Bekasi masih menjadi objek seksi investasi. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, selama periode Januari-September 2021, Bekasi masuk dalam 5 besar kota/kabupaten yang paling diminati investor.
Kabupaten Bekasi menduduki peringkat pertama dengan nilai investasi mencapai 37 triliun dan Kota Bekasi di peringkat kelima dengan nilai investasi 7 triliun (Bekasikota.go.id, 02/11/2021).
Sutia Resmulya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa iklim investasi khususnya di Kabupaten Bekasi masih kondusif sehingga para penanam modal masih percaya untuk menanamkan dananya.
Sektor otomotif menyumbangkan nilai dana tertinggi, diikuti oleh sektor perumahan, kawasan industri, perkantoran, makanan, dan sejumlah sektor lainnya.
Pesatnya laju investasi tentu memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Beberapa infrastruktur yang sedang dalam proses pembangunan antara lain LRT, MRT, Tol Elevated Jakarta-Cikampek, dan Tol Layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Infrastruktur tersebut akan menjadi pemancing para kapital baru untuk mendekat, selain juga menjadi nilai tambah bagi proyek yang telah ada sebelumnya di Bekasi.
Menjamurnya pemodalan di kota industri terbesar Asia Tenggara ini menjadi incaran para pelaku bisnis dan kebanggaan bagi para petinggi dalam program menggerakkan laju ekonomi dengan harapan kapitalisasi menyerap tenaga kerja. Namun, apakah masyarakat Bekasi turut merasa demikian?
Kompas.com pada 30/8/2021 merilis berita bahwa sejauh 60km jalan di Kabupaten Bekasi rusak. Poskota.com pada 1/11/2021 turut memberitakan ruas Jalan Kaliabang Kota Bekasi rusak dan berpotensi menyebabkan rusak kendaraan, kemacetan dan kecelakaan. Lubang dan retakan adalah kawan bagi pengguna Jalan Kalimalang Bekasi.
Yang terbaru, aksi masyarakat Desa Sukamahi, Cikarang yang menyindir pemerintah dengan menanam pohon pisang di tengah jalan karena tidak adanya perbaikan jalan di daerah tersebut. Ini hanya segelintir masalah prasarana yang terekspos ke media.
Dibalik klaim menyerap tenaga kerja dan menggerakkan laju ekonomi, masyarakat justru tertatih melangkah di jalan penuh lubang dan retakan.
Triliunan nilai pendanaan tidak memberikan arti ketika anggaran perbaikan jalan dipangkas karena pandemi. Ironisnya, masyarakat sampai turun ke jalan menyuarakan perbaikan yang realisasinya susah bukan kepalang. Sebaliknya, para investor malah buru-buru dijamu dengan progres kereta cepat dan tol layang.
Investasi Topeng Hegemoni Kapitalisme
Investasi berbasis kapitalis bukanlah pelita bagi ekonomi Bekasi. Wajah manis investasi hanya untuk menutupi misi hegemoni.
Besarnya nilai investasi dalam kamus para penanam modal adalah semakin banyak keuntungan yang akan datang.
Tenaga kerja yang terserap tidak sebanding dengan angka pengangguran yang masih tinggi.
Bertambahnya pendapatan daerah hanya terasa bagi para pemangku kebijakan. Maka, apalah arti titel Kota Penyangga Ibukota, jika pembangunan infrastruktur di dalamnya hanya untuk memanjakan para pemodal semata.
Kembali Pada Sistem Islam
Islam menganjurkan investasi dengan istilah syirkah. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qudamah, "Manusia membutuhkan kegiatan mudharabah karena dinar dan dirham tidak akan berkembang kecuali dengan transformasi perdagangan. Namun, tidak semua orang memiliki harta mampu berbisnis, dan tidak semua yang mampu berbisnis memiliki harta.
Oleh karena itu, bisnis dibutuhkan bagi kedua belah pihak. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bisnis untuk memenuhi hajat kedua pihak".
Investasi dalam Islam harus sesuai dengan hukum syara’.
Modal dari sumber yang halal, berbisnis dalam perkara yang halal bukan haram seperti minuman keras, penipuan, judi, atau riba, serta objek investasi bukan merupakan kepemilikan umum seperti tambang, sungai, laut, pulau, dan sebagainya.
Dalam sistem kapitalisme, investasi yang fantastis harus dibayar dengan merelakan arah kebijakan disetir oleh para penyandang dana.
Maka sangat wajar apabila prioritas pembangunan infrastruktur bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat melainkan kesepakatan antara para donatur dengan pemangku kebijakan. Hal tersebut tidak akan terjadi dalam sistem Islam.
Pembangunan prasarana di bawah sistem pemerintahan Islam mengedepankan kepentingan masyarakat.
Menjadi kewajiban bagi negara untuk menyediakan fasilitas umum yang memadai, termasuk jalan. Sebagaimana tutur kata dari salah satu Khulafaur Rasyidin, Umar Bin Al-Khattab radiyallahu 'anhu, "Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai, niscaya Umar akan diminta pertanggungjawabannya dan ditanya, 'Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?' ".
Di bawah sistem pemerintahan Islam, kepala negara akan mengerahkan seluruh ahli konstruksi untuk merancang dan mengeksekusi pembuatan jalan dengan kualitas terbaik.
Para ahli dan pekerja tidak perlu khawatir tentang upah karena negara menjamin kesejahteraan mereka, sehingga motivasi mereka adalah untuk memberikan kebermanfaatan pada masyarakat.
Hasil kerja mereka pun akan maksimal. Tidak seperti sekarang yang apa-apa serba perhitungan.
Anggaran perbaikan jalan tidak akan dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti pandemi.
Karena dalam sistem Islam, kesehatan memiliki pos keuangannya sendiri begitu pula infrastruktur.
Kepala negara akan senantiasa memantau kondisi infrastruktur yang ada. Bila rusak maka akan segera diperbaiki.
Semua dilakukan atas dasar keimanan pada Allah subhanahu wa ta'ala dan kesadaran bahwa pemimpin harus bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Sebagaimana sikap yang dicontohkan Umar radiyallahu anhu.
Investasi dan infrastruktur di bawah sistem pemerintahan Islam akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Masyarakat dapat saling membantu dalam berbisnis melalui syirkah sehingga roda perekonomian berputar.
Di sisi lain, negara membangun serta memperbaiki infrastruktur bukan untuk segelintir pihak, melainkan karena memang hal tersebut adalah tugas negara untuk melayani umat. Wallahu a'lam bisshawab.
Oleh Ainani Tajriyani, S.Farm. (Aktivitas Dakwah)
0 Komentar