimana Islam justru melahirkan para pemimpin yang amanah dan senantiasa menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai fokus utamanya. Sejarah Islam mencatat bagaimana para pemimpin Islam disibukkan untuk menyelesaikan segala permasalahan umat dan bukan memperkaya dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan sabda Rasul saw, “Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka" [HR. Abu Dawud]. Karena tidaklah kekuasaan itu menjadi beban para pemimpin di yaumul akhir, kecuali bagi mereka para pemimpin adil. Wallahu a'lam bi ash-shawab.


Oleh Karina Fitriani Fatimah
(Alumnus of master degree of applied computer science, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany)


Posting Komentar

0 Komentar