Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk berobat. Pelayanan rumah sakit yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tentu menjadi impian bagi masyarakat. Namun sayangnya, impian tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ada. Jika ingin mendapatkan fasilitas rumah sakit yang berkualitas, maka harus siap membayar dengan harga yang mahal.
Australia berencana membangun rumah sakit internasional di Kota Bogor. Hal ini diketahui saat Sanusa Medika, perusahaan gabungan antara BUMD Jawa Barat dan Jaringan Rumah Sakit ternama di Australia, bersama dengan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim pada Kamis (29/12/2022). Direktur Sanusa Medika, Marwan Hanif mengatakan, Sanusa Medika ini sendiri berdiri sejak tahun 2020, perusahaan gabungan antara Australia Aspen Medica dan Docta berpartner dengan BUMD Jawa Barat yaitu PT Sarana Jabar.
Audiensi yang dilakukan di Balai Kota Bogor ini, dinilai sebagai tindaklanjut dari pertemuan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese dengan Presiden Jokowi, terkait rencana investasi Australia untuk membangun puluhan rumah sakit di Jawa Barat pada acara West Java Investment Summit (WIJS) pada 16-17 November 2020 lalu, antara Indonesia dengan Australia.
Melalui visi ingin melayani pasien-pasien di Indonesia dengan kualitas tinggi dan memberikan pelayanan terbaik, rumah sakit Sanusa Medika dibangun dengan konsep memadukan ruang terbuka hijau seluas satu hektar di kawasan lahan PT SEG. Rumah sakit ini juga merupakan follow up dari pertemuan G20 yang terselenggara pada bulan November 2022. (RadarBogor, 30/12/2022)
Bisa dipastikan, apabila rumah sakit yang merupakan hajat hidup orang banyak diambil alih oleh pihak luar dengan dalih investasi, maka pelayanan kesehatan yang berkualitas hanya bisa didapatkan oleh masyarakat golongan atas. Dan hal ini berimbas pada masyarakat menengah ke bawah, yang sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak. Karena faktor ekonomilah kebanyakan masyarakat menengah ke bawah hanya mampu berobat ke klinik, puskesmas ataupun rumah sakit dengan fasilitas yang ala kadarnya. Bahkan tidak jarang harus meregang nyawa tanpa sempat mendapatkan pelayanan rumah sakit diakibatkan ketidakmampuan mereka untuk membayar.
Potret pelayanan rumah sakit seperti inilah yang akan nampak di hadapan kita. Apalagi dengan berdirinya rumah sakit bertaraf internasional yang menyajikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Sayangnya, pelayanan ini bukan untuk masyarakat kecil melainkan untuk masyarakat dari kalangan borjuis.
Lalu di manakah peran pemerintah sebagai institusi berwenang untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat? Aneh tapi nyata, pemerintah justru dengan sukarela memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi negara asing dengan dalih investasi. Padahal, hal ini menjadi peluang emas bagi negara asing mengumpulkan pundi-pundi yang sangat menguntungkan bagi mereka.
Inilah kesalahan fatal yang dilakukan pemangku kebijakan di negeri ini. Mengalihkan tanggung jawabnya untuk menyediakan fasilitas kesehatan kepada swasta/asing. Ini menjadi bukti abainya penguasa terhadap rakyatnya. Hal semacam ini tidaklah aneh dalam penerapan sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, hajat hidup yang bersifat kolektif, yakni pendidikan, kesehatan dan keamanan, justru dijadikan sebagai ajang bisnis yang sangat menggiurkan. Sebab, dalam sistem yang mendewakan materi di atas segalanya ini, hanya menempatkan negara sebagai regulator bukan meriayah (mengurus) rakyatnya secara langsung.
Seharusnya negaralah yang menjamin kesehatan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat, tanpa ada pungutan. Sehingga setiap lapisan masyarakat bisa merasakan pelayanan kesehatan yang berkualitas secara adil dan merata. Namun, hal ini takkan pernah terwujud dalam negara yang menerapkan sistem kapitalis. Sebab, setiap pelayanan yang diberikan negara memiliki kompensasi bagi masyarakat dengan membayar sebanding dengan pelayanan yang telah didapatkan.
Negara kapitalis hanya berjalan untuk meriayah semua kepentingan pengusaha/korporasi dan menyediakan 'karpet merah' bagi mereka dalam meraih semua ambisi materi yang menjadi tujuannya. Tidak ada yang gratis dalam kamus kapitalis. Masyarakat hanya dijadikan pembeli dan pangsa pasar bagi mereka.
Fungsi negara dalam sistem kapitalis hanyalah sebagai regulator. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan fungsi negara dalam sistem khilafah. Dalam Islam, negara berfungsi sebagai pengurus dan penjamin semua kebutuhan pokok rakyat. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.
Negara khilafah wajib menyediakan fasilitas kesehatan, mulai dari bangunan rumah sakit yang ditunjang dengan perlengkapan dan peralatan medis yang dibutuhkan, hingga tenaga medis yang mumpuni dibidangnya. Bahkan negara bertanggung jawab menjamin ketersediaan tenaga medis dengan cara membangun sekolah-sekolah kedokteran dan memfasilitasi SDM unggulan untuk menekuni bidang kesehatan, semisal kedokteran, keperawatan dan tim ahli di bidang kedokteran.
Negara khilafah juga membangun laboratorium dan rumah sakit dengan kualitas yang sama di seluruh penjuru negeri, bukan hanya di kota melainkan juga di desa. Sehingga bisa dipastikan setiap individu masyarakat dapat dengan mudah mengakses fasilitas kesehatan tanpa harus pergi ke tempat yang jauh dan harus membayar mahal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Sejarah telah menorehkan tinta emas kejayaan di masa khilafah dalam pelayanan kesehatan. Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, ”Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan rumah sakit yang layak, sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit, tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarawan berkata, bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun”.
Keberhasilan peradaban Islam disebabkan paradigma yang benar akan pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Rasulullah Saw. bersabda, “Kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan diminta (pertanggungjawaban) atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian” (HR Bukhari dan Muslim). Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.
Khilafah sangat memahami tupoksinya sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan rakyat dengan optimal. Sehingga khilafah tidak menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak manapun termasuk swasta dan asing. Sebab, hal itu akan menjadi celah terjadinya kapitalisasi kesehatan, sehingga kesehatan tidak bisa diakses oleh seluruh lapisan rakyat.
Tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas, bahkan tersedia di seluruh pelosok negeri, tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk mendanai semua penjaminan kebutuhan pokok rakyat, negara khilafah memiliki baitul maal yang mengelola pos-pos pendapatan dan pos pengeluaran untuk kemaslahatan rakyat. Jelaslah sudah, hanya khilafah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi rakyat tanpa dipungut biaya alias gratis.
Oleh : Siti Rima Sarinah
0 Komentar