Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar demo pada Senin, 11 April di depan Gedung DPR. Demo juga dilakukan oleh sejumlah aktivis mahasiswa dari berbagai kampus di beberapa Kota; Semarang, Purwokerto, Bandung, Bogor, Jambi, Makassar dll. Melalui akun sosial media resmi Aliansi BEM SI tertanda Koordinator Media BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal menyampaikan 6 butir tuntutan dalam aksi. Tuntutan tersebut sebagai akumulasi kekesalan mahasiswa yang mewakili rakyat atas berbagai kebijakan pemerintah yang sangat menyengsarakan terlebih di kondisi pandemi yang belum pulih.
Mahasiswa membaca ketidakcakapan pemerintah dalam mengurus negara. Isu minyak goreng yang berdampak luas sejak awal tahun, hingga hari ini pun pemerintah tak mampu mengungkap mafia dibaliknya. Adanya kelangkaan dan naiknya sejumlah harga bahan pokok dan BBM, bukan memberikan solusi beberapa pejabat justru melontarkan pernyataan aneh dan menyakiti hati rakyat. Selain isu ekonomi, konflik agraria antara rakyat dan pemerintah kerap terjadi. Akibatnya tak sedikit warga sipil yang menjadi korban penyerangan aparat kepolisian sebagimana kasus Desa Wadas. Isu peradilan pun tak luput bermasalah di negeri ini. Penegakan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah sudah menjadi taqdir yang harus diterima. Menyuburnya praktik KKN yang sudah menjadi budaya turun temurun pejabat didikan partai politik.
Di tengah kebingungan masyarakat menghadapi krisis yang saling beririsan, pemerintah seolah tanpa beban mengesahkan UU Ibu Kota Negara (IKN). UU IKN yang sejak dari awal menimbulkan polemi, akhirnya disahkan juga. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah berhasrat kuat untuk memindahkan Ibukota. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, tidak ada urgensi maupun kajian yang mendasari pemindahan Ibukota, terlebih disaat kondisi keuangan negara sedang defisit akibat pandemic dan utang Luar Negeri.
Adalah hal wajar jika mahasiswa kecewa dan marah dengan tingkah penguasa (pemerintah) yang sama sekali tidak memikirkan nasib dan kondisi rakyat. Aksi demo besar mahasiswa membuktikan bahwa mahasiswa masih hidup. Mahasiswa sebagai sensor kedzaliman penguasa harus senantiasa vokal terhadap segala bentuk anomaly kebijakan penguasa yang tidak memihak rakyat. Disinilah peran mahasiswa sebagai leader of change dapat menjadi harapan rakyat sebagaimana terjadinya era Reformasi di zaman Soeharto, mahasiswalah yang menjadi motor utama perubahan.
Potensi besar pemuda dan mahasiswa wajib diarahan untuk visi perubahan yang hakiki, secara fundamental dan sistemik yang akan menyapu semua noda kedzaliman yang ada. Perubahan semacam ini tentu lahir dari asas yang benar, sedangkan kebenaran hanya berasal dari Sang Pencipta, Allah ta’ala. Dalam hal ini pemuda dan mahasiswa wajib menjadikan syari’at Islam sebagai rel dalam bergerak, baik visi maupun misi. Islam telah menawarkan solusi atas seluruh persoalan hidup manusia. Islam memberikan ruang dalam mengatur persoalan ekonomi. Islam juga memberikan seperangkat aturan dalam persoalan hukum dan peradilan. Begitupula kesempurnaan Islam tak luput mengatur dalam persoalan politik dalam dan luar negeri. Pergerakan yang didasari oleh aqidah Islam meniscayakan perubahan yang hakiki, yakni keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Bukan perubahan pragmatis/sesaat yang mencampakkan kehidupan akhirat.
Kita bisa berkaca pada sejarah kemerdekaan negara ini. Kala itu rakyat pribumi dengan tangan kosong mampu memukul mundur dan membuat gentar penjajah. Panggilan iman atas kewajiban jihad telah mentriger semangat para pahlawan untuk melawan kedzaliman penjajah. Jika bukan karena aqidah Islam, mustahil para ulama dan pribumi mau berjuang mempertaruhkan nyawa demi membela tanah air. Sehingga, ketika kemenangan diraih pun tak serta merta membuat para pahlawan berebut kekuasaan.
Pemuda dan mahasiswa, kalian adalah harapan dan masa depan bangsa. Teruslah bergerak, jangan pernah padam dalam membela kebenaran dan pilihlah jalan yang membawa pada perubahan hakiki, yakni syari’at Islam. Allahu akbar !
Penulis : Tri Handayani (Aktivis Muslimah)
0 Komentar