#Bekasi - Membahas tentang persoalan konflik agraria maka kita akan membahas tentang persoalan yang telah menjangkit hingga tataran global. Bahkan hari ini konflik agraria telah menjadi realitas yang sangat mudah untuk diindera ditengah kehidupan masyarakat.
Data konsorsium pembaruan agraria (KPA) pada 2022 telah terjadi 212 konflik. Yang artinya konflik terjadi dalam selang setiap dua hari.
Melihat persoalan ini pemerintah kemudian memberlakukan program reforma agraria yang diharapkan mampu mengentaskan masyarakat dari persoalan ini. Namun kebijakan ini telah menuai kritik dari kalangan para ahli yang concern dalam persoalan ini.
Program ini dinilai gagal sejak awal sebab tidak menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini secara sistemik.
Bahkan reforma agraria ini membidani lahirnya Undang-undang yang semakin memudahkan proses perampasan lahan untuk tetap dipertahankan melalui pengesahan UU Ciptaker dan UU IKN.
Konflik agraria pun terjadi di Bekasi yang akhirnya mencerabut ruang hidup perempuan dan generasi. Sebut saja desa muaragebong yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir/ pantai.
Desa ini sebagian besar wilayahnya telah tergerus banjir rob akibat abrasi yang terjadi karena semakin berkurangnya area hutan mangrove akibat pembukaan lahan melalui program HGU (hak guna usaha) yang dilakukan oleh pemerintah setempat pada tahun 2017.
Program yang dikatakan untuk memberdayakan area mangrove sebagai kaasan dengan nilai ekoonoi dengan membuka pengelolaan lahan seluas 12,7 ha. (https://pu.go.id)
Efek pembukaan lahan ini kemudian berakhir dengan pembukaan lahan tambak ikan dan udang secara membabi-buta yang akhirnya menyebabkan terendamnya pantai bahagia, dan kini menyisakan bangunan-bangunan rumah yang tak lagi berpenghuni yang tergenang air hingga setinggi satu meter.
Tidak sedikit penduduk yang terpaksa tetap tinggal dirumah yang tak lagi layak huni karena tidak memiliki tujuan lain. Serta jaminan pekerjaan yang tidak pasti pun membuat mereka memilih tetap tinggal dirumah mereka.
Pantai bahagia adalah wilayah yang paling terdampak dari adanya abrasi pantai ini.
Tidak hanya kehilangan tempat tinggal, abrasi yang terjadi karena alihfungsi lahan ini juga menyebabkan problem berkepanjangan di dunia pendidikan.
Sekolah yang turut terendam banjir rob yang rutin menyapa terpaksa melakukan aktivitas belajar mengajar ditengah genangan air. Belum lagi penyakit kulit yang juga mengintai akibat genangan banjir rob. (https://news.detik.com)
Di wilayah lain Bekasi kabupaten tepatnya di Perumahan komersil Grand Residence City yang terletak di Cijengkol Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.
Warga melakukan protes kepada pihak developer karena tanah kavling mereka secara tiba-tiba terdampak proyek alihfungsi lahan proyek tol Cimanggis-Cibitung. Sebagaimana dilansir oleh pihak megapolitan.news proyek ini tidak memberikan kejelasan jumlah uang ganti rugi kepada warga.
Belum lagi tembok pembatas proyek ini tidak dibangun dengan standar keamanan sehingga jebol pada saat curah hujan tinggi.
Hal ini lantas membuat warga menjadi semakin geram.
Inilah bukti praktik politik oligarki yang telah menjangkiti seluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali bekasi.
Keberadaannya tidak bisa kita lepaskan dari praktik sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme, juga dukungan lembaga global yang tidak absen dalam mendikte Indonesia agar tunduk pada kepentingan oligarki.
Karena itu sudah saatnya bersama-sama kita membuang sistem demokrasi yang telah melanggengkan politik oligarki, dan segera keluar dari jebakan kapitalisme global yang telah mencerabut ruang hidup yang ideal bagi perempuan dan generasi khususnya di bekasi.
Kemudian dengan segera mengambil sistem islam yang syari dalam bingkai institusi daulah khilafah islamiyah demi mengembalikan ruang hidup umat yang telah direbut secara paksa, terutama perempuan dan generasi. wallahu a’lam bishawab. (reporter: iga L)
0 Komentar