PT McDermott Batam Indonesia dapat megaproyek. Nilai proyek raksasa pertama, 'Tyra Redevelopment Project' mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar) hingga USD 750 juta (Rp 11 triliun).
Tidak saja itu, Dermott juga sudah mengantongi sejumlah proyek besar lainnya. (www.batamnews.co.id)
Proyek raksasa itu dinamakan Tyra Redevelopment Project. Proyek ini membangun wellhead dan topside untuk infrastruktur oil and gas nasional milik Denmark. Tyra adalah nama ladang gas di Denmark. Memproduksi 90 persen gas untuk bangsa Denmark.
Perusahaan asal Amerika Serikat ini mengerjakaan empat proyek besar dari tahun 2018 hingga tahun 2021 lalu. Dickson menjabarkan, proses fabrikasi dan pemasangan poyek Tyra ini dikerjakan McDermott bersama PT Total. Rincian dari proyek tersebut diantaranya, berupa enam wellhead, satu topside structure, dua connecting bridge. Pengerjaan memakan waktu tiga tahun, hingga tahun 2021.
McDermott selain mengerjakan Tyra, juga ada Qatar Petroleum, Gorgon 2, serta KGD 6. Bahkan Dickson memprediksi kedepan, setelah proyek itu selesai, McDermott juga tengah melakukan langkah-langkah mencari proyek lain.
David Dickson, Presiden & Chief Executive Officer McDermott International mengaku sangat nyaman berinvestasi di Batam, Kepulauan Riau. "Sangat nyaman, tidak ada masalah, apalagi fasilitas kita lengkap," ujar Dickson. Begitu juga dengan hubungan dengan regulasi di pemerintahan tidak ada masalah. Semua berjalan lancar.
Ditambahkan bos Dermott lainnya, Ray Regan, pemerintah di Batam sangat membantu bagaimana agar McDermott tetap beroperasi di Batam. "Pemerintah di Batam sangat mendukung kami, baik BP Batam maupun Pemko Batam," ujar dia.
Jika para kapitalis global dimanjakan dengan berbagai kebijakan yang mempermudah usahanya meraih keuntungan dalam berbagai proyek raksasa, lain halnya dengan rakyat. Pemerintah justru memberikan kado pahit berbentuk kebijakan tak populis. Kebijakan itu adalah kenaikan harga gas non subsidi.
Ini merupakan kenaikan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pada 25 Desember 2021, Pertamina juga menaikkan harga gas LPG nonsubsidi.
Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.
Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai USD 775 per metrik ton per Januari 2022, naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021. (www.kumparan.com)
Walaupun menurut Irto kenaikan harga gas non subsidi menjadi Rp 15.000/kg masih paling kompetitif di negara-negara ASEAN, ini pasti akan menambah beban ekonomi bagi rakyat.
Sebagaimana kenaikan BBM yang dinilai tiba-tiba tanpa melibatkan DPR dipandang oleh Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan akan berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh pandemi Covid-19. (www.detik.com)
Kado pahit kenaikan gas dan BBM ini tidak sendiri. Sebelumnya masyarakat telah dihantam oleh naik dan langkanya minyak goreng, lalu kenaikan sembako, tempe, dan daging sapi. Tarif tol pun ikut-ikutan naik.
Kenaikan tarif tol dinilai oleh Syarief akan mempersulit perkembangan usaha kecil menengah. "Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit ini, pemerintah seharusnya fokus menggencarkan program bantuan kepada masyarakat dan usaha kecil, bukan mempersulit mereka dengan menaikkan harga BBM yang diikuti dengan menaikkan tarif Tol," ungkap Syarief.
Ia menyebut kenaikan tarif tol ruas pasti akan meningkatkan biaya logistik dan pengiriman barang atau distribusi barang. "Akibatnya, usaha kecil menengah yang menggunakan jalan tol untuk pengiriman barang akan terpengaruh dengan kenaikan tarif ini," jelasnya.
Mengesahkan kebijakan yang mempersulit rakyat. Lalu, di sisi lain mempermudah para pemilik modal mengurus berbagai proyek infrastruktur besar memang sudah menjadi watak dari logika kepemimpinan dalam kapitalisme.
Karena sistem ini dirancang untuk menyalurkan kerakusan manusia. Adam Smith penggagas sistem ekonomi ini mengatakan bahwa kerakusan manusia itu baik. Manusia harus dibebaskan untuk memiliki apa pun. Hatta, itu merupakan kepemilikan umum atau negara. Lalu biarkan mereka berebut dalam gelanggang pertarungan yang dinamakan mekanisme pasar bebas. Negara tidak perlu turut campur dalam hal tersebut. Justru negara harus menjadi regulator mempermudah individu memiliki apa pun yang mereka inginkan.
Jika seperti ini konsepnya, maka sejatinya penguasa sejati dalam kapitalisme adalah korporat. Para penguasa hanya jadi alat agar memuluskan ambisi serakah para korporat untuk menguasai berbagai kebutuhan publik atas nama “kerjasama” pemerintah dan dunia bisnis.
Alhasil, jiwa periayah/pengurus para pengusaha terkikis habis. Jadi tak heran maka akan timbul keberpihakan kepada korporat ketika menelurkan berbagai kebijakan. Sementara rakyat hanya jadi objek bulan-bulanan saja. Lalu, kalau sudah begini, dimanakah keadilan?
Keadilan tak akan ditemui dalam sistem yang dirancang seperti ini. Keadilan di berbagai bidang hanya akan hadir dalam sistem hidup yang datang dari zat Yang Mahaadil, Allah Swt.
Dalam sistem ekonomi Islam dikenal ada pembagian kepemilikan. Kepemilikan individu, umum, dan negara. Dalam pengelolaan masing-masing kepemilikan sudah diatur dengan khas. Individu hanya diperbolehkan memiliki dan mengelola hal yang termasuk dalam kepemilikan individu. Sementara kepemilikan umum dan negara dikelola langsung oleh negara. Hasilnya disalurkan kembali kepada rakyat secara adil dan merata.
Manifestasinya bisa dalam bentuk berbagai pelayanan kebutuhan komunal, salah satunya infrastruktur.
Dalam sejarah 1300 tahun penerapannya, pembangunan infrastruktur ditujukan untuk melayani dan mempermudah kehidupan rakyat, baik muslim maupun non muslim. Bukan jadi sarana bancakan korporat demi kepentingan negara lain.
Contohnya pembangunan infrastruktur rel kereta api Hijaz. Proyek pembangunannya diperintahkan oleh Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1900. Pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka mempermudah bagi umat yang ingin menunaikan ibadah haji. Sebelumnya jemaah haji harus menempuh perjalanan dalam waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan menunggangi unta.
Lalu ada pembangunan jalan beraspal di Baghdad, Irak untuk mempermudah transportasi masyarakat. Hal ini terekam dalam buku The Miracle of Islamic Science,2nd edition karya Dr Karim Ajram (1992). Dalam buku itu diceritakan bahwa jalan di Baghdad sudah diaspal pada abad ke 8M. Ketika Khalifah Almansur membangun kota Baghdad pada 762 M.
Proyek pembuatan bendungan di kawasan Sungai Tigris pun dilakukan. Tujuannya agar bisa dijadikan sarana irigasi dan usaha untuk pencegahan banjir.
Untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan SDA, seperti proyek Tyra, Islam tidak akan menyerahkannya kepada swasta, apalagi asing seperti McDermott. Islam mengamanahkan pembangunannya kepada negara Islam (Khilafah). Karena SDA termasuk dalam barang kepemilikan umum yang pengelolaannya berada pada tangan negara. Sehingga rakyat bisa menikmatinya dengan adil guna mempermudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa ada pihak yang mengomersialisasikan infrastruktur tersebut.
Inilah sebuah sistem yang berkeadilan. Sistem yang tidak berpihak pada segolongan rakyat. In sya Allah akan segera tegak kembali dalam waktu dekat.
Oleh Rini Sarah
0 Komentar