Biar Tekor Asal Kesohor

 

Titin Kartini

 

#Bogor — Kota Bogor sudah digadang-gadang menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. Untuk mempersiapkan perhelatan olahraga antarprovinsi tersebut, pemkot Bogor sudah bersiap-siap menyambutnya dengan merevitalisasi beberapa fasilitas umum, di antaranya GOR Pajajaran dan Terminal Bubulak, agar menjadi lebih cantik. (radarbogor.jawapos.com, 3/12/2024)

Seperti dilansir dari megapolitan.kompas.com (3/12/2024), pemkot Bogor telah menganggarkan Rp11 miliar untuk revitalisasi Terminal Bubulak di Kecamatan Bogor Barat. Proyek ini dijadwalkan mulai 2025, dan akan mencangkup betonisasi guna meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik. Revitalisasi Terminal Bubulak menjadi salah satu proyek strategis yang telah disetujui dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2025. RAPBD tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Jumat (29/11/2024).

Sementara itu, anggaran revitalisasi GOR Pajajaran juga sudah dialokasikan dalam APBD 2025. Adapun menurut keterangan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengatakan anggaran untuk revitalisasi GOR Pajajaran kurang lebih RP24 miliar. (Rasio.id, 4 Desember 2024)

Seolah menjadi kesepakatan umum, sang tuan rumah harus mempercantik bahkan membangun fasilitas baru demi terselenggaranya sebuah event. Bukan hanya fasilitas tempat berlangsungnya event olahraga, namun fasilitas umum lainnya pun harus direnovasi agar nyaman dan terlihat cantik saat digunakan. Tak peduli apakah nantinya banyak masyarakat menggunakan fasilitas tersebut atau tidak. Istilah "Biar Tekor Asal Kesohor’" menjadi prinsip setiap tuan rumah, bahkan menyedot dana APBD yang fantastis pun tak jadi masalah. Padahal fasilitas tersebut jarang dipakai oleh masyarakat luas. Umumnya hanya dipakai pada saat acara olahraga berlangsung, itu pun untuk kalangan tertentu saja. Selebihnya, fasilitas tersebut bisa saja terbengkalai dan rusak dimakan waktu.

Sayangnya, di sisi lain, banyak sekali fasilitas umum yang semestinya mendapatkan prioritas lebih untuk segera diperbaiki tetapi sering kali mendapatkan pengabaian dari pemerintah dengan alasan tidak ada anggarannya. Peristiwa semacam ini terus berulang karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme. Asas kapitalisme adalah manfaat. Artinya, segala sesuatu akan dilakukan jika menghasilkan keuntungan bagi penguasa dan golongan tertentu yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Hal ini tentunya menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat. Alhasil, rakyat memerlukan satu sistem yang mampu memberikan keadilan dan mampu mewujudkan kesejahteraan, rasa aman, dan tenteram. Semua problematika tersebut hanya dapat diselesaikan dengan satu sistem yang sesuai fitrah manusia, sistem tersebut berasal dari Sang Pencipta manusia yaitu Allah Swt..

Islam mewajibkan seorang pemimpin untuk memenuhi semua kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk fasilitas umum bagi rakyat dengan memperhatikan layak dan tidaknya, serta urgen dan tidaknya fasilitas tersebut untuk rakyat. Anggaran negara akan benar-benar dipergunakan untuk hal-hal yang memang urgen bagi rakyat, bukan untuk memperlihatkan kemewahan yang akhirnya mengikis anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat atau membiayai renovasi fasilitas yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat.

Rasulullah saw. bersabda, ‘’Imam adalah laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya" (HR Muslim). Karena beratnya pertanggungjawaban di akhirat kelak maka seorang pemimpin harus tunduk patuh pada aturan Allah dan Rasul-Nya. Setiap pengeluaran anggaran akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. di akhirat kelak. Tak ada solusi lain dalam setiap problematika kehidupan saat ini kecuali kembali pada syariat-Nya. Rasulullah saw. dan para sahabat telah membuktikan bagaimana sistem Islam memberikan kesejahteraan pada umat/rakyat. Islam mampu membangun infrastruktur tanpa membuat anggaran negara terbuang sia-sia dan mengabaikan kesejahteraan umat.

Dalam Islam, infrastruktur dipandang sebagai salah satu pilar membangun peradaban. Penyediaan layanan kepada masyarakat, kegiatan ekonomi, dan upaya perwujudan kesejahteraan, sangat tergantung pada infrastruktur yang ada. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur meniscayakan negara mengambil peran yang sangat penting. Syariat menetapkan penyediaan infrastruktur menjadi tanggung jawab negara dan harus dilakukan secara independen, tidak tergantung pada swasta pribumi maupun asing.

Instrumen negara dalam pembangunan infrastruktur berbasis kemaslahatan rakyat. Pembangunan infrastruktur akan diserahkan pada ahlinya dengan pembiayaan oleh negara. Infrastruktur harus memenuhi pandangan pada dunia keruangan secara keseluruhan dan negara akan memastikan pembangunan infrastruktur tepat guna sesuai kebutuhan rakyat dan negara.

Penerapan sistem Islam telah memberikan contoh terbaik sepanjang sejarah, selama 13 abad menorehkan kecemerlangan di semua bidang, termasuk infrastruktur. Pada masa akhir Kekhalifahan Utsmani, dunia Islam berupaya dipersatukan dengan jalur kereta api Hijaz. Diperintahkan oleh Sultan Abdul Hamid II pada 1900, jalur kereta api Hijaz dibangun untuk memudahkan jemaah haji saat menuju Mekah. Sebelumnya, mereka melakukan perjalanan dengan menunggangi unta selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.

Demikianlah era keemasan Kekhalifahan, infrastruktur maju pesat dan kukuh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bukankah ini menjadi bukti bahwa dengan diterapkannya syariat Islam dalam bingkai Khilafah, menjadikan umat Islam tersohor di segala bidang kehidupan tanpa tekor, karena dilakukan demi kemaslahatan umat/rakyat. Wallahualam.[]