Oleh Titin Kartini
Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, kini masyarakat dibuat ketar-ketir dengan meningkatnya penyakit TBC yang menyerang anak-anak. Bahkan Kota Bogor menjadi kota tertinggi TBC anak se-Jawa Barat. Menurut data pada Januari dan Februari 2024 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menemukan 1.002 kasus TBC dengan rincian 615 kasus ditemukan pada Januari 2024 dan 387 kasus pada Februari 2024.
Dilansir dari antaranews.com mengutip keterangan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengingatkan aparatur wilayah dan puskesmas untuk mengatasi dan menanggulangi Tuberkulosis (TBC). Lebih lanjut, Syarifah mengatakan ini menjadi kewajiban kita untuk mengoordinasikan semua unsur masyarakat sebagai antisipasi. Syarifah menjelaskan bahwa TBC bisa sembuh dengan cara minum obat secara teratur selama enam bulan tanpa berhenti. Sedangkan untuk biaya pengobatan satu orang penderita TBC membutuhkan Rp 250 juta selama satu tahun hingga sembuh. Ini lebih besar jika dibandingkan penderita COVID-19 yang hanya Rp 100 juta dalam setahun.
Selain itu, dampak dari TBC akan menurunkan kemampuan penderitanya jika sudah menyebar ke organ lain yang pada akhirnya tidak produktif dan menambah beban. Syarifah pun mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga tengah menangani anak-anak stunting, di mana stunting dan TBC saling berkaitan. (www.antaranews.com, 1/3/2024)
Penyakit Tuberkulosis (TBC) di Kota Bogor dalam kurun waktu dua bulan di awal tahun 2024 mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat, sedikitnya penderita TBC pada awal tahun 2024 (periode Januari - Februari) ada 1.025 kasus TBC. Dari jumlah penyakit mematikan tersebut 154 orang merupakan anak-anak di bawah umur dan 14 orang dinyatakan meninggal. (deskjabar.pikiran-rakyat.com, 2/3/2024)
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah TBC di Kota Bogor, di antaranya menggencarkan sosialisasi untuk mempercepat eliminasi TBC. Secara nasional lanjut Retno, target eliminasi TBC pada tahun 2030 mencapai 65 kasus per 100 penduduk. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penanganan TBC harus diselesaikan secara lintas sektoral. Dinkes Kota Bogor juga sedang gencar mensosialisasikan program aplikasi Sistem Informasi Gerakan Eliminasi Tuberculosis (Si Geulis). Aplikasi ini untuk memperkuat pemetaan kasus TBC dengan pola by name by address, sehingga dapat dilihat secara geospasial hingga faktor resiko. Retno menjelaskan dengan aplikasi ini, bisa dilihat rumahnya apakah ada ventilasi, kemudian status gizi, apakah di rumahnya ada yang merokok, apakah punya TBC atau tidak, itu lengkap semua. (metro.sindonews.com, 2/3/2024)
Kita mengapresiasi langkah-langkah pemerintah, khususnya Pemkot Bogor, dalam menyelesaikan masalah TBC yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini pastinya membuat masyarakat resah karena memang pada faktanya sudah banyak korban jiwa, baik dewasa maupun anak-anak. Namun tentunya penyakit ini ada karena kelalaian pemerintah pusat maupun daerah yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak memperhatikan nilai gizi maupun kesehatan tempat tinggal, karena bukan rahasia lagi, kehidupan masyarakat di negeri ini semakin sulit.
Tentunya hal ini membutuhkan satu mekanisme yang mampu mengatasi segala permasalahan masyarakat dari yang paling urgen, yakni kesejahteraan dan kesehatan. Namun lagi-lagi kita dibenturkan pada sistem yang diterapkan pemerintahan saat ini, yaitu kapitalisme, di mana penguasa (pemerintah) tidak secara total meriayah rakyat. Sistem ini hanya memosisikan penguasa sebagai regulator (pembuat aturan) yang berasaskan manfaat. Segala sesuatu selalu mempertimbangkan untung rugi, meski rakyat telah banyak menjadi korban. Sempit dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Begitupun dengan mahalnya biaya kesehatan yang semakin memberatkan rakyat. Alhasil, jika hanya penyuluhan dan penanganan setelah terjadinya kasus demi kasus TBC, tapi akar dari permasalahan ini tidak terselesaikan secara tuntas, maka yakinlah kasus TBC akan terus meningkat.
Masyarakat membutuhkan sistem yang benar-benar meriayah rakyat, memperhatikan semua kebutuhan rakyat dari sandang, pangan, papan, jaminan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini adalah hal urgen yang harus diwujudkan. Tentunya dengan mengubah sistem kapitalis yang diterapkan saat ini, menjadi sistem yang benar-benar memanusiakan manusia, sistem yang sesuai fitrahnya manusia, sistem yang dapat menghadirkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya di dunia hingga akhirat kelak.
Sistem itu tentunya sistem yang berasal dari Sang Pencipta yang Maha Mengetahui apa dan bagaimana seharusnya ciptaan-Nya diatur. Adalah sistem Islam yang mempunyai semua itu. Karena Islam bukan hanya agama ritual belaka, namun Islam adalah sebuah ideologi yang memiliki aturan yang lengkap, sempurna, dan paripurna, berdasar pada kitabullah dan sunah Rasul.
Dalam sistem Islam yang dikenal dengan khilafah, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya, dengan syarat orang tersebut termasuk orang yang wajib bekerja dan mampu. Negara akan menyediakan lahan pertanian jika ia seorang petani dan memberikan modal pertanian, modal usaha, pelatihan, dan pembinaan dengan gratis. Dengan seperti itu masyarakat bisa mengelola hartanya dengan benar serta mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sekundernya dengan baik. Negara juga memberikan pelatihan keterampilan dan skill yang dibutuhkan, baik di dunia industri, bisnis, jasa, maupun perdagangan.
Negara khilafah akan mendorong setiap orang untuk ta'awun (saling menolong) antar sesama. Para aghniya (orang yang mampu/kaya) akan didorong untuk membantu saudaranya dengan cara sedekah, dan wajib menunaikan zakat bagi para muzakki. Namun, jika ada orang yang tidak mampu dan tidak ada orang lain yang membantunya, maka negara lah yang akan memberikan jaminan secara langsung, hingga mereka mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Hal ini berlaku bagi anak-anak terlantar, orang cacat, orang tua renta, dan kaum perempuan yang tidak mempunyai keluarga.
Negara juga akan bertindak tegas pada setiap laki-laki yang telah baligh, berakal, mampu bekerja, tetapi ia tidak bekerja, atau bekerja namun bermalas-malasan. Dalam hal ini negara akan memberikan sanksi padanya dalam bentuk ta'zir. Ini juga berlaku bagi setiap individu yang berkewajiban menanggung nafkah keluarganya, tetapi ia tidak melakukan tanggung jawab tersebut dengan baik dan benar. Maka negara akan menjatuhkan sanksi yang tepat. Begitupun ketika ada orang kaya yang berkewajiban membantu tetangganya namun ia abai, maka negara pun akan memberikan nasihat dan peringatan pada mereka.
Jika semua mekanisme itu terlaksana, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Dan ini akan berimbas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemenuhan gizi seimbang, pola hidup sehat, lingkungan yang bersih dan sehat, dan lain sebagainya akan berjalan secara alami dan berkelanjutan. Jika ada yang sakit, mereka bisa langsung membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dengan kualitas pelayanan terbaik. Ini pun tidak akan dipungut biaya karena negara lah yang menjaminnya. Negara memiliki kas yang besar dari pendapatan kekayaan milik negara dan milik umat.
Semua hal tersebut bukanlah hal yang mustahil dalam sistem khilafah. Telah banyak bukti nyata bagaimana negara khilafah begitu sungguh-sungguh dalam meriayah rakyatnya. Dan ini tak akan pernah terwujud dalam sistem kapitalisme yang sekuler dan liberal ketika segalanya hanya berpangkal pada keuntungan materi. Kemiskinan yang saat ini terjadi merupakan kemiskinan yang sistemik, buah dari penerapan ekonomi kapitalisme.
Alhasil, hanya dengan penerapan Islam yang kafah dalam sistem khilafah, maka negeri ini akan terbebas dari kemiskinan yang berdampak pada kesehatan rakyat terutama mengancam anak-anak yang notabenenya cikal bakal penerus peradaban berikutnya. Selamatkan generasi dengan penerapan Islam kafah dalam naungan khilafah.
0 Komentar