Pariwisata menjadi salah satu bidang yang tengah digalakkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini pun terus dilakukan Pemkot Bogor dengan berbagai macam event untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satunya dengan membangun kampung-kampung wisata.
Seperti dilansir oleh merdeka.com, baru-baru ini Pemkot Bogor menggelar Bogor Fashion Culture di Agro Edu Wisata Organik (AEWO) di desa Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-540. Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang melibatkan kampung tematik yang ada di Kota Bogor seperti kampung Perca dan kampung Batik Cibuluh. Selain kampung tematik, kegiatan ini juga diikuti oleh 10 designer lokal dan para model asli Kota Bogor. (radarbogor.id, 05/7/2022)
Selain itu, tujuan dari digelarnya acara ini adalah untuk menambah pemasukan bagi Pemkot demi membantu perekonomian daerah meski harus menggelontorkan modal yang besar untuk membangun kampung-kampung wisata. (bogor-kita.com 4/7/2022)
Perekonomian daerah digenjot melalui pariwisata demi pemasukan daerah meski tak jarang tidak memenuhi target. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat hanya menanggung sebagian anggaran saja. Maka segala cara akan dilakukan oleh Pemda agar tidak mengalami defisit anggaran. Jika tidak ada pemasukan dari sumber daya alam, alhasil pariwisata menjadi sumber utama pendapatan daerah, mengingat beban berat Pemda yang selama ini hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pajak.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, urusan keuangan memang menjadi beban berat bagi tiap daerah karena negara (Pemerintah Pusat) hanya mengurusi sebagian saja. Alhasil setiap daerah dibebaskan untuk mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan daerah.
Inilah yang terjadi jika hukum buatan manusia yang diberlakukan. Lemah serta tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Bahkan demi meraup keuntungan ekonomi (materi), pemerintah bisa melakukan apapun, tanpa ada batasan halal ataupun haram. Negeri ini yang terkenal dengan segala jenis kekayaan alamnya, justru menyerahkan pengelolaan sumber daya alam pada pihak oleh asing ataupun aseng. Padahal dengan kekayaan alam itulah negara akan dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Lain hal dalam sistem Islam, dimana negara bertanggung jawab penuh dalam mengurus rakyatnya, baik di pusat maupun daerah. Islam mempunyai Baitulmal, yakni instutusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya untuk urusan rakyatnya. Ketika daerah membutuhkan dana, hanya perlu mengajukan anggaran kepada pusat sesuai kebutuhan. Instutusi Baitulmal yang akan mengurusnya. Di sisi inilah urgensi negara mengambil peran dalam pengurusan rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., "Imam adalah laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya" (HR.Muslim).
Adapun sumber pendapatan negara yang terhimpun dalam Baitulmal berasal dari tiga bagian, yakni: bagian fai dan kharaj (harta milik negara), bagian kepemilikan umum, dan bagian shadaqah (zakat). Bagian pertama dan kedua didistribusikan sesuai ijtihad Khalifah, untuk kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan bagian ketiga yakni harta shadaqah (zakat) hanya didistribusikan kepada delapan asnaf.
Sumber daya alam yang menjadi salah satu bagian dari harta kepemilikan umum, harus dikelola oleh negara. Haram hukumnya menyerahkan pengelolaan sumber daya alam pada pihak asing, aseng maupun individu swasta.
Dalam sistem Islam, kebijakan ekonomi dan keuangan terpusat pada Khalifah. Khalifah secara langsung mengontrolnya melalui institusi Baitulmal yang berada di tingkat pusat ataupun wilayah/daerah. Sehingga para Wali (pemerintah daerah) tidak dituntut untuk 'menghidupi' daerah yang dipimpinnya. Pemda tidak harus membuat keputusan atau bersusah payah mencari dana untuk menyejahterakan warganya. Pemda lebih fokus pada pelayanan urusan rakyat.
Inilah keunggulan sistem Islam. Segala kebijakan dan peraturannya mengacu pada sumber yang pasti sesuai dengan fitrah manusia, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, yang berasal dari Allah Swt. Mengganti dan mencampakkan sistem kapitalis yang sedang bercokol saat ini, menjadi suatu yang urgent. Menggantinya dengan sistem Islam, yakni Khilafah, yang akan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki.
Penulis: Titin Kartini
0 Komentar