Oleh Hanin Syahidah
Luar biasa, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) dua proyek yang sudah berjalan sejak lama ini tetiba masuk ke dalam 14 PSN yang disetujui oleh Presiden Jokowi, pada rapat terbatas 18 Maret 2024 lalu. Banyak respon publik menilai janggal mengapa dua kawasan milik dua konglomerat besar Eka Tjipta Wodjaja dan Aguan masuk PSN. Apalagi, Aguan jg termasuk salah satu investor strategis di IKN. Suara-suara nyaring pun terdengar bahwa hal tersebut kental dengan unsur politis.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan bahwa tidak salah jika masuknya PIK2 dan BSD ke dalam PSN dituding menjadi proyek titipan. Dia mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut tidak tepat. Pasalnya, pengembangan kedua proyek ini telah dipegang oleh swasta. Lantas, apa urgensinya sehingga pemerintah kini perlu turun tangan (Tempo.co, 27/3/2024).
Namun, pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan BSD dan PIK 2 tidak akan menggunakan uang negara atau APBN meski ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN).
"Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait," ujar Zaki (CNNIndonesia.com, 30/3/2024).
Namun hal ini diragukan oleh Trubus, dikutip dalam tempo.co, 27/3/2024 beliau menyampaikan hal ini akan sulit terealisasi. Mengingat angka yang dibutuhkan cukup besar, sekitar Rp65 triliun untuk PIK 2 dan Rp18,54 triliun untuk investasi BSD. "Saya rasa akan berat, tidak akan sampai Rp65 triliun. Perusahaan kan maunya KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), nggak akan tembus itu," ujarnya.
Dia menyebut, pemerintah juga mesti dapat keuntungan di dalamnya. Trubus mempertanyakan, keuntungan apa yang didapatkan oleh pemerintah setelah memasukkan PIK 2 dan BSD ke dalam daftar PSN. "Sehingga kalau misalnya publik ada tuduhan-tuduhan, termasuk mengenai proyek titipan segala, ya saya rasional itu. Pemerintah sendiri kelihatan sangat politis," tuturnya.
Trubus juga menduga bahwa proyek ini merupakan balas budi atas upaya pemenangan salah satu paslon dalam pilpres 2024. "Para konglomerat atau investor itu juga sebagai balas budi dari pemenangan Pilpres. Ini kan juga menjadi semacam tuduhan."
Trubus menuturkan, pengembangan PIK telah dimulai sejak 1995 melalui proyek reklamasi. Dia bertanya-tanya, apa tujuan dari pemerintah saat ini turun tangan mengembangkannya lewat PSN.
Dia menjelaskan bahwa PSN pada prinsipnya bersifat populis atau demi kepentingan rakyat banyak. Namun, pengembangan PIK2 dan BSD melalui PSN ini hanya akan menguntungkan segelintir kaum elit.
"Negara ini kan bukan kepentingan kelompok. Saya khawatirnya (ini) hanya kebijakan elitis. PIK dan BSD kan kelihatannya hanya untuk kelompok itu. Saya khawatir dampaknya menimbulkan ketidakpercayaan publik."
Aroma menyengat terkait kongkalikong elite bisnis dan Pemerintah semakin tercium luas, meskipun banyak sanggahan pemerintah terkait itu. Pembangunan PIK2 dan BSD ini dilansir dari kumparanbisnis.com, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar (sekaligus mantan bupati Tangerang) ini menyampaikan untuk di PIK2 akan mengembangkan kawasan Green Area dan Eco-City yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau untuk menarik para wisatawan. Di mana di kawasan PIK2 sudah ada hampir 200 ha lebih hutan mangrove, ke depan akan ditambah 200 ha lagi di pesisir pantai PIK2," ujar Zaki.
Untuk nilai investasi PSN di PIK2 diperkirakan mencapai Rp65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.
Melalui penetapan sebagai PSN, Zaki yakin pembangunan ini akan membantu perekonomian masyarakat. Menurutnya, ini akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara di BSD, Lahan yang akan digunakan 59 hektare (ha), dengan 49 ha disediakan untuk pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Pendidikan berfokus pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.
"Lalu 10 hektare untuk bio medical center, di mana di sana untuk rumah sakit dan klinik kesehatan, sarpras kesehatan lainnya dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan indonesia," jelas Zaki.
Proyek itu diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical.
Sinyalemen penetapan dua kawasan ini menjadi PSN juga ada kaitan dengan wilayah aglomerasi di UU DKJ yang baru disahkan, yakni meliputi wilayah jabodetabekjur. Di mana posisi Jakarta setelah tidak menjadi ibukota akan berpredikat kota global sebagai pusat ekonomi, bisnis internasional yang menjadikan wilayah Jakarta dan sekitarnya terus melakukan pembangunan massif proyek bertaraf internasional untuk merespon hal itu.
Ini yang menjadikan alasan cukup logis terkait hal ini.
Padahal tampak jelas hari ini kondisi PIK dan BSD yang sudah berjalan saja merupakan kawasan eksklusif bagi orang yang berduit saja, bukan umum untuk semua lapisan masyarakat. Sehingga sudah bisa dibayangkan banyaknya fasilitas itu tidak akan dinikmati rakyat secara keseluruhan, tapi hanya segelintir orang saja. Maka, semakin jelas bahwa demokrasi kapitalisme yang jargonnya dulu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat bergeser menjadi dari pengusaha oleh pengusaha dan untuk pengusaha.
Sehingga semua kebijakan Pemerintah yang ada bukan demi kesejahteraan rakyat, tetapi hanya demi untuk memberi jalan pengusaha menguasai semua aset publik. Bahkan tidak jarang demi memuluskan proyek PSN yang ada pemerintah pasang badan untuk pengusaha, dan berkonflik dengan rakyatnya. Walhasil, aneka pengusuran pun terjadi. Padahal bukan rakyat yang menikmati kemewahan aneka proyek pembangunan yang ada, tetapi hanya segelintir orang yang mempunyai duit besar. Begitulah potret pembangunan ala kapitalisme.
Hal yang sangat berbeda dengan Islam. Dalam setiap pembangunannya Islam menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat akan fasilitas yang diperlukan untuk segera diadakan. Misalnya perlu rumah sakit, sekolah, kampus, masjid, jalan raya, pasar, pusat-pusat penelitian, dan itu sudah banyak dicontohkan oleh Islam.
Salah satu contoh ketika dilaksanakan pembangunan ibu kota baru di Kota Baghdad pada masa itu, dengan pembangunan yang sangat maju dan kelengkapan fasilitas. Seperti lampu-lampu penerangan yang indah di jalan, pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan termasuk pembangunan rumah sakit kualitas bintang lima yang disebut Bimaristan. Digambarkan pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu menikmati aneka fasilitas dengan bahagia, bahkan mereka tidak mau pulang karena fasilitas mewah dan gratis. Maka, sesungguhnya pembangunan yang benar yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya adalah demi untuk pengurusan urusan rakyat dan kesejahteraannya, bukan untuk kaum elite semata seperti pada kasus PSN saat ini, Wallahu a'lam biasshawwab.
0 Komentar