Oleh Ummu Zhafira
Belum lama ini viral video seorang Kepala Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan yang tengah bersuka cita lantaran kabar disetujuinya perpanjangan masa jabatan hingga 2 tahun mendatang. Tidak hanya itu, Dana Desa yang sebelumnya harus singgah terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah maka selanjutnya bakal langsung masuk ke rekening desa.
Menariknya, dalam unggahan video viral tersebut Asmawi menyatakan bahwa dengan adanya penambahan masa jabatan maka akan bisa untuk mendapatkan satu unit lagi mobil Pajero. Sontak saja unggahan videonya itu mengundang banyak pertanyaan dari netizen. Sejumlah netizen juga mengatakan kemungkinan ada kepentingan pribadi terkait viralnya video tersebut karena pengesahan RUU ini belum final.
Sebagian besar masyarakat juga sangat menyayangkan pernyataan Kades tersebut. Semestinya hal tersebut tidak pantas terlontar dari mulut seorang pemimpin. Jika nanti benar-benar UU Desa ini disahkan maka dengan bertambahnya masa jabatan tersebut harus menjadi evaluasi untuk memperbaiki dan menyelesaikan tugas yang belum sempat tertunaikan. Bukan malah memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kepentingan pribadi. (BekasiToday.com, 11/2/2024)
Sungguh sangat menyakitkan. Di tengah kondisi kenaikan harga pangan yang tak terkendali hingga banyaknya rakyat mengalami kemiskinan ekstrem, seorang pemimpin justru melontarkan kalimat yang menyiratkan keegoisan diri. Padahal Dana Desa diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dalam pembangunan desa, seperti perbaikan infrastruktur, memperbaiki ekonomi rakyat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya.
Namun sayangnya sekularisme memang telah menjangkiti para pemimpin negeri ini. Sistem yang meniscayakan pemisahan agama dari kehidupam ini membentuk watak tamak dan budaya korup pada mereka. Hal ini disebabkan karena kekuasaan dianggap semata-mata jalan untuk memperoleh kekayaan materi. Begitu pun sebaliknya, kekayaan materi dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan.
Sementara itu, hukum yang berlaku tidak membuat efek jera. Semakin ke sini kasus korupsi semakin menjamur. Berbagai kasus korupsi diungkap oleh aparat hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung maupun Polri sepanjang 2023 lalu. Telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menilap uang negara atau pun menerima suap demi kepentingan pribadinya atas pejabat setingkat menteri hingga Ketua KPK (CnbcIndonesia.com, 26/12/2024).
Bahkan berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) korupsi paling banyak pada tahun 2022 terjadi di sektor desa dengan jumlah 155 kasus dan 252 tersangka (Dataindonesia.id, 20/03/2023). Inilah tabiat buruk sistem demokrasi kapitalis yang mendewakan kebebasan. Para pemimpin tak lagi memiliki rasa takut dan malu untuk berbuat kezaliman.
Sebagaimana di dalam Islam, seorang pemimpin mestinya mampu memberi teladan bagi rakyatnya. Khalifah Umar bin Khattab salah satu contoh terbaik. Ketika menjabat sebagai Khalifah, beliau sangat takut atas pertanggung jawaban dari amanah kepemimpinannya. Selama menjabat beliau sering melakukan patroli secara diam-diam di tengah malam untuk melihat kondisi umatnya. Dalam sebuah kisah yang mashur, beliau rela memanggul gandum untuk warganya yang tengah dilanda kelaparan.
Ideologi Islam meniscayakan ketakwaan di ranah pemerintahan. Setiap pemimpin akan memahami konsekuensi amanah yang diembannya, tak hanya urusan dunia tapi juga surga dan neraka sebagai balasa di akhirat. Oleh karena itu wajar ketika Khalifah Umar pun khawatir jika ada keledai yang berjalan dan terperosok disebabkan oleh jalan yang berlubang. Keledai saja beliau khawatirkan, apalagi rakyatnya.
Selain itu, Islam juga punya mekanisme untuk mencegah munculnya budaya korup. Selain dengan membentuk ketakwaan individu, maka hukum syara yang diterapkan pun terkenal memberikan efek jera. Selain itu, hal ini juga menjadi pencegah terulang kembalinya kasus serupa. Dengan begitu, lahirlah para pemimpin yang tulus meriayah umat bukan untuk meraih setetes nikmat dunia tapi sebagai jalan menuju kenikmatan hidup yang penuh dengan keabadian.
0 Komentar