Pemuda harapan bangsa dan negara, cikal bakal penerus perjuangan peradaban. Di tangan mereka kelak kemajuan atau kemunduran suatu bangsa akan terjadi. Masa depan bangsa ditentukan oleh keadaan pemuda saat ini. Namun seperti kita ketahui para pemuda mendapat serangan pemahaman dan budaya Barat, sehingga banyak pemuda terbawa arus hedonis, tak peduli dengan nasib bangsa.
Bagaimana dengan pemuda negeri ini? Adakah mereka bergerak ataukah diam ketika melihat, mendengar dan merasakan kezaliman penguasa?
Penguasa negeri ini baru saja mengesahkan KUHP. Mahasiswa pun beraksi. Sejumlah mahasiswa mulai melakukan aksinya dengan melakukan long march dari Tugu Kujang Bogor di Jl Otista hingga menjelang pintu 3 Istana Bogor di Jl Ir Juanda, Kota Bogor. Mahasiswa kemudian melakukan orasi di sekitar pintu 3 Istana Bogor yang sudah dibatasi pagar kawat berduri. Selain melakukan orasi, mahasiswa melakukan aksi bakar ban di depan pagar kawat berduri. Sementara itu, puluhan polisi juga tampak bersiaga dan mengamankan jalannya aksi demo. (news.detik.com, 14/12/2022)
Pengesahan KUHP nyatanya bertentangan dengan fitrah manusia. Bergeraknya mahasiswa sebagai tonggak pemuda patut kita apresiasi. Mereka tidak diam dengan keputusan zalim penguasa. Dalam aksinya, mahasiswa menolak pengesahan KUHP baru. Mahasiswa meminta pemerintah mencabut pengesahan KUHP dan mengkaji ulang pasal-pasal bermasalah. Juru bicara aksi Ruben Bentiyan mengatakan, "Ada 18 materi bermasalah, mulai dari pasal penghinaan presiden, pasal penghinaan lembaga negara dan juga pemerintahan, pasal-pasal soal living law, hingga pasat terkait tindak pidana korupsi (tipikor)". Ruben menyebut KUHP yang baru disahkan merupakan bentuk aturan yang mengandung kolonialisme gaya baru. (news.detik.com, 14/12/2022)
Walau aksi mahasiswa ini termasuk telat karena KUHP telah disahkan, tentunya ini menjadi angin segar, di negeri ini masih ada para pemuda yang memikirkan nasib bangsa dan negara. Inilah yang kita harapkan, pemuda yang melek politik, bukan asyik dibuai kehidupan dunia yang fatamorgana. Para mahasiswa ini terus bergerak dengan berbagai pesan keras terhadap penguasa. Mereka mengatakan rezim pengkhianat, rezim otoriter dan kata-kata lainnya yang diharapkan dapat mengubah keputusan penguasa. Walau pada kenyataannya para pemangku kekuasaan tutup telinga dengan koar-koarnya para pemuda. Bahkan tak jarang para pemuda ini mendapatkan tindakan represif dari aparat keamanan. Seperti yang terjadi di Bandung, puluhan mahasiswa telah ditangkap Aparat saat melakukan unjuk rasa menolak pengesahan KUHP baru di Bandung pada Kamis 15 Desember 2022. Beberapa mahasiswa mengalami pingsan, luka-luka di bagian tubuh mereka seperti kepala, telinga, wajah, dada, dan kaki. (tempo.co, 16/12/2022)
Inilah wajah asli sistem demokrasi yang katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ketika rakyat menyuarakan pendapat yang tidak sesuai dengan penguasa, mereka dibungkam dengan berbagai cara, termasuk kekerasan.
Jika kita mengacu pada definisi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. (Wikipedia)
Dari definisi tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kedaulatan dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Kekuasaan ada pada penguasa atas kendali/daulat para pemilik modal karena kebijakan penguasa selalu menguntungkan para pemilik modal besar (kapital). Hal ini bukan rahasia lagi, karena ada politik balas budi bagi penguasa kepada para kapital yang telah 'berjasa' pada saat suksesi kepemimpinan para penguasa tersebut.
Sejatinya peran politik dalam demokrasi dengan sistem kapitalis sekuler adalah alat kekuasaan para kapitalis. Maka tak heran bukan suara rakyat yang didengar. Rakyat hanya dipakai suaranya saat pemilihan penguasa. Namun setelah itu, ibarat pepatah "habis manis, sepah dibuang".
Untuk itu sistem demokrasi tak layak diterapkan, karena justru menjadi biang kerusakan dan kezaliman. Atas nama legalisasi undang-undang, kerusakan dan kezaliman justru terjadi secara luas dan masif. Perlu ada upaya mengganti sistem rusak nan zalim ini dengan sistem sahih yang bersumber dari sang pencipta manusia, yakni sistem Islam.
Dalam sistem pemerintahan Islam, kedaulatan di tangan syarak dan kekuasaan di tangan umat/rakyat. Seseorang bisa naik dalam tampuk kekuasaan karena dipilih oleh rakyat, didasari oleh keridaan bukan keterpaksaan apalagi campur tangan dari para kapital. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. “Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu.” (HR Muslim).
Kepemimpinan pada dasarnya sebuah amanah yang harus diemban sebaik mungkin. Ini dijelaskan Rasulullah dalam hadis, "Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (HR. Muslim).
Salah satu ciri pemimpin yang baik adalah yang mampu membangkitkan dan memberi ruang kepada rakyat termasuk para pemuda untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pemuda yang aktif, cerdas, dan peduli akan kepentingan umat justru merupakan aset berharga. Bahkan keberanian pemuda dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan adalah bagian dari aktivitas yang wajib dilakukan, yakni muhasabah kepada penguasa. Memiliki pemuda yang bermental baja tak takut apapun jua demi menyuarakan kebenaran. Pemuda yang total menginginkan perubahan bukan setengah-setengah, karena negeri ini membutuhkan perubahan yang revolusioner untuk menghilangkan kezaliman penguasa.
Sistem sempurna dan paripurna yang sesuai fitrah manusia, hanyalah sistem Islam, yakni Khilafah. Dalam pandangan Islam, politik negara adalah mengatur urusan umat berdasarkan pada syariat Allah Swt. Dan kekuasaan (Khilafah) merupakan jalan menerapkan syariat kafah demi kemaslahatan umat. Seorang Khalifah bukanlah orang yang anti kritik jika memang keputusannya salah atau tidak sesuai hukum syarak. Maka ia akan menerima setiap kritik yang datang padanya. Khalifah tidak menjadikan kritik sebagai suatu ancaman, bahkan kritik ini sangat dibutuhkan agar semua berjalan maksimal sesuai hukum syarak.
Dengan sistem politik Islam, khilafah mampu mewujudkan peran politik pemuda yang hakiki. Hal ini pun didukung penerapan sistem pendidikan Islam yang akan mencerdaskan para pemuda, di mana Islam dijadikan sebagai landasan berpikir dalam setiap langkah para pemuda. Khilafah juga menyediakan tempat untuk rakyat menyampaikan aspirasinya dalam sebuah wadah yang bernama Majelis Umat.
Dalam hal mengkritisi penguasa kita tentunya kagum dengan paman Rasulullah Saw. yang lantang menyuarakan kebenaran di depan penguasa tanpa ada rasa takut sedikit pun hingga ia syahid dan mendapatkan hak istimewa berupa surga-Nya. Rasulullah Saw. bersabda “Penghulu para syuhada’ adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zalim itu) membunuhnya.” (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak, al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath)
Mari bergerak wahai pemuda! Kepada kalianlah semua harapan kami gantungkan, karena kalianlah yang kelak akan meneruskan estafet kepemimpinan peradaban Islam. Kemenangan ini pasti milik umat Islam sebagai umat terbaik, seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110, “Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." []
Oleh: Titin Kartini
0 Komentar