Oleh : Siti Rima Sarinah
Membayangkan hidup makmur dan sejahtera tentu menjadi dambaan setiap individu masyarakat. Namun sayangnya, fakta yang dijalani oleh masyarakat saat ini adalah mengalami perekonomian yang sangat sulit. Mahalnya biaya kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya, memaksa setiap individu masyarakat harus berjuang sekuat tenaga agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi maraknya pengangguran turut mewarnai persoalan ekonomi yang mendera masyarakat.
Dinas Sosial (Dinsos) mencatat jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kota Bogor meningkat. Tercatat ada 200 orang terjaring dalam kurun waktu dua bulan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bogor Dody Wahyudin, mengatakan banyak faktor penyebab PMKS meningkat di antaranya karena tidak mampu bekerja, tidak punya modal usaha dan keterampilan. Namun, ada pula yang lebih suka menjadi gelandangan atau pengemis padahal mampu melakukan pekerjaan yang lain. (News.id, 26/10/2023)
Untuk mengantisipasi peningkatan PMKS, pemerintah mengamankan para pengemis dan gelandangan kemudian mengembalikan kepada keluarganya atau dititipkan di panti milik pemerintah. Pemerintah juga membuat program pelatihan keterampilan sehingga mampu mencari pekerjaan atau berwirausaha. Program-program tersebut sudah lama dilaksanakan, namun tidak memberikan pengaruh dan perubahan yang signifikan. Karena pada faktanya, pengemis dan gelandangan justru terus bertambah bak jamur di musim hujan.
Adanya program pelatihan keterampilan tentu saja tidaklah cukup menjadi modal untuk mencari pekerjaan ataupun berwirausaha. Sebab, maraknya PHK yang mengakibatkan pengangguran terus meningkat menjadi fakta betapa sulitnya mencari pekerjaan. Dan apabila tidak memiliki modal, bagaimana mungkin masyarakat bisa berwirausaha.
Meningkatnya PMKS sesungguhnya menjadi bukti jauhnya masyarakat dari kata sejahtera. Kemiskinan yang mendera masyarakat menjadi penyebab utama munculnya gelandangan dan pengemis. Di sisi lain minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alternatif 'pekerjaan' bagi masyarakat. Bagi mereka, yang penting bisa menghasilkan uang. Di beberapa wilayah, kondisi ini juga disebabkan massifnya tenaga kerja asing yang masuk ke negeri ini, membuat masyarakat tak mampu bersaing dengan mereka. Ditambah lagi UU yang menganakemaskan tenaga kerja asing dibandingkan masyarakat pribumi.
Fakta inilah yang membuat masyarakat hidup dalam keadaan miskin, ditambah beratnya beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mahal. Mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, kesehatan, listrik, air bersih hingga transportasi. Kebutuhan hidup ini semua harus dipenuhi oleh masyarakat secara mandiri. Inilah realita masyarakat yang hidup dalam sistem kapitalisme. Semua biaya kehidupan dibebankan kepada masyarakat. Sedangkan pemerintah berlepas tangan dari tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, bukan menjadi pelayan yang mengurusi segala urusan rakyatnya.
Maka tidak mengherankan jika program apapun yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan persoalan PMKS tidak mampu menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. Akar persoalan PMKS adalah masalah pengelolaan ekonomi. Oleh karena itu seharusnya pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam mengentaskan masalah ekonomi harus berupaya menerapkan sistem ekonomi yang shahih. Sistem yang mampu mengurai dan menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Sistem ini tentunya bukanlah sistem kapitalis, karena telah terbukti kapitalisme justru penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi. Berharap pada sistem kapitalisme untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejatera, hanyalah sebuah ilusi yang takkan pernah bisa terwujud.
Masyarakat membutuhkan sebuah sistem yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan mereka. Sistem Islam (khilafah) adalah satu-satunya sistem yang mampu merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. Khilafah yang tegak berlandaskan akidah Islam, menjadikan pemerintah sebagai pengemban amanah untuk melayani dan menjamin semua kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dasar mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya dijamin oleh negara (khilafah), sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi secara sempurna dan menyeluruh.
Negara khilafah dengan mudah mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat karena pengelolaan sistem keuangannya didasarkan pada syariat Islam. Ada pos-pos pemasukan negara yang berasal dari kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Di antaranya pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ruah wajib dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebab, dalam Islam kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara dan haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta, apalagi kepada asing dan aseng.
Inilah kebijakan khilafah dalam mengelola harta milik umum, dan tampak jelas diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat semata. Negara akan mengenyangkan perut rakyat, menjauhkan dari kesusahan hidup mereka dan menjamin pemenuhan segala kebutuhannya. Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalisme yang menyerahkan pengelolaan kepemilikan harta milik umum justru untuk kepentingan para korporasi, dan hanya bisa menyisakan penderitaan bagi rakyat serta kerugian bagi negara.
Kekayaan negara yang melimpah ruah ini, tentu mampu menyelesaikan masalah PMKS dan persoalan ekonominya lainnya. Rakyat hidup makmur dan sejahtera akan nampak wujudnya dan dirasakan oleh setiap individu warga negara secara adil dan merata. Dalam naungan khilafah Islam yang menerapkan syariat Islam kafah, semua persoalan kehidupan umat manusia bisa dituntaskan. Karena Islam berasal dari zat pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk semua ciptaan-Nya.
Saatnya manusia kembali nemenuhi seruan Allah Swt. dalam QS. Ar Ruum: 41, yang artinya, ”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”.
0 Komentar