Ambisi pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur nampaknya tak bisa lagi dibendung. Ditengah permasalahan bangsa yang datang silih berganti juga kritik dari berbagai tokoh dan elemen masyarakat tak membuat mereka bergeming. Kondisi ini mengundang pertanyaan sekaligus keprihatinan untuk apa sesungguhnya proyek ini dan dimanakah letak urgensitasnya hingga seolah-olah tak bisa lagi ditunda.
Menanggapi fakta ini, Muslimah Jakarta mengadakan diskusi publik yang khusus mengangkat tema “Proyek Ibu Kota Bikin Nestapa” di salah satu hotel di Jakarta, Sabtu, 19 Maret 2022. Diskusi dihadiri puluhan peserta dari beberapa elemen masyarakat, diantaranya praktisi pendidikan, mubalighah, aktivis dakwah dan tokoh masyarakat lainnya.
Ustadzah Hanin Syahidah M. Pd sebagai salah satu pemateri mengajak ibu-ibu untuk kritis terhadap permasalahan yang tengah dihadapi bangsa ini. Ustadzah Hanin mempertanyakan apakah keputusan memindahkan ibu kota benar-benar sudah dikaji secara mendalam dan komprehensif. Apakah benar untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan seperti yang disampaikan? Apakah benar karena adanya prediski Jakarta akan tenggelam 2030? Ataukah ada motif lain?
Para pakarpun ikut bersuara. Ekonom senior Anggito Abimanyu menyatakan tidak jelas apakah Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan ataukah pusat ekonomi ataukah keduanya. Jadi tidak jelas, yang penting pindah.
Ustadzah Hanin juga sepakat dengan yang disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bahwa tidak ada argumen kuat dan mendesak untuk memindahkan ibu kota. “Apalagi memakai dana PCPEN, dimana dana ini diperuntukan bagi mereka yang terdampak covid, yang tidak bisa bisnis, tidak bisa jalan usahanya, bukan untuk pembangunan ibukota. Tidak relevan!”, tegas Ustadzah Hanin.
Mengapa pemerintah begitu ngotot pindah ibu kota tanpa lebih dulu mengajak rakyat dan para tokoh untuk diskusi. “Kalau memang sudah waktunya pindah sebenarnya tidak masalah. Tapi apakah perlu pindah sekarang? Menyelesaikan masalah minyak goreng saja tidak mampu. Belum utang yang terus bertambah. Bayi baru lahir saja sudah harus menanggung utang negara 13-15 juta rupiah. Bagaimana dengan proyek kereta cepat dan proyek-proyek yang lain?. Masalah datang silih berganti dan ini semua butuh solusi”, jelas Ustadzah Hanin panjang lebar.
Tidak berlebihan ketika muncul kecurigaan bahwa proyek IKN ini sesungguhnya adalah untuk para oligarki, yaitu segelintir orang bermodal besar yang kemudian mengendalikan dan atau bekerjasama dengan penguasa untuk bersama-sama berkuasa dan menguasai kekayaan negeri. Apalagi ditemukan fakta sederet nama elite politik menjadi pemilik konsensi pertambangan batu bara di wilayah IKN dimana 158 dari 162 konsensi menyisakan lubang tambang yang menganga.
Lebih lanjut Ustadzah Hanin menyayangkan kedudukan pemerintah yang harus mengurusi urusan umat, memastikan hajat hidup rakyat terpenuhi, justru sibuk dari proyek yang satu ke proyek yang lain. Terlihat jelas ada ambisi politik demi melanggengkan kekuasaan. Ditambah lagi adanya wacana tiga periode. Ketika hal ini benar-benar diwujudkan demi mengamankan para investor, maka jelas proyek IKN hanyalah untuk memuluskan kepentingan oligarki.
“Idiom demokrasi sudah berubah menjadi dari penguasaha, oleh pengusaha dan untuk penguasaha. Terjadi perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha, sebagai konsekuensi dari diterapkannya sistem kapitalisme dimana negara hanya menjadi fasilitator. Jika ini terus dibiarkan maka yang terjadi adalah kekacauan. Gap antara si kaya dengan si miskin akan semakin dalam. Siapa yang kuat dia yang akan bertahan. Maka tidak mungkin kita mempertahankan sistem hari ini, siapapun pemimpinnya”, tegasnya menutup pemaparan.
Di akhir diskusi peserta sangat antusias mengajukan beberapa pertanyaan terkait tema. Para pesera mengaku mendapatkan pencerahan dan penguatan pemahaman, tentang bagaimana membaca masalah bangsa ini dan solusi yang seharusya diambil dan diperjuangkan. Bahwa proyek IKN tidak lain adalah proyek para oligarki yang jauh dari mementingkan kepentingan rakyat, yang kesemuanya hanya mampu diselesaikan dengan sistem Islam. Karena Islam bukan sekedar agama tapi juga sistem hidup yang mengatur segala aspek kehidupan.
Reporter : Anita Rachman
0 Komentar