Potret Ulama Pewaris Para Nabi

 


Oleh : Siti Rima Sarinah


Forum silaturahmi yang digelar relawan pendukung Prabowo-Gibran menghadirkan sejumlah tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU) Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, di Pesantren Al-Falak Pagentongan Kota Bogor. Ketua Umum Rumah Keluarga Bersama Wigit Bagoes Prabowo menilai, kehadiran Habib Luthfi bersama 200 ulama ditambah dengan santri pesantren yang berjumlah sekitar 3.500 orang, sangat efektif untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran Pemilu. 

Ketua Umum Brigade Indonesia Maju, Arif Rahardian mengatakan, peran ulama dan santri dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia sangat penting. Forum sinergi ulama untuk Indonesia Maju di Bogor ini menunjukkan bagaimana sinergi antara ulama, santri, dan pemimpin politik dapat membawa dampak nyata dalam pembangunan nasional dan politik Indonesia. Arif yakin dari acara pertemuan silaturahmi ini dapat mendongkrak jumlah suara yang signifikan untuk Prabowo-Gibran. (Kompas.com, 21/01/24)

Meraih dukungan dari para ulama merupakan langkah strategis capres dan cawapres dalam rangka memenangkan Pilpres 2024. Sebab, para ulama memiliki jama’ah yang banyak sehingga akan lebih mudah meraih suara terbanyak apabila mendapatkan dukungan dari ulama tersebut. Sebagai bukti forum silaturahmi yang dihadiri oleh banyak ulama telah memberikan pernyataan dukungannya pada Pasangan Calon (Paslon) dengan nomor urut dua. Dan tim sukses Paslon ini meyakini bahwa kandidat calon merekalah yang akan terpilih menjadi Capres dan Cawapres nanti.

Mendapatkan dukungan ulama dianggap sangatlah penting dalam setiap ajang pemilu. Pasalnya sosok ulama memiliki magnet penarik massa yang dibutuhkan untuk kemenangan Paslon. Sehingga tidaklah mengherankan jika pada musim kampanye, Paslon berbondong-bondong sowan ke pesantren-pesantren demi meraup suara terbanyak. 

Di sinilah pentingnya peran ulama sebagai pewaris para Nabi untuk menjelaskan makna politik dalam kacamata Islam kepada para politisi sekuler dan para pendukungnya, serta kepada seluruh masyarakat. Bukan malah sebaliknya, terbuai bujuk rayu dan mendukung Paslon tertentu, yang jelas-jelas mereka akan semakin melanggengkan sekularisme kapitalisme di negeri ini. Padahal sudah sangat jelas sistem tersebut bertentangan dengan akidah umat Islam. 

Sekulerisme bermakna memisahkan agama dari kehidupan. Padahal Islam adalah agama yang memiliki syariat kafah (aturan yang menyeluruh) untuk mengatur seluruh interaksi manusia. Sementara kapitalisme bermakna dominasi para pemilik kapital (modal besar) yang menguasai bukan hanya aspek ekonomi, namun juga aspek kehidupan lainnya termasuk aspek politik di dalamnya. Maka tidaklah mengherankan pemenangan Paslon Capres - Cawapres ditentukan juga oleh para kapital yang menjadi penyokong dana terbesar dalam pemenangan ini. Hal inilah yang membawa pada kesimpulan bahwa ulama yang memberikan dukungannya terhadap para Paslon tersebut, sama halnya ikut melanggengkan panggung drama politik demokrasi.

Seharusnya para ulama bersikap tegas untuk tidak memberikan dukungannya kepada Paslon manapun apabila nantinya mereka (Paslon Capres - Cawapres) menjadi pelaksana sistem yang bertentangan dengan aturan Islam. Sebab, sistem politik ini hanya menjadi panggung utama arena pertarungan untuk mengambil alih kekuasaan. Dan telah terbukti nyata sistem ini tidak pernah menempatkan pengurusan rakyat sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.

Oleh karena itu, penting bagi ulama dan umat untuk membangun kembali kesadaran ideologis dan politis Islam. Jika ulama sukses menanamkan kesadaran ideologis dan politis Islam pada diri umat, tanpa dikomando pun umat pasti akan menjatuhkan pilihannya pada Islam, partai Islam maupun syariat Islam. Para ulama harus melibatkan diri dalam perjuangan mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan ajaran Islam warisan Nabi saw. Dan hal ini tidak mungkin terjadi jika syariat Islam tidak diperjuangkan agar diterapkan oleh negara. 

Politik Islam (as-siyasah al-islamiyah) bermakna pengaturan urusan umat dengan aturan-aturan Islam, baik di dalam maupun luar negeri (ri'ayah syu'un al-ummah dakhiliy[an] wa kharijiy[an] bi al-ahkam al-islamiyyah). Aktivitas politik dilaksanakan oleh rakyat (umat) dan pemerintah (negara). Pemerintah (negara) merupakan lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis ('amali). Lalu umat mengontrol sekaligus mengoreksi (muhasabah) pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Definisi ini sesuai dengan realitas empiris yang wujudnya ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan berlaku umum karena diambil berdasarkan fakta politik yang ada dan ditinjau dari sisi politik itu sendiri.

Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa pada hakikatnya adalah untuk menerapkan Islam secara kafah dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka asas dan hukum yang diberlakukan hanyalah berdasarkan Islam semata. Imam Al Ghazali berkata, ”Agama (Islam) adalah asas dan kekuasaan adalah penjaga. Kekuasaan tanpa asas akan binasa, sedangkan agama tanpa penjaga akan lenyap”.

Disinilah peran penting ulama untuk mengawal kekuasaan dan memastikan kekuasaan berjalan sesuai dengan Islam. Ketika penguasa menyimpang dari syariat Islam, ulama harus tampil untuk meluruskan penyimpangan tersebut. Ulama tidak boleh bersikap lemah. Ulama harus bersikap tegas untuk terus melakukan koreksi (muhasabah) hingga penguasa tunduk dan berjalan sesuai koridor syariat Islam. Tatkala ulama berdiam diri dari penyimpangan penguasa, niscaya kerusakan akan menyebar luas di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana nasihat Imam Al Ghozali, "Tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu kecuali dengan kerusakan penguasa, dan tidaklah rusak para penguasa kecuali dengan kerusakan para ulama.” (Ihya’ Juz 2 halaman 238)

Oleh karena itu, ulama sebagai pewaris para Nabi wajib untuk menjaga kesucian Islam dan melindungi kaum muslim. Tugas ini akan berjalan secara sempurna ketika ulama memberikan loyalitas hanya pada Islam. Jangan pernah berharap dan menggantungkan harapan dalam drama politik demokrasi yang hanya berakhir dengan kesengsaraan bagi rakyat. Satu-satunya sistem politik yang mampu membawa rakyat pada hakikat perubahan yang sesungguhnya dan mampu mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran hidup bagi rakyat hanyalah sistem politik Islam, bukan yang lain. Wallahua’lam.

Posting Komentar

0 Komentar