Akhir Oktober 2021 lalu, Bupati Bogor Ade Yasin menghadiri acara seminar dan pelantikan Pengurus Cabang Syarikat Islam Kabupaten Bogor periode 2021-2026, di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Minggu (31/10/2021). Ade Yasin menjelaskan, sejak majlis tahkim ke-40 di Bandung pada tahun 2015 yang mengukuhkan Hamdan Zoelva sebagai ketua umum, Syarikat Islam (SI) kembali ke khittahnya sebagai gerakan dakwah ekonomi.
Ade Yasin menginginkan pengurus baru Syarikat Islam (SI) Kabupaten Bogor mampu melahirkan terobosan mengembangkan ekonomi syariah di Kabupaten Bogor. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus berupaya mendorong perkembangan ekonomi syariah di Kabupaten Bogor. Ia menambahkan bahwa dakwah ekonomi syariah saat ini masih sebagai subyek kajian akademisi di kampus, atau bahan pengajian di masjid dan majelis taklim. Hal ini menjadi salah satu tantangan Syarikat Islam (SI) membuat terobosan baru dalam menyosialisasikan dan mendakwahkannya.
Hamdan Zoelva selaku Ketua Umum Pengurus Pusat (Lajnah Tanfidziyah) Syarikat Islam menyampaikan bahwa setelah Kongres SI pada 2015, dakwah ekonomi menjadi visi baru Syarikat Islam. Sebab, umat Islam sekarang memiliki masalah dalam bidang ekonomi. Ketimpangan ekonomi terjadi antara orang kaya dan miskin. Karena itu, visi utama Syarikat Islam saat ini adalah menjadi organisasi yang memajukan bidang ekonomi.
SI (Dulu) Representasi Islam Politik
Syarikat Islam atau Sarekat Islam sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) didirikan Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1911. Sejarawan dan ilmuwan politik sepakat bahwa SI kemudian menjelma menjadi gerakan politik pertama yang melawan kolonialisme Belanda, di bawah naungan dan arahan Khilafah Islam yang masih tegak pada saat itu. Nicko Pandawa dalam bukunya yang berjudul 'Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda' menyebutkan bahwa pengaruh Pan-Islamisme Khalifah Abdul Hamid II mengilhami Syarikat Islam menggunakan lambang Khilafah Utsmaniyah. Lambang tersebut tampak pada bendera serta kartu anggota SI dulu, yakni bukan sabit dan bintang. Diketahui dulu SI juga mendukung Khilafah selama berlangsungnya Perang Balkan dan Perang Dunia I. Sikap SI menyiratkan patronasenya kepada Pan-Islamisme yang mengacu pada prinsip Khilafah dalam ajaran Islam.
Syarikat Islam dulu teguh memegang komitmen menyuarakan aspirasinya melawan kolonialisme Belanda. Hal ini menjadikan SI sebagai acuan dan inspirasi gerakan politik Islam maupun organisasi pergerakan Islam dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan. Keberadaan SI untuk mengakhiri penjajahan dan penindasan kaum imperialis/penjajah Belanda.
SI berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Sebagai partai politik PSII tetap melakukan aktivitas politik berasaskan Islam (Dinul Islam) yang bertujuan menjalankan Islam seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya. Sampai terjadi restrukturisasi sistem kepartaian yang dipaksakan rezim Orde Baru, yaitu penataan kembali partai politik dari segi struktur dan idiologinya. Struktur yang dimaksud adalah jumlah partai politik. Sedangkan idiologi yang dimaksud adalah pembaharuan orientasi dari aliran partai menjadi orientasi pembangunan (ekonomi). Artinya, partai politik harus menghilangkan ciri dan identitas partai (Islam). Dalam hal ini, PSII harus meleburkan diri ke dalam pengelompokkan yang ditetapkan oleh rezim (nasional, spiritual dan kriya). Kekuatan Islam dibatasi dalam bidang sosial, pendidikan dan dakwah Islam saja, bukan politik Islam.
Kondisi ini bertentangan dengan landasan perjuangan Syarikat Islam saat awal berdiri. Dr. Valina Singka Subekti dalam bukunya 'PSII : Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite', menyebutkan ada tiga prinsip (trilogi) SI terdahulu yaitu sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu dan sepandai-pandai siasah. Menurut Dr. Valina trilogi tersebut melahirkan sikap takwa untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar sebagai inti pelaksanaan Program Asas dan Program Tandhim sesuai dengan isi surat III-104, yang berbunyi :
Hendaklah ada diantara kamu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh manusia berbuat kebajikan, melarang kejahatan, dan mereka itulah orang-orang mendapat kejayaan.
Landasan ini mendasari sikap SI yang saat itu selalu bersikap kritis, korektif, dan konstruktif. Program Tandhim mencerminkan watak SI sebagai organisasi politik dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam pada permulaan abad ke-20.
Peran Partai Politik Islam dalam Negara
Dalam pandangan Islam, menegakkan partai politik ataupun organisasi politik adalah perkara wajib dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT. Dalam QS. Al Imran : 104, Allah memerintahkan adanya umat yang berarti kelompok atau gerakan Islam untuk menyerukan yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran, baik yang dilakukan masyarakat maupun negara.
Secara umum, aktivitas partai politik dalam sistem Islam adalah dakwah, amar ma’ruf dan nahi munkar. Namun, lebih spesifik, dalam konteks sistem pemerintahan, fungsi dan peranan partai politik ini adalah untuk melakukan check and balance atau muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa). Fungsi ini sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara sebab penguasa berpotensi melakukan kesalahan dengan kekuasaan ditangannya. Sebuah partai politik sangat dibutuhkan meluruskan kebijakan yang bengkok dan tidak pro rakyat.
Sejatinya, partai politik Islam maupun organisasi Islam hanya melakukan aktivitas dakwah pada masyarakat dan negara. Aktivitas lain, seperti memajukan ekonomi, peningkatan taraf kesejahteraan, pendidikan, maupun kesehatan adalah kewajiban negara. Syariat Islam telah membedakan antara hukum yang dibebankan kepada ulil amri (penguasa) dengan partai politik atau organisasi Islam. Bagi penguasa, ada kewajiban riayah suunil ummah (mengurusi urusan umat) yang harus terlaksana. Kewajiban memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok rakyat tidak bisa dibebankan pada partai politik Islam maupun organisasi Islam. Sebab, itu semua adalah aktivitas dan tanggung jawab negara.
Banyaknya masalah yang lahir seperti perekonomian melambat, banyak orang yang terjerat sistem ekonomi yang rusak, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal, lalu rentenir, dan lain sebagainya karena tidak bagusnya pengurusan. Sebagi contoh, maraknya pinjol karena tidak adanya pengawasan dari lembaga otoritas yang komperhensif, padahal pada umumnya pinjol yang beroperasi ini adalah ilegal. Belum lagi masalah pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang 'morat-marit' berujung kerugian ekonomi negara.
Masalah-masalah perekonomian ini butuh kemampuan besar menanganinya, seperti yang dimiliki negara, bukan partai politik Islam ataupun organisasi Islam. Sebab, negaralah satu-satunya kekuatan yang mampu memenuhi semua kebutuhan umat dengan membuat kebijakan yang benar. Namun, selama ini pemilik kebijakan masih belum bisa keluar dari cengkeraman bayang-bayang kapitalis. Demokrasi yang dibangun di atas kapitalisme-sekuler telah melahirkan problem ekonomi berkelanjutan yang tidak bisa dipikul partai politik atau organisasi Islam. Sebab, bukan kapasitasnya. Terlebih, itu akan melupakan kewajiban hakikinya yakni dakwah dan kontrol politik terhadap penguasa.
Rusaknya peran riayah suunil ummah telah membuktikan sistem saat ini tidak mampu mensejahterakan umat. Berbagai problem negeri ini muncul akibat diterapkannya sistem kapitalisme. Maka, setiap partai politik Islam maupun organisasi Islam yang ada harus fokus mengoreksi kebijakan penguasa yang condong pada kapitalis. Sebagaimana progam Asas dan Tandhim SI (dulu) dalam butir keempat yang menegaskan bahwa penyebab kesengsaraan rakyat selama ini adalah kapitalisme. Oleh karena itu, dulu SI berjuang terus-menerus melawan kapitalisme sampai ke akar-akarnya. Dengan melihat salah satu butir falsafah partai SI tersebut, kita dapat memahami bahwa SI dulu bukanlah gerakan dakwah ekonomi Islam an sich. Program Asas dan Tandhim SI benar-benar menitikberatkan pada gerakan politik, khususnya semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Semoga SI yang ada sekarang pun melanjutkan semangat Tandhim pendahulunya, mengingat kolonialisme gaya baru masih mencengkeram bangsa Indonesia.
Oleh Mitri Chan
0 Komentar