Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan kota Bogor. Dalam survei tersebut LS Vinus mengambil sampel 800 orang warga kota Bogor yang dilakukan pertanyaan secara acak di berbagai wilayah. Hasil dari survei menunjukkan 72% responden memberikan jawaban tidak puas terhadap kinerja DPRD kota Bogor, 25% menyatakan puas dan 3% tidak tahu.
Founder LS Vinus, Yusfitriadi mengatakan dari hasil survei tersebut ternyata DPRD Kota Bogor masih belum mencapai nilai kepuasan. “Banyak program dari DPRD yang harusnya memberikan kebaikan bagi masyarakat, namun belum dirasakan secara optimal. Salah satunya Perda dan pengawasan serta penganggaran yang masih harus mendapatkan optimalisasi dalam pelaksanaan kepada masyakarat” ungkapnya. (rri.co.id, 21/10/2023)
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kota Bogor bukan tanpa alasan dan menjadi sesuatu yang wajar. Pasalnya, DPRD Kota Bogor memang tidak ada peran yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Faktanya, masyarakat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari makan, minum, kesehatan, pendidikan, transportasi bahkan harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk kebutuhan listrik, tempat tinggal dan air bersih.
Padahal bukankah DPRD sebagai representatif aspirasi rakyat yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat? Sebab mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani dan menjamin semua kebutuhan rakyat, tetapi nyatanya rakyatlah yang harus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Janji manis di masa kampanye yang akan memperjuangkan hak rakyat hanyalah lip service yang dilupakan begitu saja tatkala mereka sudah menjabat.
Inilah fakta dalam sistem kapitalisme yang diterapkan di negara kita. Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, bukan sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atas urusan rakyat. Bahkan rakyat dalam sistem batil kapitalisme ini menjadi korban kebijakan pemerintah yang mengakibatkan rakyat senantiasa hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Harapan hidup layak dan sejahtera dalam sistem kapitalisme hanya mimpi di siang bolong. Karena yang bisa hidup sejahtera dalam sistem kapitalisme hanyalah segelintir orang tertentu dan itu bukanlah rakyat.
Peran pemerintah sebagai pengayom dan pengurus bagi urusan rakyat hanya bisa dijumpai dalam sistem Islam (khilafah). Sistem khilafah yang menjadikan akidah Islam sebagai asasnya, menjadikan pemerintahnya berkomitmen untuk bertanggungjawab dan menjamin semua kebutuhan hidup rakyatnya. Dan hal ini menjadi bukti konkrit dalam sejarah kejayaan Islam selama 14 abad, khilafah mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat, baik muslim maupun non muslim.
Hadirnya pemerintah di tengah-tengah rakyat selain untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, melainkan juga untuk menyelesaikan persoalan kehidupan yang dihadapi oleh rakyat. Rakyat tidak akan dibiarkan berjuang sendiri untuk mendapatkan kehidupan yang layak, seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Sebab pejabat pemerintahan dalam Islam adalah sosok-sosok yang sangat memahami bahwa jabatan dan kekuasaan yang mereka emban adalah amanah yang harus ditunaikan semaksimal mungkin dan kelak ada pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Landasan keimanan dan ketakwaan menjadikan para pemimpin dan pejabat dalam sistem khilafah, bersungguh-sungguh melaksanakan amanahnya semata-mata demi mendapatkan keridaan dan pahala dari Allah Swt.
Tak terbersit sedikit pun dibenak mereka memanfaatkan amanah dan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri ataupun menumpuk harta. Karena mereka sangat takut mengambil atau memakan yang bukan hak mereka. Kisah sang Khalifah Umar bin Khattab yang sangat masyhur, dengan tangannya sendiri mengantarkan makanan, memasak makanan dan menyediakan masakan yang ia buat untuk rakyatnya yang kelaparan. Betapa takutnya sang Khalifah saat mengetahui ternyata ada rakyatnya yang tidak bisa makan karena tidak memiliki bahan makanan. Ketakutan yang dirasakan oleh sang Khalifah sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan seorang penguasa terhadap amanah yang terlalaikan.
Allah Swt. berfirman, ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, padahal kalian tahu” (QS Al Anfal : 27). Di antara sekian banyak amanah, yang paling penting adalah amanah kekuasaan. Siapa saja yang memegang kepemimpinan atau kekuasaan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. di akhirat nanti. Banyak hadis Rasulullah saw. yang menegakkan hal tersebut. Nabi Saw. bersabda, ”Tidaklah seorang hamba yang diserahi oleh Allah tugas untuk mengurus rakyat, mati pada hari kematiannya sementara ia mengkhianati rakyatnya, Allah mengharamkan surga bagi dirinya” (HR Muslim).
Telah sangat jelas bahwa pemimpin yang mengayomi rakyatnya dengan benar hanya akan terwujud dalam sistem Islam, yakni khilafah. Karena mereka adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Swt. Mereka hanya takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh-Nya dalam keadaan rahasia dan terang-terangan. Maka semua ini akan mencegahnya bersikap semena-mena terhadap rakyatnya. Mereka sangat paham bahwa Allah memerintahkan seorang pemimpin untuk berlemah lembut, tidak menyusahkan rakyatnya dan tidak menimbulkan antipati. Sebaliknya, ia menjadi pemberi kabar gembira dan dicintai rakyatnya.
Dari Auf bin Malik dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. (HR Muslim)
Oleh : Siti Rima Sarinah
0 Komentar