Oleh Syifa’ Nafisah
#Opini - Setelah usai hiruk pikuk perhelatan akbar lima tahunan Pilpres dan Pileg. Maka bagi yang terpilih sekarang sudah mulai bersiap menempati kursi anggota dewan. Tidak kalah juga anggota dewan Provinsi DKI Jakarta. Belumlah mereka mulai bertugas sebagai anggota dewan. Namun, tersiar kabar bahwa DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp3.086.890.132 untuk pakaian dinas dan atribut anggota baru periode 2024-2029 sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai wakil rakyat.
"Anggaran itu untuk pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota Dewan diperuntukkan untuk Dewan baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus. Dia menuturkan, pada 2022 telah disiapkan pagu anggaran Rp1,74 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD DKI. Namun kini naik menjadi Rp3 miliar.
Kenaikan ini lantaran adanya penambahan dua pin emas dengan berat lima gram dan tujuh gram. "Kenapa anggarannya naik dari Rp1,7 miliar menjadi Rp3 miliar? Karena ada pembelian pin emas," katanya. Dia mengatakan, pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD DKI yang dibagikan setiap lima tahun sekali akan diberikan bagi 106 anggota DPRD DKI periode 2024-2029 saat pelantikan (KumparanNews.com, 5/3/2024).
Hal ini bertolak belakang dengan kondisi perekonomian rakyat yang semakin mencekik dan menjerit. Apalagi ketika memasuki bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok sepekan ini terpantau merangkak naik. Mulai dari beras, cabai merah, bawang putih, telur ayam ras, hingga daging sapi.
Dikutip dari panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (9/3), selama periode 4-9 Maret 2024, bahan pokok yang mengalami kenaikan yaitu beras premium sebesar 0,3 persen menjadi Rp16.460 per kg, sementara harga beras medium stagnan di Rp14.350 per kg. Begitu pula dengan harga daging ayam, telur ayam, daging sapi.
Terlebih lagi DKI Jakarta sebagai kota besar tapi minim lahan pertanian sehingga tidak bisa menghasilkan bahan pangan sendiri maka perlu mendatangkan dari wilayah sekitar Jakarta dan tentunya butuh biaya operasional untuk mengangkut ke Jakarta. Ditambah lagi BBM naik per 1 Maret kemarin, hal ini membuat harga bahan pangan tersebuat naik karena membutuhkan biaya operasional yang otomatis juga meningkat. Sehingga wajar saja harga barang-barang meningkat tajam dan terlebih lagi perlakuan dalam masalah distribusi yaitu para tengkulak yang memainkan harga di pasaran.
Belum lagi kalau kita melihat data kemiskinan di Jakarta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, terdapat 477,8 ribu penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2023. Proporsi penduduk miskin Ibu Kota mencapai 4,44% dari total populasi penduduknya. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan. Adapun rata-rata Garis Kemiskinan di DKI Jakarta pada Maret 2023 sebesar Rp792.515 per kapita per bulan, dan data ini semakin meningkat. Para pejabat seolah tutup mata atau malah tidak berempati dengan hal ini, dan malah jor-joran menganggarkan pakaian dinasnya.
Begitulah sistem demokrasi kapitalisme yang menjadikan para pejabat bukan sebagai pengayom dan pelayan rakyat tetapi justru memiliki privilege lebih dari rakyatnya. Alih-alih menyejahterakan rakyat, yang ada malah mereka memperkaya diri, keluarga dan kroni-kroninya. Padahal merekalah yang nantinya pertama kali dihisab Allah tentang bagaimana tanggung jawab mereka dalam mengurus rakyatnya.
Berbeda dengan pejabat dalam Islam, contohnya adalah kisah Abu Ubaidah yang saat itu menjabat sebagai Gubernur di wilayah Syam. Suatu saat Umar Bin Khattab mengunjungi Syam dan bertemu dengan Abu Ubaidah di rumahnya. Umar sangat terkejut ketika melihat rumah Abu Ubaidah yang sangat sederhana dan tidak menemui barang apapun kecuali pedang, perisai dan pelana kuda.
Lalu Umar bin Khattab yang menjabat sebagai Khalifah berkata, "Mengapa kamu tidak mengumpulkan harta?” dan Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya barang-barang ini yang bisa mengantarkan kami ke akhirat dengan selamat." Begitu pula saat Umar Bin Khattab menjadi Khalifah dan suatu malam datang anaknya untuk bertemu Umar dan Umar bertanya terlebih dahulu “Apa yang akan engkau sampaikan adalah permasalahan pribadi atau permasalahan umat?”, lalu anaknya menjawab “Urusan pribadi”. Maka Umar langsung mematikan lampu yang menerangi mereka. Hal ini dilakukan Umar karena saking takutnya menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi.
Sungguh mulianya seorang pejabat di dalam Islam karena takutnya pada Allah. Dia senantiasa menjaga diri dan sangat hati-hati dalam mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai pejabat yang harus mengurusi rakyatnya. Bukan seperti kebanyakan pejabat saat ini yang bergelimang harta tetapi tidak mengurusi rakyatnya, wallahualam bishawab.
0 Komentar