Oleh: Eli Ermawati (Ibu Pembelajar)
Siapa yang tak bangga mendapat sebuah penghargaan. Pastinya menjadi sesuatu yang istimewa dan akan menjadi kenangan berharga. Beberapa bulan terakhir Kota Bekasi telah banyak menerima penghargaan. Berdasarkan keterangan resmi pemerintah Kota Bekasi, Bekasi kini menjadi kota terinovatif peringkat ketiga pada ajang Innovative Government Award tahun 2023. Bekasi juga mendapat predikat kualitas tertinggi zona hijau kategori A dengan nilai 91,86 dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai kota metropolitan yang terkenal banyak penduduk dan beragam sukunya, ternyata bisa meraih peringkat kedua Kota Toleran se-Indonesia. Lengkap dengan sertifikat Kota Bebas Frambusia tahun 2023 yang diterima kota Bekasi karena tercapainya Universal Health Coverage (UHC) 100%. Terakhir dengan penghargaan Adipura sebagai penyangga ibu kota negara dengan perkembangan fasilitas publik yang lengkap.
Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, mengatakan bahwa pembangunan kota didorong oleh berbagai inovasi terkini untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal, dengan memanfaatkan teknologi di era digitalisasi. Semua pencapaian tersebut tak lepas dari dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun Kota Bekasi hingga mencapai usia 27 tahun. (Bekasi, pojoksatu.id, 19/4/2024)
Kontradiksi
Berkebalikan dengan pernyataan diatas terkait dengan penghargaan tersebut, seorang peneliti Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, berpendapat bahwa sebagian pejabat hingga kepala daerah haus pujian, untuk mencapainya yakni dengan melalui penghargaan. “Kita lebih suka dengan sesuatu yang sifatnya simbolik, padahal esensinya tidak ada. Misal kita dapat penghargaan sebagai kota ramai digital, tapi dalam praktik itu tidak pernah ada,” cetusnya. Bahkan beliau menyematkan penghargaan tersebut sebagai ‘kosmetik’ nampak cantik dari luar padahal sebenarnya kondisinya tidak demikian. (RadarBekasi, 18/4/2024)
Hal senada disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Mulai dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga berbagai pelayanan publik seperti di sektor kesehatan dan pendidikan. Karena berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun pada saat kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota definitif, target satu puskesmas satu kelurahan belum tercapai, pemerataan pendidikan juga belum bisa direalisasikan, ketidak merataan fasilitas pendidikan negeri sangat dirasakan oleh masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil)nya, Kecamatan Pondok Melati. Dimana hanya ada satu SMP negeri. Beliau juga meminta agar Pemkot tidak silau dengan berbagai penghargaan yang diterima.
Sekularisme
Bekasi boleh saja berbangga dengan penghargaan apapun yang diterimanya. Asalkan tidak terjadi kontradiksi antara penghargaan dengan faktanya.
Tapi nyatanya banyak ditemukan ketidaksesuaian. Jika menelisik lebih dalam hal itu wajar terjadi pada pemerintah dengan penerapan sistem kapitalisme seperti saat ini. Dimana sistem yang memisahkan agama dengan kehidupan atau yang disebut sekulerisme. Sehingga peran pemerintahan tidak berjalan sebagaimana fungsinya. Padahal peran pemerintah dalam pelaksanaannya adalah mengurusi urusan rakyat. Namun tidak berlaku pada sistem yang berlandaskan kebebasan, aturan yang dibuat berdasarkan hawa nafsu semata. Maka tak heran banyak pejabat yang memanfaatkan kekuasaannya hanya untuk mempercantik diri, haus dengan pujian bahkan terkadang sudah merasa cukup dengan penghargaan yang diterimanya sehingga tidak lagi memperdulikan kinerjanya atau bahkan dengan kondisi masyarakatnya.
Sosok Pemimpin Dalam Islam
Rasul Muhammad Saw. adalah pribadi satu-satunya yang wajib diteladani dalam semua hal yaitu sebagai ahli ibadah, sosok yang berakhlak mulia, suami yang lembut, ayah dan kakek teladan, panglima perang, juga sebagai kepala negara terbaik. Allah SWT berfirman: "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat serta banyak mengingat Allah (TQS al-Ahzab: 21).
Di antara keteladanan yang wajib ditiru adalah kepemimpinan beliau atas umat manusia. Rasulullah Saw. dalam kepemimpinannya senantiasa memperhatikan dan melayani kepentingan rakyat. Beliau menegaskan dalam haditsnya “Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Rasulullah Saw. adalah pemimpin negara yang sukses. Dengan menerapkan syariah Islam secara total. Dalam kepemerintahannya tidak pernah menerapkan selain syariah Islam. Tidak ada satu pun perintah atau larangan Allah SWT yang diabaikan. Setiap kali turun hukum Allah SWT, seketika hukum itu beliau terapkan ditengah-tengah umat tanpa menunda atau mengurangi pelaksanaannya. Beliau pun tidak pernah berkompromi dalam menerapkan hukum Allah SWT. Inilah yang Allah SWT perintahkan: "Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah engkau terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu (TQS al-Maidah: 49).
Keteladanan tersebut dicontohkan pula oleh para Khulafaur Rasyidin setelahnya, yakni ada Abu Bakar As Sidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya hingga masa kepemimpinan Utsmani. Maka jelas solusi alternatif hanya dengan menerapkan syariat Islam secara keseluruhan dalam kehidupan. Saat ini kita belumlah berbangga atas perolehan penghargaan, sebab realitanya rakyat masih banyak yang hidup dalam kesulitan, tidak semua rakyat bisa menikmati fasilitas yang tersedia. Sungguh yang kita perlukan adalah penerapan Islam dalam Institusi negara yakni khilafah, dengan itu pula akan banyak lahir sosok pemimpin yang amanah. Waallahua'lambishshawab.
0 Komentar