Tak bisa hidup tenang di sistem demokrasi kapitalisme mengakibatkan banyak masyarakat hanya mengandalkan jadi buruh semata. Tak heran jika banyak perusahaan yang hengkang terutama di daerah Karawang membuat hidup kelabakan. Satu-satunya mata pencaharian yang diandalkan jadi karyawan perusahaan mengakibatkan seolah hilang harapan.
Dikutip dari SuaraBekaci.id, Warga Karawang dikabarkan heboh dengan beredar kabar soal sejumlah perusahaan yang angkat kaki dari sana. Penyebab perusahaan angkat kaki dikarena upah buruh yang mahal.
Menurut pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karawang, upah buruh di sana sangat tinggi yakni Rp 4.798.312. Ini menjadi upah tertinggi setelah kota Bekasi.
Menurut Ketua Apindo Karawang, Abdul Syukur, saat ini hanya ada 900 perusahaan yang beroperasi. Angka ini menurun jika dibanding pada 2018 yang mencapai angka 1752 perusahaan.
Di mana Tahun 2018 itu rinciannya pabrik swasta sebanyak 787, penanaman modal asing 638, penanaman modal dalam negeri 269, dan joint venture sebanyak 58 pabrik (SuaraBekaci.id,18/6/2022).
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 8,92 persen, naik sebesar 1,21 persen poin dibandingkan keadaan dengan Februari 2020, tetapi turun 1,54 persen poin dibandingkan dengan keadaan Agustus 2020.(karawangkab.bps.go.id 25/05/2021).
Karawang sebagai kota industri memiliki kebutuhan yang cukup tinggi mengakibatkan upah harian minimum senantiasa naik. Bahkan dari hari ke hari kebutuhan hidup kian menyesakkan dada terlebih menjelang Iduladha. Mulai dari harga minyak goreng hingga harga cabai terus melonjak kisaran 120.000/kg.Tak heran jika kemudian masyarakat ketar-ketir manakala mata pencaharian sebagai buruh pabrik merasa terancam saat banyak perusahaan yang hengkang akibat tidak mampu memenuhi kebutuhan karyawan. Inilah fakta yang terjadi di kota Karawang. Pun demikian di kota-kota lain mengalami hal yang sama.
Semua ini akibat kesalahan sistem kapitalisme. Negara ini menerapkan sistem kapitalisme yang tidak mampu menyejahterakan rakyatnya. Hari ini justru para pejabat nya sibuk berebut kursi kekuasaan. Tak peduli kondisi rakyat yang kian kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pejabat di sistem kapitalisme hanya sebatas regulator saja bukan sebagai pengayom rakyatnya.
Rakyat akan dibiarkan berusaha sendiri, berjuang hanya untuk mengisi perut sementara pejabat justru semakin ribut menjual atribut. Bahkan tangan para kapitalis mereka genggam sementara kebutuhan perut rakyat diabaikan. Ini pula menjadi bukti negara tak mampu membuat masyarakat sejahtera. Posisi negara dalam sistem kapitalisme hanya regulator semata.
Sistem Islam Menyejahterakan Rakyat
Siapa sih yang tidak ingin hidup sejahtera. Kehidupan serba cukup, aman dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Sesungguhnya kita bisa belajar dari masa lampau saat Islam diterapkan dalam bingkai khilafah. Di mana saat itu seluruh rakyat baik Islam maupun nonmuslim hidup sejahtera. Negara memberi jaminan kebutuhan hidup rakyatnya. Negara pula menyediakan lapangan kerja yang layak dan sesuai dengan potensi masing-masing.
Negara tidak membiarkan kezaliman dalam masalah tenaga kerja. Rakyatnya tidak akan jadi tumbal devisa apalagi dibiarkan menganggur tanpa ada kerjaan. Hal tersebut karena para pemimpin dalam sistem Islam bertanggung jawab secara maksimal terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Karena imam laksana penggembala yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. "Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (Riwayat Muslim).
Di dalam sistem Islam masalah perburuhan diatur sedemikian rupa. Akad yang dilakukan rida sama rida bukan saling tuding mencari siapa yang salah seperti pada saat sekarang. Tidak ada tindak perselisihan antara pengusaha dan karyawan.
Islam mengatur masalah tenaga kerja secara jelas dan rinci yang berhubungan dengan kontrak kerja. Selain itu pula negara akan menindak siapa saja yang berbuat kezaliman kepada karyawan atau sebaliknya. Bahkan negara pula menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian persengketaan dalam kontrak kerja.
Begitulah Islam mengatur masalah tenaga kerja yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Masyarakat dalam sistem Islam tidak bergantung sepenuhnya pada perusahaan. Hal ini karena negara sudah menjamin kebutuhan hidup mereka. Ketika pun sudah tidak bekerja di perusahaan, masyarakat Islam akan diedukasi untuk lebih mandiri dan produktif. Alhasil kesejahteraan rakyat pun lebih dirasakan oleh semua kalangan.
Sejatinya kita pasti mendambakan kehidupan yang demikian, tidak lagi dalam kungkungan kemiskinan dan hanya mengandalkan jadi karyawan atau buruh harian seperti masa sekarang. Oleh karena itu, kehidupan dalam khilafah saja yang akan mampu menyejahterakan bukan sistem kapitalisme yang hanya pemberi harapan palsu yang mengawang-ngawang. Wallahualam.
Penulis: Heni Ummu faiz
Ibu Pemerhati Umat
0 Komentar