Kesusahan di tengah kebebasan tampaknya bisa menjadi pernyataan yang menggambarkan bagaimana sistem kehidupan saat ini bekerja, sistem kapitalisme-liberal. Kebebasan perekonomian yang ditegakkan saat ini justru menimbulkan permasalahan yang lebih rumit lagi ke depannya. Salah satu bukti nyata yang sedang panas akhir-akhir ini adalah fenomena kenaikan harga minyak goreng di negara penghasil bahan dasar utama minyak goreng terbesar di dunia yakni kelapa sawit, Indonesia. Fenomena ini seperti analogi anak ayam mati di lumbung padi, masyarakat kesusahan mendapatkan produk yang dihasilkan oleh negaranya secara besar-besaran.
Kebebasan untuk menetapkan harga minyak goreng yang dilakukan oleh pengusaha minyak goreng dianggap menjadi salah satu penyebab kenaikan harga minyak goreng. Namun, kebebasan dalam penetapan harga menjadi suatu tindakan yang lumrah dalam sistem ekonomi kapitalisme-liberal. Fakta yang lebih mirisnya lagi ketika pihak pemerintah yakni Mendag Lutfi mengakui pihaknya tidak kuasa menghadapi munculnya mafia-mafia minyak goreng di Indonesia dan mafia yang dimaksud adalah para korporat.
Fakta ini semakin menunjukan bagaimana kacaunya sistem perekonomian kapitalisme-liberal untuk mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah pun tidak kuasa mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab atas kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat ini?
Harga Minyak Tinggi, Salah Siapa?
Dalam sistem kapitalisme-liberal, hak penetapan harga diberikan kepada pengusaha secara bebas. Bahkan peran negara hanyalah sebagai regulator agar kebebasan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya oleh para korporat semakin lancar. Regulasi kebebasan ini juga dijamin oleh lembaga internasional, di antaranya WTO (World Trade Organization) sehingga setiap negara di dunia harus mematuhi regulasi yang ditetapkan dalam organisasi internasional tersebut. Maka, fakta ini semakin memperjelas sebenarnya masalah kenaikan harga ini adalah masalah yang sistemik, bukan hanya kesalahan dari salah satu pihak saja, baik pemerintah, pengusaha apalagi masyarakat.
Prinsip kebebasan menjadi akar masalah dari kenaikan harga minyak yang terbilang tidak masuk akal, namun hal ini merupakan kinerja yang wajar dalam sistem ekonomi kapitalisme-liberal. Perihal sistemik ini perlu diperhatikan lebih lanjut karena hal ini merupakan akar masalah dari kenaikan harga minyak goreng ini, bahkan berbagai permasalahan di setiap aspek kehidupan agar menemukan solusi yang tepat.
Penetapan akar masalah yang keliru hanya berujung pada solusi yang keliru atau tidak solutif. Adapun fakta pemerintah yang tidak sigap bahkan cenderung tidak mengambil tindakan tegas pada permasalahan kenaikan harga minyak goreng ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa perannya tidak bisa keluar dari koridor mekanisme sistem kapitalisme-liberal. Akhirnya masyarakat yang merasakan kerusakan sistem kapitalisme-liberal ini dalam kehidupannya sehari-hari, salah satunya dalam hal minyak goreng.
Perlu Solusi yang Solutif
Maka, solusi yang dibutuhkan umat saat ini untuk menuntaskan berbagai masalah di negeri salah satunya terkait harga minyak goreng adalah solusi yang sistemik. Permasalahan serupa tidak akan pernah menemui titik terang jika solusi yang ditawarkan hanyalah solusi pragmatis yang menyalahkan oknum-oknum tertentu. Sistem kapitalisme-liberal justru semakin menjaga praktik kenaikan harga seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Kenaikan harga seperti ini bukanlah masalah baru, belum lama sebelum masalah kenaikan harga minyak goreng juga terjadi kenaikan harga tahu dan tempe di negara penghasil kedelai terbesar di dunia.
Krisis ekonomi seperti ini merupakan hal yang wajar terjadi di tengah sistem yang berorientasi keuntungan materi, yakni sistem kapitalisme-liberal. Untuk menuntaskan akar permasalahan sistemik ini, maka perlu adanya sistem yang tidak berorientasi pada keuntungan maupun kebebasan pemilik modal. Jika sistem kapitalisme-liberal masih diterapkan, maka praktik kenaikan harga bahan pokok masih besar kemungkinannya untuk terus terjadi di belahan dunia manapun. Maka, diperlukan sistem yang menjamin kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat.
Sistem Islam adalah Solusi
Penerapan sistem Islam secara totalitas telah terbukti berhasil untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang adil dan sejahtera. Sistem Islam dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat karena orientasi dalam setiap kebijakannya adalah syariat Islam, bukan untung rugi secara materi. Adapun syariat Islam mengatur secara terperinci mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi secara maksimal.
Dalam sistem Islam diatur tentang kepemilikan, yakni kepemilikan individu, umum, dan negara. Pembagian kepemilikan ini semakin memperjelas siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bahan pokok minyak goreng, yakni pengelolaan oleh negara. Berbeda dengan sistem kapitalisme-liberal yang justru membebaskan kepemilikan sumber daya alam kepada swasta. Maka, pengaturan sistem kehidupan berdasarkan syariat Islam secara menyeluruh merupakan solusi atas berbagai permasalahan umat saat ini. Wallahu a’lam.[]
Oleh: Isra Novita
0 Komentar