Transportasi merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Transportasi yang aman, nyaman dan murah, tentu menjadi impian bagi masyarakat saat ini. Pasalnya, masyarakat dipertontonkan dengan sarana transportasi yang ala kadarnya. Belum lagi, kemacetan dan jalan yang rusak menjadi perlengkap buruknya persoalan sarana transportasi di negeri yang kita cintai ini.
Biskita Trans Pakuan, yang telah beroperasi selama sembilan bulan di Kota Bogor, kini penumpangnya mencapai hampir 100 persen. Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Tatan Rustardi mengapresiasi usaha pemerintah Kota Bogor yang telah berhasil mengoperasikan Biskita, sebagai solusi transportasi perkotaan yang terintegrasi dan andal.
Biskita Trans Pakuan adalah pengganti 147 angkutan kota dengan 49 bus. Biskita hadir dengan standar pelayanan dan keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan angkutan konvensional. Biskita juga menggunakan teknologi muktahir seperti kamera pengawas dan pelacakan GPS untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengguna Biskita Trans Pakuan. (antaranews.com, 19/08/2022)
Biskita Trans Pakuan merupakan model sarana transportasi yang seharusnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bus yang memberi pelayanan dan keamanan bagi para penumpang, tentu menjadi sesuatu yang didambakan oleh masyarakat. Pasalnya, faktor keamanan dan kenyamanan menjadi alasan utama mengapa masyarakat enggan menggunakan alat transportasi umum (angkot).
Kehadiran Biskita Trans Pakuan mewujudkan impian masyarakat untuk merasakan transportasi yang layak, nyaman dan aman. Namun, pelayanan yang diberikan Biskita tentu mempunyai nilai lebih, yaitu dari sisi ongkos yang tidak murah. Di sisi lain, Biskita hanya bisa mengakses jalan-jalan utama saja. Karena, di Kota Bogor akses jalan untuk transportasi masih sangat minim. Bahkan bisa dikatakan akses jalan yang sempit dan rusak masih menjadi PR bagi pemkot Bogor.
Penyediaan sarana tarnsportasi yang layak, aman dan nyaman seharusnya bukan hanya pada transportasi tertentu saja, melainkan semua transportasi yang digunakan oleh masyarakat harus dipastikan sisi kelayakan, keamanan dan kenyamanannya. Bukan hanya transportasi untuk di wilayah perkotaan melainkan juga transportasi untuk wilayah pedesaan bahkan pelosok. Sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan pelayanan dari sarana transportasi yang ada.
Infrastruktur jalan yang layak pun harus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Karena kualitas jalan yang ada jauh dari kata layak, bahkan tak jarang sering kita temui jalan yang berlubang, jalan yang retak hingga yang hampir roboh. Dan jalan tersebut masih digunakan oleh masyarakat karena tidak ada akses jalan lain. Potret buruknya kualitas jalan bisa kita lihat di beberapa sudut kota, juga di daerah pelosok. Hal ini sangat membahayakan jiwa pengguna jalan apalagi jika hujan turun. Jalan yang berbatu, struktur tanah yang tidak rata dan lain sebagainya.
Negara adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan transportasi yang layak bagi masyarakat. Namun, apabila peran ini diambil alih oleh swasta, maka layanan transportasi ini berubah menjadi ajang bisnis yang sangat menggiurkan. Inilah fakta yang tengah terjadi, dimana sistem kapitalisme menjadi konsep yang menganggap transportasi hanyalah dilihat dengan satu tujuan yaitu untuk menghasilkan keuntungan materi sebanyak mungkin.
Swasta telah menggantikan peran negara dalam memenuhi semua kebutuhan rakyat, termasuk transportasi. Dengan dalih kekurangan dana, sehingga membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi swasta menjadi pihak yang 'menjual' pelayanan publik dengan harga yang tidak murah. Bukan hanya transportasi, melainkan hampir semua lini kebutuhan rakyat dikelola oleh swasta.
Akhirnya, transportasi menjadi salah satu hajat rakyat yang diswastanisasi dan berfungsi bisnis. Bukan lagi sebagai pelayanan publik yang difasilitasi oleh negara. Pasalnya, sistem kapitalisme telah menghilangkan peran negara yang seharusnya menjadi pelayan urusan rakyat hanya menjadi fasilitator dan regulator dengan kacamata komersil. Sehingga sangat sulit dan tidak mungkin, rakyat bisa merasakan pelayanan transportasi yang aman, nyaman dan murah, dalam kungkungan sistem kapitalisme.
Mindset pelayanan transportasi di atas berbanding terbalik dengan mindset dalam sistem Islam (khilafah). Penyediaan layanan transportasi yang aman dan terjangkau oleh setiap warga negara merupakan pelayanan sepenuh hati oleh negara khilafah. Kebijakan transportasi yang aman dan nyaman ini berlangsung hingga abad ke-19 khilafah Utsmaniyah.
Khilafah memiliki mekanisme untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang baik bagi rakyat. Di antaranya, pertama, bahwa prinsip pembangunan infrastruktur adalah mutlak tanggung jawab utama negara, bukan diserahkan kepada swasta pribumi maupun asing. Negara tidak akan memberikan celah sedikit pun bagi pihak lain untuk mengintervensi hal-hal yang menyangkut hajat hidup rakyat.
Kedua, negara membangun infrastruktur jalan yang layak dan aman bagi semua pengguna jalan, bukan hanya di wilayah perkotaan melainkan juga wilayah pedesaan bahkan pelosok. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau pernah berkata, "Seandainya, ada seekor keledai terperosok di Kota Baghdad karena jalan rusak, aku khawatir Allah Swt. akan meminta pertanggungjawaban diriku di akhirat nanti”.
Ketiga, pelayanan transportasi yang aman, nyaman dan murah disediakan untuk semua jenis transportasi, baik darat, laut dan udara. Karena jenis transportasi tersebut sering digunakan oleh rakyat untuk memudahkan aktivitas mencari nafkah, sekolah, dan lain sebagainya.
Keempat, perencanaan wilayah dan tata kelola kota yang dilakukan sedemikian rupa untuk menuntaskan masalah kemacetan dan mengurangi kebutuhan akan transportasi. Sebagai contoh, ketika kota Baghdad dibangun sebagai ibukota negara khilafah, setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu. Dan di setiap kota di berbagai wilayah negara khilafah dibangun fasilitas publik yang dibutuhkan oleh rakyat. Dengan cara ini, warga negara tidak perlu melakukan perjalanan keluar kota atau bermigrasi karena di tempat tinggalnya pelayanan fasilitas publik telah terpenuhi.
Kelima, negara memotivasi para ilmuwan untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas transportasi. Misalnya membangun kereta bawah tanah, sebagai langkah antisipasi mengatasi kemacetan.
Mekanisme di atas bisa berjalan dengan maksimal karena ditopang oleh penerapan sistem ekonomi yang kuat, yakni sistem ekonomi Islam yang bersumber dari zat pemilik manusia, bumi dan seisinya. Negara pun memiliki baitulmal sebagai lembaga yang mengelola kas negara. Pos-pos pemasukan dan pengeluaran dikelola sesuai tuntunan syariat untuk kemaslahatan rakyat.
Penerapan sistem Islam kafah telah memberi jaminan pembangunan ekonomi yang merata, adil dan meminimalkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Juga meminimalkan kesenjangan pembangunan fasilitas umum di perkotaan maupun pedesaan. Karena baik secara langsung atau tidak, sistem ekonomi akan mempengaruhi kebijakan transportasi yang diterapkan dalam sebuah negara.
Negara khilafah pun memiliki bargaining position terhadap negara Barat dan tidak ada ketergantungan kepada mereka. Justru, khilafah menjadi negara yang kuat, mandiri dan independen, tak bergantung pada negara mana pun bahkan ditakuti dan disegani oleh negara-negara Barat. Negara dengan sistem pemerintah seperti inilah yang seharusnya terwujud dalam kehidupan masyarakat.
Dalam rentang sejarah yang sangat panjang, terbukti bahwa penerapan sistem Islam yang menyeluruh, telah mewujudkan kesejahteraan hidup bagi rakyatnya. Seluruh kebutuhan rakyat bisa terpenuhi secara merata. Fasilitas publik yang murah, aman dan nyaman tampak nyata di hadapan rakyat. Dan hal ini akan mampu terwujud kembali dengan tegaknya sistem khilafah, bukan sistem yang lain. Wallahua’lam.
Penulis : Siti Rima Sarinah
0 Komentar