Pesisir Bekasi Disulap Jadi Industri Maritim, Akankah Pemberdayaan Ekonomi Terealisasi?

 


Mia Annisa 


Ramai dibicarakan tentang pesisir Bekasi yang sempat beberapa kali dilanda banjir rob akibat abrasi pantai. Kini, Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, pemerintah berencana mengembangkan pusat perekonomian di pesisir Utara Bekasi untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sebagai usulan Proyek Strategis Nasional (PSN). Setelah Pemda Bekasi  berkonsultasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. 


Seperti yang dikatakan oleh Dani, setidaknya ada 5 kecamatan dengan 18 desa yang akan dijadikan sebagai sasaran program pemerintah daerah yaitu Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, Kecamatan Sukawangi, dan Kecamatan Tambelang Jumat, 5 April 2024.

Menurutnya, 5 kecamatan ini  perlu menjadi kawasan pengembangan perekonomian mengingat masih tingginya angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, angka pengangguran meningkat, dan sudah terjadi kerusakan kondisi lingkungan yang cukup parah, yang menyebabkan pertumbuhan ekonominya tersendat.


Nantinya wilayah pesisir Utara Bekasi akan disulap sebagai pusat kegiatan ekonomi kemaritiman berbasis pesisir berupa industri maritim, pelabuhan, hutan lindung konservasi, budidaya tanaman pangan, budidaya perikanan, dan mangrove. Harapannya bisa membangun ekonomi warga pesisir, menjaga lingkungan berfungsi sebagai lahan konservasi hutan lindung serta perbaikan ekologi. 


Selain pengembangan industri maritim wilayah pesisir Utara Bekasi yang diprediksi tenggelam pada 2045 sebanyak 50 persen  juga akan dibangun pariwisata serta pemukiman perkotaan yang mengusung konsep waterfront city atau kota dengan pemandangan laut dan sponge city. 


Akar Masalah Pesisir Bekasi 


Menilik ke belakang, jumlah angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi serta rusaknya sistem ekologi tidak bisa dilepaskan akibat kesalahan tata kelola. Karut-marut pesisir Utara Bekasi di mulai ketika kawasan hutan Mangrove sebagai kawasan hutan lindung justeru  dialihfungsikan sebagai tambak udang dan bandeng untuk memenuhi pasar luar negeri (ekspor) dengan dalih membangun ekonomi masyarakat pesisir. 


Kenyataannya antara mendongkrak ekonomi dengan dampak kerusakan lingkungan sangatlah tidak sebanding. Banjir rob kerap terjadi, banyak warga pesisir kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. 


Alih-alih menyelesaikan permasalahan warga pesisir yang berharap untuk direlokasi oleh pemerintah  selama ini terbentur soal anggaran. 


Pemkab setempat justeru berencana menyulap wilayah pesisir sebagai kawasan pariwisata dan perkotaan sebagai salah satu daya tarik untuk menarik investor/pemodal bukan masyarakat wilayah pesisir yg telah terdampak selama bertahun-tahun. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bupati Bekasi akan tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif di tengah rencana pembangunan industri maritim kawasan pesisir. Selain itu iklim investasi yang kondusif mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas belum bisa untuk dibuktikan. Pun semakin memperlihatkan lemahnya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pekerjaan terhadap rakyatnya. 


Berikutnya, konsep waterfront city, kota yang dibangun mengarah ke laut, danau atau sungai dengan kebersihannya bukan konsep yang mumpuni. Karena problem sampah di Bekasi masih menjadi PR besar yang tak kunjung terselesaikan dari hulu hingga hilir. 


Kota tepian juga tidak menguntungkan masyarakat sekitar, seperti nelayan akan kehilangan mata pencahariannya karena laut menjadi dangkal. Sebaliknya konsep kota tepian malah menguntungkan para pengusaha-pengusaha. Hal yang perlu diwaspadai bahaya yang ditimbulkan dari konsep kota tepian semakin membuka akses masuk orang-orang asing (ekspatriat) ke pesisir Utara Bekasi karena memiliki kedekatan secara spesial dengan ekosistem logistik pelabuhan Tanjung Priok di mana negara-negara luar bisa bebas keluar masuk dengan alasan ekspor. 


Oleh karena itu dengan adanya rencana pembangunan industri maritim di pesisir Bekasi sudah seharusnya kaum muslimin hari ini untuk tetap terus mengawal sejauh mana kebijakan penguasa berdampak baik secara ekonomi dan pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar. Wallahu'alam.

Posting Komentar

0 Komentar