Upaya menggerakkan roda perekonomian terus digalakkan oleh pemerintah. Salah satu upaya tersebut adalah Soft Launching Unit Bisnis Mahasiswa dan Alumni. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor memiliki fokus untuk menghasilkan lulusan dengan dengan kompetensi sebagai qualified job seekers dan qualified job creators. Diharapkan lulusannya nanti mampu mengisi peluang menjadi wirausawahan pertanian.
Sektor pertanian memang menjadi tantangan utama, sehingga upaya ini sebagai langkah regenerasi agar pertanian bisa berjalan dengan baik. Polbangtan Bogor memiliki tanggung jawab besar dalam menjawab tantangan regenerasi petani, untuk menghasilkan generasi muda penerus pembangunan sektor pertanian. Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa pemerintah RI terus mendorong peran penting sektor pertanian dalam menciptakan lapangan kerja. (Media Indonesia, 10/11/2022)
Sejak awal berdirinya Polbangtan merupakan pendidikan vokasi yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan petani milenial yang andal dan unggul serta berjiwa entrepreneur. Polbangtan juga diharapkan kedepannya dapat memenuhi kebutuhan industri pertanian. Pasalnya, krisis pangan menjadi persoalan dunia yang juga dialami oleh Indonesia.
Sudah selayaknya sebuah negara memiliki ketahanan pangan secara mandiri dan independen. Indonesia merupakan negara yang subur memiliki potensi besar untuk mewujudkan kemandirian pangan. Namun pada faktanya, negeri ini justru sangat ketergantungan dengan impor bahan pangan dari negeri-negeri Barat. Padahal, apabila tanah yang subur ini dikelola dan ditopang dengan sistem dan mendapatkan dukungan dan fasilitas negara, maka krisis pangan takkan pernah dialami oleh negeri yang dikenal sebagai zamrud khatulistiwa ini.
Namun sayangnya, negara ini justru membuka keran impor selebar-lebarnya. Bahkan para petani yang telah berupaya mengolah lahan mereka dengan harapan ketika masa panen tiba akan mendapatkan keuntungan, namun lagi-lagi mereka harus menelan pil pahit akibat kebijakan impor dari penguasa negeri ini. Masifnya barang impor ke dalam negeri, menjadikan hasil panen petani tidak laku di pasaran dan membuat petani merugi. Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah pengibaratan nasib petani di negeri ini.
Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, bahwa pada periode Januari-Juni 2022 Indonesia masih tercatat mengimpor komoditas pangan seperti kedelai, beras, gula hingga kopi. Barang impor biasanya dibanderol dengan dolar Amerika Serikat. Kala uang rupiah melemah hal ini tentu berpotensi menaikkan harga berbagai produk impor. (CNBC Indonesia, 17/08/2022)
Berdasarkan fakta di atas, mampukah keberadaan Polbangtan mengatasi permasalahan pangan di negeri ini? Sedangkan di sisi lain keran impor masih dibuka dengan bebas oleh penguasa yang bertahta hari ini. Di tengah cengkeraman para kapital yang menguasai impor pangan, akan sulit bagi Polbangtan untuk menyaingi mereka yang memiliki modal besar. Para kapitalis inilah yang menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dan menjadikan kebutuhan pokok ini sebagai ajang bisnis yang sangat menggiurkan serta dapat untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar.
Adanya cengkeraman para kapitalis membuat Indonesia menjadi negara yang tak berdaya untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi rakyatnya. Selain itu, penguasanya justru memberi karpet merah bagi para kapitalis untuk meraih berbagai kepentingan tanpa mempedulikan nasib rakyatnya. Penguasa yang berfungsi sebagai regulator, membuat undang-undang bagi para kapitalis untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Hal ini wajar terjadi karena sistem yang dianut di negeri ini adalah sistem kapitalisme yang menyerahkan seluruh pemenuhan kebutuhan hidup rakyat untuk dipenuhi secara mandiri. Padahal, ini merupakan tugas dari negara untuk memenuhinya. Walhasil kehidupan rakyat semakin hari semakit berat dan sulit rasanya untuk merasakan hidup layak, makmur dan sejahtera.
Selama sistem yang mendewakan materi di atas segalanya masih bercokol di muka bumi ini, maka selama itulah rakyat senantiasa hidup dalam kubangan kemiskinan dan kesengsaraan. Kapitalisme, sistem yang rusak dan merusak memang tidak pantas untuk hadir ke tengah kehidupan manusia, sebab hanya bisa menuai permasalahan yang tiada kunjung terselesaikan.
Ketahanan pangan hanya akan terwujud oleh sistem dan negara yang memiliki aturan yang bersumber dari pemilik jiwa manusia, yaitu sistem Islam. Sistem Islam (khilafah) memiliki perangkat hukum yang lengkap dan sempurna, dan hadir ke tengah-tengah manusia untuk memberi solusi agar manusia mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran di kehidupan dunia.
Masalah pangan berkaitan erat dengan sistem politik dan sistem ekonomi, dalam hal ini negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok seluruh rakyatnya. Bahkan negara memudahkan rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Terkait pangan, tujuan pangan dan kedaulatan pangan dalam Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pangan seluruh rakyat secara individu per individu, sesuai standar kelayakan dan pola hidup komunitas masyarakatnya.
Sistem ekonomi Islam memiliki konsep dan model pengaturan yang sangat berbeda dengan kapitalisme. Seperti pengaturan kepemilikan lahan, hukum seputar perdagangan, hukum industri dan sebagainya. Penerapan sistem ekonomi Islam inilah yang menjadi kunci terwujudnya pertanian yang kuat yang menghantarkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Rasulullah Saw. bersabda, "Imam (khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad). Hadis ini menjadi pijakan peran negara yang seharusnya hadir di tengah rakyat untuk melayani dan memenuhi semua kebutuhan rakyatnya secara adil dan merata. Fungsi politik negara ini harus berjalan di seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah hadir sebagai penanggung jawab dan melayani semua kebutuhan pokok rakyatnya.
Negara khilafah mengatur kepemilikan lahan pertanian sesuai hukum syarak. Negara pun mengembangkan teknologi yang canggih agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Setiap individu diberi kemudahan dalam mengelola lahan mereka, dari mulai penyediaan bibit, pupuk, teknologi hingga penyuluhan dari para ahli, sehingga para petani bisa mendapatkan hasil panen yang baik. Tak sulit bagi khilafah untuk mewujudkan hal ini, sebab khilafah memiliki baitulmal yang di dalamnya ada pos kemaslahatan rakyat.
Terkait distribusi hasil pertanian, khilafah menyerahkannya pada mekanisme pasar. Namun khilafah memberikan kemudahan dengan penyediaan alat transportasi yang murah dan layak, bahan bakar yang murah, serta infrastruktur yang memadai baik berupa jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya. Walaupun negara menyerahkan pada mekanisme pasar (pada penawaran dan permintaan), namun khilafah berkewajiban untuk menindak tegas segala bentuk kecurangan seperti berbagai bentuk penipuan baik dari sisi penjual maupun pembeli, larangan melakukan penimbunan, termasuk larangan ekspor ataupun impor untuk jenis produk yang strategis yang akan berdampak buruk bagi ketahanan pangan. Khilafah pun tidak boleh melakukan impor yang bisa menyebabkan ketergantungan pada produk impor hingga menggadaikan kedaulatan negara.
Dengan mekanisme seperi ini, terwujudnya ketahanan pangan bukanlah hal yang sulit bagi khilafah. Kemandirian, independen, serta keterikatannya pada hukum syarak menjadikan negara khilafah sebagai negara yang mampu berdiri tegak di kaki sendiri dan tidak membutuhkan bantuan dari negara Barat dalam bentuk apapun. Fakta ini sudah terbukti selama 1300 tahun, umat manusia bisa hidup dan merasakan keberkahan serta kemakmuran hasil penerapan Islam kafah dalam naungan khilafah. Wallahu a’lam.
Oleh : Siti Rima Sarinah
0 Komentar