Usai perhelatan ASEAN Summit ke-40 dan 41 di Kamboja, Indonesia didaulat menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2023. Periode Keketuaan Indonesia di ASEAN dimulai sejak 1 Januari 2023 dan akan berlangsung selama setahun sampai 31 Desember 2023 (tempo.co, 4/2/2023).
Rangkaian agenda itu telah dimulai ahad, 29/1/2023. Kegiatannya adalah bersepeda yang dilakukan Jokowi didampingi Heru Budi Hartono di sepanjang kawasan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (HBKB) di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut Jokowi secara resmi membuka gelaran "Kick Off Keketuaan Asean". Pemprov DKI akan membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat untuk merancang acara secara teknis (antaranews.com, 29/1/2023).
Lagi-lagi Jakarta mendapat "kehormatan" menjadi tuan rumah agenda internasional. Miris, di antara problematika ibu kota yang pelik baik Pemprov maupun Pemerintah Pusat justru mencurahkan daya upaya untuk menjamu tamunya. Pemerintah mempersiapkan segala hal, baik pembangunan infrastruktur, sampai perumusan target pencapaian.
Padahal Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, angka kemiskinan di Jakarta pada September 2022 di kisaran 4,61 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 494,93 ribu orang. Apakah target pengentasan kemiskinan khususnya di DKI Jakarta sudah tercapai?
Untuk memastikan rangkaian acara berlangsung lancar, infopublik.id, 12/1/2023 mewartakan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melakukan kunjungan lapangan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi dan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta. Mereka meninjau beberapa fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pertemuan pemimpin negara-negara di kawasan ASEAN. Heru mengatakan bahwa
Indonesia ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan menampilkan yang terbaik.
Bahkan, laman kompas.com, 25/1/2023, menulis bahwa Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho meminta para kontraktor menghentikan sementara proyek galian di sejumlah jalan protokol di Ibu Kota. Hari Nugroho mengatakan bahwa penghentian dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada September 2023.
Sangat disayangkan, setiap akan diselenggarakan perhelatan akbar bertaraf internasional, pemerintah mengupayakan secara totalitas. Sangat berbeda ketika mereka melihat fasilitas rakyat yang kurang memadai dan kebutuhan pokoknya yang belum terpenuhi. Alih-alih memberikan solusi mereka malah balik mengeluh.
Lihatlah bagaimana Warga Kampung Blok Eceng, Blok Empang, dan Blok Limbah, di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara sampai hari ini masih mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih yang mereka alami sudah 40 tahun lamanya. Mirisnya, hanya dibatasi dinding dan berada di kecamatan yang sama, tampak megah destinasi wisata Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1). detikNews,22/2/2022).
Padahal, Berdasarkan laman berita bisnis.com, 5/1/2023, Menko Airlangga mengatakan bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN akan menitikberatkan pada penanganan krisis multidimensi seperti krisis pangan, energi, dan keuangan. Secara rinci, Indonesia mengangkat tiga isu prioritas bidang ekonomi. Di antaranya yakni, recovery and rebuilding, digital economy, dan sustainability yang implementasinya diterjemahkan ke dalam 16 (enam belas) Priority Economic Deliverables (PED) selama tahun 2023.
Sungguh disayangkan, krisis multidimensi di kawasan ASEAN menjadi isu prioritas. Sedangkan, kemiskinan, krisis ekonomi, kerusakan lingkungan di negeri sendiri khususnya di ibu kota yang berujung krisis kepercayaan kepada pemimpin luput dari jangkauan pemerintah.
Adapun keketuaan Indonesia mengangkat tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Indonesia mendorong upaya kerja sama ASEAN agar semakin kuat di tengah berbagai tantangan salah satunya yakni rivalitas geopolitik. Indonesia juga terus bertekad menjaga stabilitas dengan memprakarsai ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP) untuk menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, melalui pendekatan paradigma kolaborasi (kompas.com, 2/2/2023).
Sungguh ironi, selebrasi dan pencitraan dilakukan pemangku kebijakan tanpa henti di tengah kondisi ekonomi negara yang berfluktuasi. Bukannya menstabilkan kondisi harga-harga kebutuhan rakyat yang semakin mencekik malah sibuk menjamu tamu negara dengan menyiapkan semua infrastruktur terbaik untuk menyambut mereka.
Fakta berbicara, sejatinya mereka hanya memanfaatkan negeri ini untuk terus dijajah dan dikuasai. Karena pertemuan tersebut tidak lepas dari penawaran investasi berujung invasi. Pemerintah tidak sadar bahwa negeri ini hanya dijadikan tameng eksistensi negara-negara besar.
Malang nian, nasib rakyat yang hidup dalam naungan pemerintah yang menganut sistem bobrok demokrasi kapitalisme. Mereka mengejar prestige, tapi seolah lepas tangan terhadap kesejahteraan rakyat. Bukannya fokus menyelesaikan masalah rakyat, tapi justru rela menjadi kacung negara lain. Seperti rangkaian agenda keketuaan Indonesia di ASEAN selama setahun ke depan.
Sangat berbeda dengan penguasa dalam naungan sistem Islam yang benar yang berasal dari Allah Sang Pemilik hidup seperti Umar Bin Khattab. Sang Khalifah tidak pernah sekalipun unjuk gigi mencari ketenaran. Beliau fokus memperbaiki infrastruktur di negeri yang dipimpinnya. Jangankan manusia, keledai pun dijaganya.
Saat menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab RA pernah bertutur, "Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, ‘Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?’." Masya Allah.
Ketika Umar diundang ke Yerusalem, warga di sana sempat terkecoh dibuatnya. Dari Madinah, Umar hanya ditemani oleh seorang pembantunya dan hanya mengendarai seekor unta secara bergantian. Namun, Umar menolak karena sesuai kesepakatan mereka berdua, kebetulan saat masuk wilayah Yerusalem giliran sang pembantu yang naik di punggung unta.
Warga Yerusalem pun mengira bahwa yang berada di atas unta tersebut adalah Khalifah Umar bin Khattab, sementara laki-laki berbaju tambalan yang menarik unta itu adalah pembantunya. Padahal justru laki-laki berbaju tambalan itulah Khalifah Umar bin Khattab. Kesederhanaan juga ditanamkan Umar kepada pasukan Islam waktu itu. Maka ketika dia melihat tentara Islam mengenakan baju dan mewah saat berhasil merebut kembali Baitul Maqdis, Umar sempat marah.
Begitulah Islam melahirkan pemimpin yang jauh dari pencitraan. Sebab dalam aturan Islam, mengurus rakyat dan mengelola dana umat merupakan bagian utama dari amanah seorang pemimpin. Semua itu tentunya harus sesuai dengan tuntunan Allah Swt. dan Rasul-Nya (syariat Islam). Oleh karena itu, hati dan sikap mereka diliputi keimanan dan ketakwaan dalam menunaikannya.
Sangat bertolak belakang dengan kondisi kepemimpinan hari ini, dimana manusia tidak menjadikan aturan Allah Swt. sebagai dasar kepemimpinan umat. Sehingga, para pemangku negeri memiliki sikap tidak amanah, lalai dan tidak bisa membedakan mana prioritas mana bukan seperti Keketuaan Indonesia ASEAN 2023 ini.
Karenanya, dibutuhkan sistem yang tidak hanya mengatur urusan umat, namun juga mencetak pemimpin yang bertakwa, amanah dan perhatian pada rakyat. Tentunya, semua itu hanya bisa diwujudkan dengan aturan Islam, aturan yang berasal dari Allah Swt. Pencipta alam semesta, wallahu'alam bishawab.
Oleh Anggun Mustanir
0 Komentar