Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengejar program vaksin bagi anak usia 6-11 tahun. Kegiatan pertama program vaksinasi ini dilaksanakan di SDN Kawungluwuk, Kecamatan Bogor Utara yang menyasar 593 pelajar. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Hanafi mengatakan, program vaksinasi bagi usia 6-11 tahun berjenjang dan akan dijadwalkan ke sekolah-sekolah lainnya. Dan ada 100.862 anak yang menjadi target vaksinasi di Kota Bogor yang diperkirakan selesai pada bulan Januari tahun depan. (RadarBogor, 15/12/2021)
Upaya program vaksinasi bagi anak yang dilakukan pemkot terkesan lamban. Pasalnya, setelah hampir dua tahun Covid-19 melanda, program vaksinasi anak baru sekarang diadakan. Padahal tidak menutup kemungkinan anak-anak dapat terpapar Covid-19.
Kelambanan pemerintah dalam melakukan vaksinasi anak dikarenakan dua hal. Pertama, orang dewasa lebih diprioritaskan karena mereka usia produktif. Dan kedua, kurangnya dana pemerintah untuk membeli vaksin apalagi untuk melakukan penelitian membuat vaksin sendiri yang lebih terjamin kualitasnya.
Ketiadaan dana senantiasa menjadi dalih pemerintah apabila bersentuhan dengan kepentingan rakyatnya. Padahal rakyat berada dalam tanggung jawab pemerintah/negara. Namun pemerintah lebih cenderung memfokuskan pada pemulihan ekonomi ketimbang menyelamatkan jiwa rakyat dari incaran Covid-19.
Pemulihan ekonomi yang diprioritaskan pemerintah pun bukanlah untuk kepentingan rakyat semata, melainkan kepentingan para korporasi. Karena peran pemerintah dalam sistem kapitalisme yang dianut di negeri ini, hanya menjadikan pemerintah sebagai regulator yang disadari atau tidak telah berkontribusi penuh untuk memenuhi kepentingan dan keinginan para korporasi. Sehingga mengorbankan kepentingan rakyat menjadi sesuatu hal yang biasa dalam sistem pemerintahan yang menihilkan peran agama dalam kehidupan.
Padahal di sisi lain, negeri ini memiliki sumberdaya alam yang melimpah ruah. Namun sayangnya, pengelolaan sumberdaya alam secara ‘sukarela’ diberikan kepada asing dan aseng dengan dalih investasi. Walhasil, negara tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan anggaran untuk program vaksinasi. Negara justru menjadikan pajak dan utang sebagai sumber pemasukan negara, dan hal ini menjadi beban bagi rakyat.
Alih-alih dapat memprioritaskan keselamatan jiwa rakyat, hidup rakyat justru semakin sulit. Sudah saatnya negeri ini mencari sistem alternatif yang fokus menjaga dan melindungi nyawa rakyat dan mampu mengelola sumberdaya alam dengan tepat sesuai ketentuan syariat Allah Swt. Sistem alternatif yang layak hanyalah sistem Islam, yakni khilafah.
Khilafah senantiasa menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai landasan dalam mengurusi urusan rakyatnya. Demikian pula dengan kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat. Khilafah dengan mekanisme sesuai aturan dari zat yang Mahasempurna, akan mengembangkan teknologi dan memproduksi sendiri segala hal yang berkaitan dengan kesehatan dari hulu hingga hilir.
Khilafah akan memotivasi dan memfasilitasi para ahli untuk mengadakan riset dan penelitian guna membuat vaksin untuk mengantisipasi segala macam penyakit seperti halnya Covid-19. Pembiayaan untuk riset dan penelitian ini diambil dari kas baitulmal (kas negara), yang sumber pemasukannya berasal dari kepemilikan umum dan negara. Sehingga negara memiliki dana yang memadai untuk memenuhi dan menjamin semua kebutuhan rakyat.
Khilafah juga akan membuka sekolah-sekolah, universitas dan laboratorium untuk mencetak para ahli yang kelak diperlukan untuk menemukan obat dan peralatanan medis yang sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Khilafah memberikan pendidikan dengan fasilitas terbaik dan tenaga pengajar yang mumpuni di bidangnya. Sehingga kelak akan bermunculan para ahli yang mumpuni di bidangnya dan ilmunya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.
Selain itu, khilafah senantiasa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat, serta mengkonsumsi makanan halal dan thoyyib. Khilafah juga mengontrol beredarnya konsumsi yang layak, halal dan thoyyib dengan mengedukasi sekaligus mengawasi para produsen dan distributornya. Sanksi tegas pun menyertai penerapan hukum yang lainnya, sehingga seluruh rakyat terjaga kesehatan jiwa dan tubuhnya. Hal ini juga dilakukan agar rakyat memiliki tubuh yang sehat, kuat, serta tidak mudah terserang penyakit. Tubuh yang sehat pun akan memudahkan seseorang untuk beribadah kepada Rabb-nya.
Bagi khilafah kesehatan bukan hanya diprioritaskan untuk orang dewasa saja, melainkan anak-anak pun tetap menjadi prioritas utama. Karena kesehatan merupakan hak rakyat tanpa memandang apakah dia orang dewasa atau anak-anak. Semua hak rakyat akan dipenuhi secara adil dan merata. Hal inilah yang tidak akan pernah bisa terwujud dalam sistem kapitalis sekular.
Demikianlah mekanisme negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat, baik terkait kebutuhan kesehatan ataupun kebutuhan lainnya. Negeri ini harus segera keluar dari kubangan sistem kapitalis sekuler yang hanya mampu menuai masalah dengan solusi tambal sulam. Yang akhirnya lagi-lagi rakyatlah yang menjadi korban. Saatnya kembali pada sistem khilafah, karena khilafah hanya menerapkan sistem Islam kafah yang bersumber dari Sang Khalik. Dengan khilafah semua permasalahan negeri ini bahkan permasalahan dunia akan tertuntaskan. Hal ini semakin menegaskan bahwa sistem Islam hadir di tengah umat untuk membawa solusi dalam mengatasi setiap permasalahan umat manusia. Wallahua’lam.
Penulis : Siti Rima Sarinah
0 Komentar