Siti Rima Sarinah
Berkunjung ke Kota Bogor, kita dapat menikmati wisata gratis di Alun-alun Kota Bogor. Alun-alun Kota Bogor sebagai salah satu ikon Kota Hujan, yang didesain modern mirip dengan konsep ruang terbuka di negara Eropa dan dilengkapi fasilitas seperti area olahraga, bangku taman, Wi-Fi gratis, dan tempat bermain anak. Dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektare, bersebelahan dengan Stasiun Bogor dan Masjid Agung, ditambah area wisata kuliner khas Bogor sehingga alun-alun kota ini tak pernah sepi dari pengunjung.
Alun-alun Kota Bogor diresmikan pada 17 Desember 2021 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Walikota Bogor Bima Arya, dengan menggelontorkan dana mencapai Rp15 miliar dari bantuan pemerintah provinsi Jawa Barat. Belum genap tiga tahun setelah diresmikan, Pemkot Bogor berencana menutup sementara Alun-alun Kota Bogor mulai tanggal 29 Juli hingga 6 Oktober 2024. Dilansir Kompas.com (17/07/2024), penutupan dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan berbagai fasilitas publik di alun-alun, seperti lapangan, jogging track, dan toilet umum. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk perawatan alun-alun hampir mencapai Rp200 juta.
Sungguh sangat disayangkan, Pemkot Bogor rela mengeluarkan uang dari APBD Kota Bogor dengan jumlah yang sangat besar hanya untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas umum yang sifatnya tersier. Selain alun-alun, lapangan sempur juga saat ini dalam perbaikan yang ditutup hingga bulan Desember 2024, yang tentunya juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Tidak dipungkiri, Pemkot Bogor terus mempercantik diri demi menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Hujan. Pasalnya, sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor berasal dari sektor wisata. Sementara di sisi lain, ada ribuan masyarakat yang kelaparan, hidup di tempat yang tidak layak huni, banyak balita mengalami stunting, dan beragam persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seakan diabaikan begitu saja.
Banyak anggaran yang dikeluarkan tidak fokus untuk kepentingan masyarakat. Seharusnya dana yang begitu besar bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang sangat urgen. Masih banyak PR pemerintah untuk fokus menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi oleh rakyatnya yang lebih membutuhkan dana agar persoalan mereka terselesaikan. Namun, pemerintah seakan enggan mengeluarkan dana untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk fasilitas umum yang sifatnya tersier, pemerintah tak segan-segan untuk mengeluarkan dana yang sangat fantastis.
Inilah buah dari penerapan sistem kapitalisme yang memiliki prinsip bahwa kebutuhan pokok rakyat adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab negara. Adanya bantuan sosial (bansos) pun hanyalah sekedar pencitraan dari pemerintah agar tidak disebut 'tidak peduli', karena faktanya besaran bansos sangatlah kecil, tidak cukup memenuhi kebutuhan rakyat, dan tidak semua rakyat menerima bansos padahal mereka sangat membutuhkan.
Fakta ini membuktikan bahwa keberadaan sistem kapitalisme bukanlah untuk menyejahterakan rakyat, bahkan sebaliknya sistem ini justru membuat rakyat semakin menderita dan sengsara. Maka wajarlah apabila anggaran APBD yang dikeluarkan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan segelintir orang dengan mengorbankan hak-hak rakyat pada umumnya.
Kesejahteraan rakyat tidak akan pernah diperoleh selama sistem kapitalisme masih mencengkeram kuat dan menjadi landasan lahirnya berbagai aturan dan kebijakan di negeri ini. Hanya ada satu sistem yang mampu menyejahterahkan rakyat yang telah terbukti selama ratusan tahun lamanya rakyat bisa merasakan kehidupan aman, nyaman dan sejahtera, yaitu sistem Islam (khilafah).
Sistem Islam (khilafah) sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalisme. Khilafah adalah sebuah negara yang menerapkan syariat Islam di seluruh lini kehidupan dan menjadikan rakyat sebagai prioritas utama untuk dilayani dan dipenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, semuanya menjadi tanggung jawab negara. Negara sebagai ra'in (pengurus/pelayan) umat yang selalu siap sedia hadir di tengah rakyat untuk memfasilitasi kebutuhan rakyat.
Khilafah memiliki sumber dana (baitul maal) yang memiliki pos-pos pemasukan seperti fai’, kharaj, ghanimah, usyur, dan lain sebagainya. Serta pengelolaan kekayaan milik umat/rakyat yang dikelola oleh negara yang hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan, serta penyediaan fasilitas/infrastruktur milik umum yang bisa diakses secara mudah dan gratis. Setiap pengeluaran yang dikeluarkan dari baitul maal semuanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sehingga negara fokus memenuhi kebutuhan pokok rakyat terlebih dahulu dibandingkan membangun fasilitas umum yang sifatnya tersier.
Oleh karena itu, dalam sistem khilafah tidak akan pernah terjadi negara mengeluarkan dana yang besar untuk sesuatu yang bukan kebutuhan pokok rakyat. Apalagi dengan mengorbankan kebutuhan rakyat demi kepentingan segelintir orang. Karena setiap pemasukan dan pengeluaran dari baitul maal harus sesuai dengan petunjuk syariat Allah Swt. Ketika semua kebutuhan pokok rakyat sudah terpenuhi secara sempurna dan menyeluruh, barulah kelebihan anggaran bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tersier atau penyediaan fasilitas publik yang bukan lagi termasuk kebutuhan pokok, seperti pembangunan alun-alun, mempercantik kota dengan taman kota ataupun lampu-lampu hias, dan lain sebagainya.
Islam dengan tegas menempatkan posisi penguasa sebagai penanggung jawab atas segala urusan rakyatnya. Sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan al- Bukhari, "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."
Islam pun mengancam para penguasa yang menelantarkan pemenuhan kebutuhan rakyat, apalagi menghalangi hak-hak mereka. Rasulullah saw. bersabda, "Tidak seorang pemimpin pun yang menutup pintunya dari orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinannya.” (HR at-Tirmidzi)
Walhasil, hanya khilafah satu-satunya sistem yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penguasanya menjadi pengayom dan pelayan rakyat, serta hanya fokus me-riayah urusan rakyatnya. Karena ia memahami bahwa kekuasaannya adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita bisa melihat dan memilih sistem manakah yang layak untuk diterapkan dalam kehidupan, sistem Islam atau kapitalisme?
0 Komentar