Akhirnya UU IKN di ketok sudah. Sah, meski terjadi banyak kritik dan penolakan. Pengesahan UU IKN yang sangat cepat ini jelas menimbulkan tanda tanya sekaligus kecurigaan. Pasalnya sejak awal dicetuskannya UU ini sudah banyak mengalami penolakan. Berbagai kajian lingkungan yang dilakukan untuk memastikan kelayakan lokasi IKN pun menunjukkan hasil yang tak mendukung.
Menurut BMKG, secara geologi dan tektonik, sesar Maratua dan sesar Mangkalihat yang terletak di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, masih menunjukkan tanda-tanda keaktifan. Belum lagi adanya potensi banjir akibat lahan hijau di wilayah ini telah berkurang cukup signifikan. Potensi kebakaran hutan yang berdampak pada muncul asap dan polusi udara juga belum bisa sepenuhnya dihilangkan. Semua potensi ini pada akhirnya harus dipertimbangkan dalam perencanaan infrastruktur yang akan berdampak pada pembiayaan yang sangat besar.
Berbagai kajian lingkungan yang tak mendukung ini tentu bertolak belakang dengan janji Jokowi tentang ibu kota baru tahun 2020. Sebagaimana yang dilansir detik.com, Jokowi mengatakan nantinya ibu kota ini akan berbeda dengan DKI Jakarta. Setelah menunjukkan desain, Jokowi pun menjamin ibu kota yang baru akan bebas banjir dan macet. "Tidak ada ibu kota seluruh dunia seperti ini nanti, nggak ada. Itu diferensiasinya ada di situ. Semuanya energi baru terbarukan. Transportasi massal semuanya electric vehicle, autonomous vehicle, kendaraan pribadi juga autonomous, juga elektrik," kata Jokowi. Hal itu disampaikan saat menunjukkan desain ibu kota baru melalui sebuah video dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Jaminan Jokowi bahwa ibu kota baru akan bebas banjir dan macet sejatinya adalah janji. Janji sudah semestinya ditepati. Tetapi dengan kajian lingkungan yang tampak sangat tidak mendukung, janji itu tentu sulit untuk ditepati. Kalau toh harus ditepati maka harus ada pembangunan infrastruktur yang benar, kuat dan kokoh, tak hanya bagi calon IKN tapi juga daerah sekitarnya. Untuk itu jelas pembiayaan akan membengkak.
Pembiayaan infrastruktur IKN ini konon dijanjikan tidak akan membebani APBN. Namun nyatanya, kini masyarakat harus kembali terhenyak saat melihat realita sebaliknya. Pemerintah secara resmi telah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen. Artinya megaproyek IKN ini sebagian besar akan dibebankan pada rakyat.
Padahal kondisi ekonomi negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Pandemi belum benar-benar usai dan kondisi ekonomi baru saja bertumbuh. Mestinya alokasi dana diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Karenanya banyak yang menyayangkan ketergesa-gesaan pemerintah dalam mengesahkan UU ini. Sebab dengan skema pembiayaan semacam itu, kemungkinan besar kepentingan masyarakat akan kembali dikesampingkan.
Meskipun demikian pemerintah tak jera untuk kembali mengumbar janjinya. Dilansir cnnindonesia.com (Senin, 24/01/22), pemerintah memastikan skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menghambat penanganan pandemi virus corona (covid-19) maupun percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dari kasus mega proyek IKN ini, realita yang tampak sangat jelas adalah kedustaan yang terus menerus dilakukan pemerintah. Ini baru segelintir contoh dari kedustaan yang dilakukan. Berbagai dalih yang pada awalnya digunakan untuk membohongi rakyat kini membuahkan kebohongan baru dan baru lagi. Apalagi jika kelak terbukti benar bahwa keputusan politik yang besar untuk memindahkan ibu kota ini adalah pesanan cukong dan oligarki sebagaimana disinyalir para pakar, maka jelas sudah penguasa saat ini benar-benar telah menampakkan keberpihakannya pada para pemodal dengan mengumbar kedustaan di depan rakyat.
Hal ini tentu mengingatkan kaum muslimin akan sebuah hadits dari Rasulullah.
إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ
“Sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berdusta dan dzalim. Barangsiapa mendatangi mereka kemudian membenarkan kebohongan mereka, atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Serta ia tidak akann minum dari telagaku. Dan barangsiapa tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat kezaliman, maka ia adalah dari golonganku dan aku adalah dari golongannya. Dan kelak ia akan minum dari telagaku.” (HR Ahmad)
Dan penguasa yang dimaksud dalam hadits ini adalah para penguasa bodoh (sufahȃ’) yang suka berbohong dan zhalim. Dalam hadits yang lain, Rasulullah menjelaskan bahwa penguasa bodoh adalah penguasa yang tidak menjalankan ajaran Islam
أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ … أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي
“Semoga Allah melindungimu dari pemerintahan orang-orang yang bodoh… Yaitu para pemimpin negara sesudahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak pula berjalan dengan sunnahku…” (HR. Ahmad)
Cukup kiranya hadits ini menjadi panduan bagi kaum muslimin dalam menyikapi kedustaan yang dibuat oleh para penguasa. Yang jelas kaum muslimin wajib untuk tidak membenarkan kebohongan dan kedzaliman yang ada. Karena itu kaum muslimin wajib untuk mengingkari dan menolaknya. Wallahualam.
Oleh Kamilia Mustadjab
0 Komentar