Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dikeluarkan dari wilayah aglomerasi Jabodetabek. Karena dianggap menjadi penghambat daerah lain untuk turun level dalam PPKM. Musababnya, dua kabupaten tersebut belum mencapai target vaksinasi sebagai prasyarat penurunan level, (Tempo.co, 18/10).
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menilai yang dilakukan pemerintah pusat dengan mengeluarkan dari Jabodetabek bukan suatu solusi yang baik. Seharusnya, berbagai pihak membantu Kabupaten Bogor seperti pasokan vaksin, tenaga kesehatan dan lainnya agar Kabupaten Bogor level 2, (Republika.co.id, 24/10).
Berdasarkan data cakupan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bogor per 22 Oktober 2021, total masyarakat di Kabupaten Bogor yang sudah divaksinasi mencapai 37,09 persen, (pikiranrakyatbogor.com, 23/10). Namun, menurut Bupati Bogor, Ade Yasin, menegaskan capaian vaksinasi di wilayahnya terbanyak di Jabodetabek, meski secara hitungan persentase berada di posisi paling rendah.
Jika merujuk data vaksinasi dosis pertama di kota/kabupaten wilayah Jabodetabek pada 22 Oktober 2021, capaian vaksinasi Kabupaten Bogor paling banyak, yaitu 1,99 juta dosis atau 47,14 persen dari target. Namun, rendahnya persentase vaksinasi Kabupaten Bogor dikarenakan target vaksinasi yang cukup tinggi, yakni lebih dari 4,2 juta jiwa yang membuat Pemkab Bogor kesulitan. Juga luas wilayah geografis Kabupaten Bogor yang berupa pegunungan membuat beberapa lokasi sulit dijangkau, (ANTARA news, 25/10).
Jika menilik pada indikator penentuan level PPKM dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/4805/2021, penetapan level PPKM didasari pada level transmisi lewat sejumlah indikator per 100.000 penduduk setiap minggunya. Seperti PPKM Level 2 diterapkan jika daerah memiliki kasus konfirmasi 20 sampai kurang dari 50, rawat inap RS berada pada angka 5 sampai kurang dari 10, dan angka kematian 1 sampai kurang dari 2 kematian tiap minggunya.
Selain berdasar level transmisi, penetapan level PPKM juga didasarkan pada capaian total vaksinasi. Dikutip dari Inmendagri Nomor 47 Tahun 2021 bahwa penurunan dari level 3 menjadi level 2 ketika capaian total vaksinasi dosis 1 minimal sebesar 50 persen dan capaian vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 tahun minimal sebesar 40 persen.
Akibat dikeluarkan dari wilayah aglomerasi Jabodetabek, Pemkab Bogor kembali diperketat, seperti melarang anak usia di bawah 12 tahun masuk pusat perbelanjaan seperti mall. Padahal, pada PPKM sebelumnya -level 3- anak usia 12 tahun masih diizinkan masuk mall. Juga berfokus untuk kebut vaksinasi sebanyak 70 persen pada akhir Desember nanti.
Pemkab optimis akhir tahun nanti mampu mencapai 70 persen vaksinasi. Bahkan, besar harapan Iwan Setiawan, Wakil Bupati, agar cepat turun level 2. “Kami juga mau level dua agar pemulihan ekonomi juga lebih cepat. Jangan juga melihat dari prosentase. Jika bicara jumlah penduduk yang sudah divaksinasi, Kabupaten Bogor sudah di atas dua juta jiwa,”, tuturnya, (Republika.co.id, 24/10).
Ketergantungan dan optimisme pemerintah terhadap vaksinasi untuk menekan dan bebas dari pandemi cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari indikator vaksinasi sebagai penetapan level PPKM. Juga kebut vaksinasi demi turun level PPKM. Bahkan, kebut vaksinasi juga dijadikan alasan untuk memacu pemulihan ekonomi.
Berharap segera bebas dari pandemi, tetapi pemerintah terkesan abai terhadap 3T (testing, tracing, treatment), dan longgar dalam pengawasan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Berfokus hanya pada vaksinasi saja tentu bukan langkah yang tepat, karena vaksinasi hanya salah satu ikhtiyar untuk menghadapi Covid 19. Semua komponen pencegah penyebaran virus hendaknya mendapatkan porsi perhatian yang sama, tidak boleh abai.
Berbeda dengan Islam yang mengatasi pandemi secara komprehensif, baik dari sisi negara maupun masyarakat. Dari sisi negara, pemerintah Khilafah Islam memberlakukan kebijakan lockdown dan memetakan wilayah yang terkena wabah. Memberlakukan isolasi terhadap wilayah yang terkena wabah dengan menjamin kebutuhan rakyat didalamnya. Secara bersamaan menjaga wilayah lain agar tetap produktif untuk menggerakkan produksi agar memenuhi kebutuhan. Melakukan tes secara masal juga mengantisipasi terjadinya penyebaran.
Tak lupa negara Khilafah Islam juga memperkuat sistem kesehatan dengan fasilitas lengkap, menyediakan obat-obatan, tenaga kesehatan kompeten, serta mendorong para ahli untuk menemukan obat/vaksin dengan cepat dan teruji. Fasilitas kesehatan tersebut mampu diakses siapa saja secara gratis. Karena melihat bahwa masalah pandemi adalah masalah manusia, bukan masalah ekonomi.
Sedangkan dari sisi masyarakat, kewajiban mentaati semua aturan protokol kesehatan karena dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Sabar, ikhtiar, tidak putus asa bagi yang ditimpa musibah, juga saling membantu karena dorongan keimanan.
Bagaimana mungkin jika penyelesaian pandemi tidak menjadi prioritas? Padahal sudah seharusnya, pemerintah segera menyelesaikan pandemi dari akarnya hingga tuntas. Mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan nyawa manusia. Maka dari itu, kebutuhan terhadap penerapan Islam Kaaffah oleh Khilafah Islam semakin mendesak. Hanya Khilafah Islam yg mampu menyelesaikan persoalan-persoalan umat, termasuk persoalan pandemi yang tak kunjung usai ini
Wallahu'alambisawab.
Oleh Anita Irmawati
(Pengamat Kebijakan Publik)
0 Komentar