#Bogor — Kapolresta Bogor dianugerahi penghargaan “Presisi Award” oleh Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), atas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang optimal. Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan mengatakan penghargaan ini diberikan lantaran Kapolresta Bogor telah banyak memberikan perlindungan, pelayanan, hingga meningkatkan pengayoman kepada masyarakat. Apalagi menjelang Pilkada serentak 2024, Kapolresta Kota Bogor gencar melakukan cooling system agar Pilkada berjalan aman. Selain itu, Kapolresta bersama jajarannya banyak turun lapangan dalam melaksanakan program pemberian makanan gratis di sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar di daerah terpencil. Juga melakukan peningkatan hukum judi daring dan narkoba, yang beberapa waktu belakangan ini banyak melakukan operasi dan meningkatkan pelayanan serta perlindungan terhadap bahaya narkoba dan judi daring. (antaranews, 13/11/2024)
Penghargaan Presisi Award ini tentu menjadi kebanggan tersendiri bagi Kapolresta Kota Bogor dan jajarannya, atas upaya yang telah dilakukan untuk memberikan keamanan, memberantas kejahatan dan kriminalitas yang merebak di tengah masyarakat sehingga merasakan kinerja kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengayomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Namun sayangnya di balik prestasi yang didapatkan oleh kepolisian, mayarakat menyimpan rasa kekecewaan yang sangat mendalam. Pasalnya, banyak polisi yang melakukan korupsi dan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan kasus kejahatan dan kriminalitas yang menimpa mereka. Selain itu, respon aparat kepolisian yang terkesan lambat dan ditambah masyarakat harus mengeluarkan dana untuk mendapatkan pelayanan dari kepolisian. Fakta inilah yang membuat masyarakat tidak respect dengan kinerja polisi dan masyarakat tidak merasakan keamanan dan perlindungan dari pihak kepolisian.
Tidak dipungkiri, peran kepolisian sangatlah penting bagi masyarakat. Mereka adalah bagian dari aparat negara yang bertugas menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan kriminalitas. Namun, pemberian penghargaan Presisi Award—yang diharapkan akan meningkatkan kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat—tentu tidaklah cukup. Sebab, mengubah kondisi kepolisian bukanlah dengan cara memberikan penghargaan, namun yang terpenting adalah mengganti sistem kapitalisme yang melahirkan polisi-polisi korup dan abai terhadap tanggung jawabnya.
Berdasarkan laporan Komnas HAM, kepolisian memang menjadi lembaga yang paling banyak diadukan melakukan pelanggaran HAM sepanjang 2016–2020. Dari total 28.305 aduan yang diterima Komnas HAM, 43,9% ditujukan terhadap aparat kepolisian. Bahkan mantan Presiden Jokowi dalam pidatonya pernah menyoroti kebiasaan aparat kepolisian yang suka pamer kemewahan.(muslimahnews)
Sudah menjadi rahasia umum, penerapan sistem kapitalisme-sekuler justru menjadi sumber lahirnya para pejabat korup yang kerap kali memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Karena sistem ini menjadikan materi sebagai satu-satunya tujuan dan menghalalkan segala cara agar tujuannya bisa tercapai. Walaupun harus mengabaikan tanggung jawabnya sebagai abdi negara untuk melindungi rakyat. Sistem ini tidak mengenal halal haram dan tidak memedulikan konsekuensi yang akan didapatkan atas pelanggaran yang dilakukannya. Pemisahan agama dari kehidupan telah menjadikan para pejabat negara tidak merasa takut bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Bukan suatu hal yang mengherankan jika mereka mampu berbuat sesuka hati, yang penting bisa mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Maka wajarlah, keberadaan sistem batil ini justru melahirkan berbagai macam kejahatan dan kriminalitas yang tak pernah usai. Ditambah lagi tidak adanya sanksi hukum yang memberikan efek jera bagi pelakunya.
Potret kepolisian dalam sistem kapitalisme-sekuler sangat bertolak belakang dengan sistem Islam (Khilafah). Dalam sistem Islam, setiap individu rakyat berhak mendapatkan jaminan keamanan. Bahkan salah satu tujuan penerapan syariat Islam adalah menjamin keamanan, baik bagi rakyat maupun negara. Oleh karena itu, Islam mewajibkan negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban bagi rakyatnya. Inilah yang menjadi tugas syurthah (kepolisian) sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mewujudkan rasa aman di tengah rakyat.
Kepolisian dalam Islam bukanlah kesatuan ala kadarnya yang direkrut dari orang-orang rendahan dan asal-asalan. Kepolisian dalam Islam adalah kesatuan terbaik dan menonjol, berasal dari orang-orang pilihan dan terbaik. Karena fungsinya yang sangat penting dalam penegakan syariat Islam. Maka tidak cukup dengan sehat badannya dan punya keterampilan fisik, tetapi disyaratkan juga mereka adalah pribadi-pribadi yang bertakwa, dari kalangan yang tsiqoh (terpercaya) agamanya, tegas dalam membela kebenaran dan hudud (hukum pidana Islam), waspada, dan tidak mudah dibodohi.
Sifat-sifat inilah yang wajib dimiliki oleh prajurit kepolisian, sehingga mereka akan bertindak tegas kepada siapa pun dalam menegakkan hukum dan tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Landasan ketaatannya bukan kepada atasannya atau penguasa, melainkan ketaatannya mutlak kepada Allah Swt.. Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Sungguh taat itu hanya dalam perkara yang makruf” (HR Al-Bukhari)
Dengan landasan keimanan inilah kepolisian bisa melaksanakan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Rakyat merasakan kinerja kepolisian dalam memberikan rasa aman dan nyaman. Hal ini terwujud karena sistem yang menaungi kepolisian adalah sistem yang terbaik dan menghasilkan kebaikan dan keberkahan bagi umat manusia. Maka wajarlah sepanjang 1300 tahun lamanya angka kriminalitas sangatlah kecil, sebab sistem Islam dalam naungan Khilafah mampu memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemakmuran. Lantas, masihkah kita berharap pada sistem kapitalisme-sekuler?
Siti Rima Sarinah
(Aktivis Dakwah)
0 Komentar