Indonesia sebuah negara yang terkenal di dunia karena kekayaan alamnya yang melimpah ruah. Dari minyak, gas alam, batu bara, emas, dan masih banyak lagi kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri yang disebut dengan Zamrud Khatulistiwa. Sebagai negara yang kaya, pasti setiap orang membayangkan masyarakat yang hidup dan tinggal di negeri ini hidup dengan layak dan jauh dari kata miskin dan sengsara. Namun sayangnya, fakta yang nampak tak sesuai dengan harapan. Bahkan bisa dikatakan, masyarakat Indonesia diibaratkan ayam mati dilumbung padi. Negerinya kaya tapi kemiskinan menjadi potret keseharian masyarakatnya.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memberantas kemiskinan di negeri ini. Sampai-sampai negeri Inggris turut tangan dengan meluncurkan agenda kerja sama kebijakan dengan negara-negera Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) termasuk Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan mengatasi perubahan iklim. Kepala Ekonom dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO), Adnan Khan mengatakan bahwa white paper (kertas putih) yang berisi empat bidang utama yaitu pendanaan, penguatan sistem internasional global, inovasi, dan peluang yang sama bagi semua (tempo.co, 11/12/2023).
Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Definisi kemiskinan ekstrem memang sesuai faktanya dengan potret kehidupan masyarakat Indonesia. Beranjak dari fakta inilah pemerintah Indonesia menargetkan memberantas kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suprayoga Hadi menyatakan targert yang masuk akal untuk dicapai pemerintah adalah 0,5 sampai 0,7 persen kemiskinan ekstrem pada 2024. Sedangkan target pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024 akan sulit untuk dicapai bahkan mustahil, karena pemerintah hanya punya waktu kurang dari dari satu tahun untuk mencapai target tersebut.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menuntaskan masalah kemiskinan di negeri ini, termasuk melibatkan mitra non pemerintahan melalui pendekatan kolaboratif dan kemitraan pentahelix bahkan menjalin kerjasama dengan negara lain untuk memberantas kemiskinan. Namun upaya yang telah lakukan pemerintah hingga hari ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Dan justru kerjasama dengan negara asing menambah masalah baru, sebab selalu ada kompensasi dari setiap kerjasama yang membuat negeri ini akan sulit untuk keluar dari kemiskinan.
Pada hakikatnya kemiskinan yang melanda negeri ini merupakan faktor sistemik. Sistem ekonomi kapitalisme neoliberalisme telah berhasil merampas semua kekayaan alam milik rakyat untuk dikelola oleh para korporasi. Sistem kapitalisme yang tidak mengenal haram halal melegalkan semua cara untuk menguasai kepemilikan rakyat untuk kepentingan mereka dan mereka mendapatkan keuntungan materi yang sangat banyak.
Kita melihat fakta hari ini dimana kekayaan negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang, sedangkan mayoritas rakyat hidup miskin dan jauh dari kata layak. Walhasil, kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin nampak terlihat jelas. Dan sisi lain, penguasa justru berkolaborasi dengan para korporasi dan menjadi “karpet merah” untuk memuluskan semua kepentingan mereka. Sungguh ironis, dengan fakta demikian bagaimana mungkin negeri ini keluar dari kemiskinan ekstrem seperti yang ditarget oleh pemerintah? Apapun solusi yang ditawarkan oleh sistem mendewakan akal manusia tidak akan pernah bisa menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya dan selalu akan mengalami kegagalan.
Allah Swt. telah menciptakan alam semesta dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dan syara telah memberi ijin kepada manusia untuk mengelola kekayaan alam ini sesuai syariat Islam. Tatkala kekayaan alam dikelola dengan benar, kemiskinan tentu tidak akan pernah dirasakan oleh masyarakat. Kemiskinan pada hakikatnya tidak terpenuhinya kebutuhan primer manusia. Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu rakyat secara menyeluruh yang dilakukan oleh negara.
Islam memiliki mekanisme agar setiap individu merealisasikan pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya. Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan tersebut negara khilafah akan memastikan tersedianya lapangan pekerjaan. Dengan posisi khilafah sebagai negara industri, yang akan memproduksi apa saja kebutuhan rakyat tanpa harus bergantung pada impor akan bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Sehingga khilafah mampu mewujudkan iklim usaha yang kondusif.
Selain itu, Islam juga mengatur kepemilikan menjadi tiga yaitu, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Tiap-tiap individu rakyat boleh berusaha dan mendapatkan harta sebagai kepemilikan individu. Sedangkan kepemilikan umum seperti hutan, tambang, sungai, laut, dan lain sebagainya dikelola oleh negara yang hasilkan dikembalikan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh rakyat. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan kebutuhan primer rakyat akan menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin dan menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat. Dan kepemilikan umum ini haram secara mutlak untuk dikuasai oleh individu dan swasta karena hal ini akan mengakibatkan penguasaan sumber kekayaan alam oleh segeleintir orang yang berujung pada kesenjangan sosial. Dan kepemilikan negara juga dikelola oleh negara dan hasilnya untuk keperluan operasional negara.
Dengan mekanisme pengaturan syariat Islam, setiap individu rakyat bisa merasakan kehidupan yang layak dan sejahtera serta mampu menghapus kemiskinan bukanlah hal yang mustahil. Sebab Islam datang untuk membawa solusi bagi umat manusia, sedangkan keberadaan kapitalisme hanya membawa kesengsaraan bagi manusia. Sudah jelas sistem apa yang harus kita pilih dan layak untuk diterapkan di muka bumi ini, yaitu khilafah. Wallahua’lam.
Oleh Siti Rima Sarinah
0 Komentar