Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur akan terus dibangun. Saat ini pemerintah sedang berkonsenterasi dalam mengundang investor untuk hadir dan menanamkan modal mereka di IKN Nusantara.
Pemasaran IKN
Diyakini bahwa dengan keberadaan IKN akan meningkatkan pemerataan ekonomi. Kondisi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan negeri ini bisa mencapai visi Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Jadilah keberadaan IKN digadang-gadang sebagai generator bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi menyatakan tedapat lima target yang akan dipenuhi dalam pembangunan IKN. Pertama, mendorong IKN menjadi kota hijau. Kedua, IKN menjadi kota yang sustainable. Ketiga, IKN sebagai kota yang Tangguh. Keempat, IKN menjadi kota modern. Kelima, IKN menjadi kota inklusif bagi seluruh rakyat (Investor.id 19/10/2022).
Untuk merealisasikannya, maka langkah berikutnya adalah memasarkan IKN agar mendapatkan modal sesuai kebutuhan. Namun aktivitas pemasaran ternyata tidak semulus yang diperkirakan. Beberapa pemodal luar negeri justru mundur di awal tahun 2022 lalu. Oleh karenanya teknik dan strategi penjualan pun perlu dipikirkan kembali.
Sehingga pada pertengahan Oktober lalu, Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Cahyo Purnomo menyatakan bahwa upaya pertama Kementerian Investasi/BPKM untuk menarik investasi adalah dengan menyusun kebijakan.
Sehingga pada awal tahun lalu, dikebutlah kebijakan IKN yang sudah diketok palu awal tahun 2022 lalu. Adalah aturan turunan dari UU No. 3/2022 tentang IKN tersebut yang salah satunya mengatur tentang pemasaran IKN dalam bentuk investasi.
Bahwa investor yang akan menanamkan modalnya akan mendapatkan banyak sekali keistimewaan ataupun kemudahan dan fasilitas penanaman modal. Seperti peluang mereka dalam mendapatkan Hak Guna Bangunan yang lebih dari satu abad. Ataupun insentif yang disiapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam aturan turunan dalam UU no. 3/2022 tentang IKN.
Insentif yang dikatakan dalam aturan tersebut adalah super tax deduction, pembebasan bea masuk, hingga pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor. Juga tax holiday yang menjadi stimulus andalan pun tetap tersaji bagi investor.
Begitu masifnya proyek ini, hingga presiden sendiri turun tangan dalam pemasarannya karena diketahui investor yang masuk masih sangat sedikit. Belum lama ini presiden menagih swasta untuk menanamkan modalnya, salah satunya adalah grup Ciputra. Sekaligus Jokowi mengingatkan bahwa tak usah ragu untuk berinvestasi di IKN, karena payung hukumnya sudah jelas, yakni UU No 3 tahun 2022.
Dilansir CNN Indonesia bahwa, bukan hanya pihak swasta lokal, Jokowi juga meminta pada mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk dapat memasarkan IKN ke dunia interasional (21/10/2022).
Sepi Investor
Walau pemerintah telah masif melakukan pemasaran, namun saat ini masih sepi dari investor yang berminat menanamkan modal di proyek IKN. Sementara itu pemerintah mengklaim beberapa industri food and beverage seperti gerai kopi luar negeri Starbuck, Kopi Kenangan ataupun Kopi Tuku akan masuk di IKN.
Melihat sepinya investor, ekonom INDEF, Nailul Huda menyatakan bahwa proyek IKN bersifat multilayers yang membutuhkan komitmen bukan hanya dari presiden saat ini, namun juga penguasa selanjutnya (CNN Indonesia, 21/10/2022). Nailul juga mengkhawatirkan apabila investor banyak yang mundur, proyek ini akan menjadi The Next Hambalang, mega proyek yang terbengkalai.
Sejurus dengan itu, Bhima Yudistira, ekonom Celios menyatakan bahwa selain faktor garansi politik, untung ruginya bisnis, para investor juga mempertimbangkan ancaman resesi ekonomi tahun depan. Oleh karenanya para investor terlihat maju mundur dalam menanamkan modalnya di IKN.
Rakyat Dicurangi
Sebanyak Rp 466 triliun digelontorkan untuk anggaran IKN, namun bukan keuntungan yang diterima rakyat tapi kerugian. Setidaknya terdapat tiga hal yang merugikan rakyat. Pertama, tergusurnya masyarakat adat. Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diperkirakan sedikitnya 20.000 masyarakat adat akan menjadi korban proyek IKN. Mereka akan tergusur dari tempat tinggalnya yang sudah turun temurun ditinggali. Sedangkan menurut data Bappenas sedikitnya 1,5 juta orang akan dipaksa migrasi secara bertahap ke IKN untuk menunjang kegiatan ibukota baru.
Kerugian kedua, sejak pembangunan proyek IKN, lima desa sekitar IKN saat ini menjadi langganan banjir. Entah bagaimana hingga IKN rampung nanti. Padahal ada klaim bahwa desain IKN terhindar banjir hingga 100 tahun mendatang. Sesungguhnya bukan hanya masyarakat Kalimantan Timur yang dirugikan apabila hutan hujan tropis dibabat, tapi seluruh dunia akan merasakannya.
Ketiga, problem lingkungan. Walaupun Jokowi tidak mengakui hal ini, namun problem lingkungan terjadi sejak IKN direncanakan, dengan banyaknya penebangan hutan secata liar di Kalimantan Timur.
Kapitalis dan Pembangunan Fisik
Mengejar pembangunan fisik tanpa memperhitungkan dengan cermat dampak-dampak lain yang timbul merupakan ciri dari pembangunan kapitalistik. Termasuk ketika itu harus merugikan rakyatnya sendiri. Tidak ada prioritas bagaimana membangun manusia, karena yang penting capaian materi semata.
Para pemimpin dalam sistem kapitalisme, sibuk memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya. Padahal di dalam sistem Islam, tugas dan tanggungjawab pemimpin adalah mengatur urusan manusia di bawah kuasanya, diayomi hingga sejahtera. Jadi, manakah sistem yang lebih baik?.
Oleh Ruruh Hapsari
0 Komentar