Adipura adalah sebuah penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan Adipura diberikan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Kota Hujan Bogor salah satu kota yang mendapatkan kembali penghargaan Adipura selama dua tahun berturut-turut dari 2023 hingga 2024. Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan piala Adipura ini merupakan Anugerah Piala Adipura kedua yang diterima di masa kepemimpinannya. (antaranews.com, 05/03/2024)
Penghargaan Adipura ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri atas kinerja pemerintah Kota Bogor dan patut mendapatkan apresiasi. Namun demikian, meskipun mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kemen KLHK dalam 2 tahun berturut-turut, ada sisi lain yang terjadi, yakni Kota Bogor masih bergulat dengan persoalan sampah yang hingga kini belum tuntas. Fakta yang tidak bisa dipungkiri, banyaknya bencana banjir diakibatkan menggunungnya sampah, ditambah drainase (saluran pembuangan air) yang tidak mampu menyalurkan air saat hujan deras mengguyur Kota Bogor. Bisa jadi, sudut-sudut terpencil Kota Bogor yang kotor, mungkin tidak terjangkau oleh juri Adipura.
Kemungkinan Kota Bogor mendapatkan nilai besar dari indikator non fisik tentang pengelolaan kota melalui program Bogorku Bersih. Program Bogorku Bersih menjadi salah satu program untuk mengatasi persoalan sampah namun hingga kini belum membuahkan hasil yang signifikan. Sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan adanya tumpukkan sampah di pinggir Sungai Cipakancilan, membuktikan bahwa Kota Bogor belum terbebas dari masalah sampah.
Mengurai persoalan sampah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa faktor mengapa persoalan sampah seakan sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Di antaranya kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarang seperti di sungai atau kali, sehingga tatkala hujan turun sungai tidak bisa menjalankan fungsinya akibat terhalang oleh tumpukan sampah yang mengakibatkan banjir. Ketiadaan lahan yang cukup sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah mengakibatkan sampah menggunung dan menebarkan bau yang tidak sedap serta menimbulkan bibit penyakit. Tidak tersedianya mobil/truk pengangkut sampah untuk mengangkut sampah setiap hari juga menjadi faktor penting agar lingkungan bisa terjaga kebersihannya.
Mengatasi persoalan sampah tidak bisa tuntas apabila pemerintah hanya menyerahkan pengurusannya kepada masing-masing individu masyarakat. Walaupun mungkin pemerintah sudah memberikan berbagai macam edukasi terkait pentingnya hidup bersih dan sehat, serta menyadarkan masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan buruk membuang sampah di sungai atau kali. Namun upaya ini tidaklah cukup untuk mengatasi persoalan sampah. Diperlukan peran aktif pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya yakni mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk persoalan sampah.
Seharusnya pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan kekuasaan bisa memberikan faslitas yang lebih baik dengan teknologi canggih untuk mengelola sampah, agar permasalahan tidak semakin bertambah. Menyediakan lahan yang cukup sebagai TPA yang jauh dari pemukiman masyarakat dan memastikan sampah bisa diangkut setiap hari. Memperbanyak mobil/truk pengangkut sampah sehingga tidak ada penumpukkan sampah di jalan-jalan atau di komplek pemukiman warga. Selain itu, pemerintah akan memberikan sanksi dengan efek jera bagi siapa saja yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan seperti membuang sampah sembarangan.
Jangan sampai demi mengejar sebuah penghargaan kebersihan kota, pemerintah mengabaikan kondisi sudut-sudut kota dengan kondisi masyarakat yang hidup dengan sampah di sekitarnya. Apalah arti sebuah penghargaan jikalau lingkungan yang bersih dan sehat hanya bisa dinikmati oleh segelintir masyarakat. Sedangkan masyarakat lainnya dibiarkan begitu saja hidup di lingkungan yang menjadi sumber penyakit.
Inilah potret pemerintah yang menjadikan kapitalisme sebagai asasnya. Hanya memosisikan dirinya sebagai regulator bukan pelayan atau pengurus bagi urusan masyarakat. Bahkan memandang semua hal yang berkaitan dengan masyarakat dengan pandangan materi. Dengan kata lain pemerintah akan menciptakan hunian dengan lingkungan yang bersih dan terbebas dari sampah dengan konsep smart city ala kapitalis.
Berbeda halnya tatkala Islam dijadikan asas sebuah negara. Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, "Kebersihan itu adalah bagian dari iman” (HR Muslim). Hadis ini menjadi pijakan Islam dengan seperangkat aturan yang sempurna memiliki cara tersendiri untuk menangani persoalan sampah. Dan Islam juga memandang bahwa semua pihak baik individu, masyarakat, dan negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan maka negara akan mengembangkan riset dengan inovasi untuk menemukan teknologi canggih untuk mengelola sampah yang ramah lingkungan. Negara selalu siap sedia memberikan berbagai fasilitas termasuk dana untuk penyediaan inovasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Selain itu negara akan mendirikan pabrik untuk mendaur ulang sampah yang akan diproses dahulu sebelum dibuang limbahnya, sehingga tidak membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan.
Dengan mekanisme demikian, setiap individu rakyat bisa menghirup udara segar setiap hari. Kebersihan lingkungan pun bisa diwujudkan di seluruh penjuru negeri, baik di kota maupuan di desa. Karena negara sebagai pelayan umat menginginkan setiap individu rakyatnya menjadi individu-individu yang sehat dan kuat agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Sudah sangat jelas bahwa Islam memiliki seperangkat aturan yang syamil (sempurna) dan kamil (menyeluruh). Sehingga apapun persoalannya, tentu ada solusinya dalam Islam. Berbeda dengan sistem kapitalis yang hanya bisa memberikan berbagai kesulitan hidup bagi manusia. Wallahua’lam.
Oleh : Siti Rima Sarinah
0 Komentar