Tony Blair, Mantan Perdana Mentri Inggris,baru-baru ini telah bertemu Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, di kediaman Luhut. Dalam obrolan berdurasi 2,5 jam itu, keduanya berbincang mengenai banyak hal.
"Hampir dua setengah jam lamanya kami bertukar pandangan mengenai situasi geopolitik dunia saat ini, peluang investasi global, serta peran strategis Indonesia di tingkat kawasan dan global yang menurutnya punya peran yang patut diperhitungkan," ujar Luhut, dikutip dari unggahan Instagram-nya, Kamis (2/6/2022). (www.kompas.com)
Lebih spesifik, keduanya berbincang mengenai pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Lalu, memastikan visi dan misi pemerintahan Jokowi akan tetap berlanjut walau Pak Jokowi sudah purna tugas.
Blair sendiri menilai Presiden Jokowi sebagai sosok yang ramah investasi. Bahkan, ia memandang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sangat berperan besar sehingga para investor perlahan mulai tertarik berinvestasi di Tanah Air.
Menelisik Motif Kedatangan Mr.Blair
Jabatan Tony Blair sebagai Perdana Mentri Inggris memang sudah berakhir. Saat ini posisi itu diisi oleh Boris Johnson. Walaupun berasal dari Partai berbeda, Blair dari Partai Buruh dan Johnson dari Partai Konservatif, hakikatnya mereka adalah kolega. Jaringan kekuasaan Blair dipastikan masih ada.
Dalam buku Konsepsi Politik Hizbut Tahrir, Syaikh Taqiyudin Annabhani menjelaskan hubungan Partai Buruh dan Konservatif di Inggris. Sejak puluhan tahun Partai Konservatif. Partai Buruh hanyalah alat yang digunakan ketika Inggris membutuhkannya, atau ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Partai Konservatif. Pada saat itulah, Partai Buruh didatangkan untuk kemudian didikte dalam penyelesaian masalah tersebut.
Tony Blair sendiri ketika memimpin Partai Buruh dan PM Inggris, telah mengubah karakter partainya menjadi sangat dekat dengan garis politik Partai Konservatif. Bahkan, Blair menjadikan Margaret Tatcher, pemimpin Partai Konservatif jaman dulu, sebagai sosok panutannya dalam berpolitik.
Oleh karena itu, sosok Blair tidak bisa dipisahkan dari negara Inggris itu sendiri. Hadirnya Blair mewakili upaya untuk merealisasikan kepentingan Inggris di kawasan ini. Diutusnya Blair ke Indonesia pasti memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara Inggris yang ingin direalisasikan di negara kita. Tersirat dari pernyataan Luhut, motif kedatangan Blair adalah ada rencana politik, geopolitik dan ekonomi Inggris yang secara spesifik disebutkan akan berinvestasi dalam pembangunan IKN di Indonesia. Walaupun pendetailannya perlu pengamatan lebih lanjut. Sosok Blair dianggap tepat, karena Blair sebelumnya juga sudah pernah bertemu Luhut pada tahun 2021 di Inggris membahas isu lingkungan dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. (www.kompas.com, 28/10/2021)
Jika kita lihat histori Inggris di kawasan Timur Jauh, Inggris adalah negara yang memulai penjajahan. Waktu itu, Inggris bersama Prancis dan Belanda menjajah berbagai wilayah-wilayah di kawasan ini. Inggris menjajah Melayu, Singapura, dan bagian utara Borneo (Kalimantan). Jejak Inggris di Indonesia pun masih ada. Kebun Raya Bogor adalah salah satunya.
Namun, pasca lahirnya Amerika Serikat sebagai negara pertama dalam konstelasi politik dunia, Inggris terlempar dari Timur Jauh. Hal ini mengubah garis politik Inggris di kawasan menjadi berupaya mempertahankan wilayah jajahan serta pengaruhnya di kawasan ini.
Inggris yang konservatif tentu saja tak akan mengubah karakternya sebagai negara imperialis. Ia akan melakukan berbagai manuver agar daerah jajahan yang diposisikan Inggris sebagai pasar bagi perdagangan dan penyedia bahan-bahan baku yang kaya bagi industrinya tetap berada dalam hegemoninya. Salah satu pintu untuk merealisasikan penjajahan ini adalah menanamkan investasi.
Investasi Mengancam Kedaulatan Negeri
Investasi asing bisa membawa bahaya. Apalagi ditanamkan untuk membangun IKN secara spesifik, atau ekonomi dalam kasus yang lebih besarnya. Dengan membawa modal dalam jumlah besar, para investor asing memiliki kemampuan untuk menekan pemerintah, terutama yang memiliki dana cekak, untuk mendukung kepentingan mereka, termasuk kepentingan politik dan hal strategis bagi pemerintah negara investor.
Karena itu ada kekhawatiran bahwa investasi dapat mengancam perekonomian dan keamanan nasional negara penerima. Apalagi, sejumlah investasi melibatkan pemerintah yang memiliki sejarah mencampurkan politik dengan bisnis. Walhasil, investasi bisa menjadi kekuatan baru dalam kebijakan luar negeri suatu negara.
Oleh sebab itu, beberapa negara tidak serta-merta menyambut investasi asing dengan tangan terbuka. Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai kampiun ekonomi kapitalisme, sangat selektif dalam menerima investasi asing. Di negara itu, ada suatu komite yang bertugas untuk menilai manfaat dan bahaya suatu investasi asing, yaitu Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS).
Kongres negara itu juga cukup cerewet terhadap investasi asing yang dianggap mengancam kepentingan nasional negara mereka. Pada tahun 2005, sejumlah anggota Kongres AS mengkritik rencana pembelian CNOOC atas perusahaan minyak AS Unocal. Kemudian, pada 2006, Kongres AS membatalkan rencana investasi Dubai Port World yang berminat membeli enam pelabuhan utama AS.
Alasan pihak yang menolak rencana itu adalah pemerintah asing seharusnya tidak diizinkan untuk memiliki aset strategis tersebut dan bahwa keamanan pelabuhan harus tetap di tangan perusahaan Amerika atau yang berada di bawah kendali Amerika. (www.al-waie.id)
Apalagi investasi ini untuk membangun ibu kota negara. Dimana ibu kota negara biasanya menjadi pusat dari berbagai rahasia negara. Bayangkan jika itu semua dibiayai asing dan asing menginginkan berbagai info terkait pengelolaan negara dan kebijakan-kebijakan mengenai hajat hidup rakyat. Walhasil semua akan dalam kendali asing.
Dalam kasus pembangunan IKN saja, pihak asing lebih mengetahui rencana-rencana mengenai IKN ini dibandingkan publik dalam negeri. Selain bertemu Luhut, Blair juga bertemu Ketua Otorita IKN, Bambang Susantono ( 1/6/2022). Bambang dalam pertemuan tersebut menjelaskan mengenai konsep One Map, One Plan, One Policy (1MPP) sebagai bentuk perencanaan IKN terintegrasi yang merupakan konsolidasi semua perencanaan aktivitas kementerian/lembaga terkait. (www.cbncindonesia.com) Sementara publik Indonesia tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1MPP itu.
Dalam khazanah Islam, mempersilakan investasi asing masuk termasuk hal yang digambarkan Allah Swt. sebagai menjadikan jalan bagi kaum kafir menguasai kaum muslim. Padahal Allah Swt. berfirman:
".... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman."(QS. An-Nisaa:141)
Seyogianya pemerintah tidak melakukannya. Karena ini berbahaya dan bertentangan dengan hukum Islam. Pemerintah harus mempunyai visi mandiri dalam membangun negeri. Sisihkan mental terjajah yang menjadikan asing adalah segalanya.
Negara yang mempunyai visi seperti ini memang tidak akan terbentuk jika ia tidak memiliki pijakan berpikir berupa ideologi yang sahih. Ideologi sahih itu adalah ideologi yang bisa memuaskan akal serta sesuai dengan fitrah manusia. Ideologi itu adalah Ideologi Islam.
Oleh Rini Sarah
0 Komentar