Lia Ummu Thoriq
#Bekasi — Sejumlah orang tua di Kota Bekasi mengklaim anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) seharga Rp10 ribu per porsi, tidak ideal. "Tergantung lauknya, ya. Kalau porsi 10 ribu gimana, enggak tau gizinya malah ada apa enggak," kata salah seorang orang tua murid, Erna, 42 tahun, kepada Poskota.co.id di SDN Margahayu XVIII Kota Bekasi, Kamis, 2 Januari 2025. Menurutnya, asupan gizi untuk anak-anak tidak tercukupi dengan satu porsi MGB seharga Rp10 ribu. Erna menaksir, anak-anak bisa memperoleh asupan gizi yang ideal jika satu porsi MGB seharga Rp15.000. (POSKOTA.CO.ID, Kamis 02/01/2025)
Program makan siang gratis merupakan salah satu fokus program unggulan yang dicanangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Program tersebut rencananya akan diberikan di sekolah kepada murid SD, SMP, SMA, dan SMK hingga santri baik sekolah negeri maupun swasta.
Prabowo mengklaim program makan siang gratis berpotensi untuk menyelesaikan masalah fundamental Indonesia, yaitu stunting anak. Dalam visi misinya, program makan siang gratis termasuk 8 program Hasil Terbaik Cepat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya mampukah program makan siang gratis menekan angka stunting di negara kita?
Penyebab angka stunting meroket tidak lepas dari buruknya perekonomian di negara kita. Kasus stunting mayoritas terjadi pada keluarga miskin yang berpenghasilan rendah. Keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi untuk anak-anaknya. Seharusnya pemerintah mengkaji ulang permasalahan stunting agar dapat diselesaikan dengan tuntas.
Langkah riil yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuka lahan pekerjaan seluas-luasnya untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dengan penghasilan yang layak, keluarga-keluarga akan mampu memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi kepada anak-anaknya. Dengan cara ini maka angka stunting akan merangkak turun.
Selain membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat pemerintah seharusnya mengelola sendiri sumber daya alam (SDA) yang berlimpah. Selama ini SDA dikelola oleh asing sehingga rakyat tidak menikmatinya. Rakyat hanya mendapatkan ampasnya. Hal inilah yang membuat rakyat Indonesia semakin sengsara.
Dari sini pemerintahan perlu mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis. Program ini menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Dilansir dari CNNIndonesia, Badan Gizi Nasional akan menghabiskan Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan program makan gratis Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Bisa dibayangkan berapa triliun dana yang dikeluarkan dari APBN dalam kurun waktu satu tahun? Belum lagi Prabowo mengatakan program ini adalah program berkelanjutan.
Dana yang dikeluarkan dari kas negara cukup fantastis. Namun, dengan dana yang cukup fantastis tersebut tidak mampu menjawab kebutuhan gizi dan nutrisi anak Indonesia. Banyak orang tua yang protes dengan program makan siang gratis ini. Menurut mereka makan siang gratis ini tidak memenuhi standar gizi yang di butuhkan anak. Lagi-lagi program ini tak berjalan mulus. Keluhan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan harga bahan pokok yang terus naik, alokasi anggaran Rp10 ribu per porsi jelas sulit untuk menghasilkan makanan bergizi yang cukup.
Inilah cara pandang sistem kapitalisme dalam memandang suatu masalah. Memberikan solusi tetapi tak menyentuh akar permasalahannya. Pada akhirnya, permasalahan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Program ini terlihat seperti solusi jangka pendek yang kurang mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak-anak. Sistem kapitalisme terbukti gagal dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Rakyat dalam Sistem Islam
Negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Makan seharusnya tidak hanya sekedar program dari pemerintah, tetapi menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi merupakan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Yang menjadi pertanyaan dari mana dana yang dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya? Jawabannya dari hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dalam pandangan Islam sumber daya alam (SDA) seperti hutan, tambang, dan kekayaan alam lainnya adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara. Hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok, atau untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.
Dalam pandangan Islam negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya baik berupa kebutuhan berupa barang dan kebutuhan berupa jasa. Kebutuhan berupa barang mencakup barang-barang tertentu berupa, sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan berupa jasa berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa untuk setiap warganya, baik muslim, nonmuslim, kaya maupun miskin.
Berikut cara Islam dalam memenuhi kebutuhan pokok terhadap rakyatnya:
1. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (sandang, pangan, papan)
Strategi dalam pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (sandang, pangan, papan) dilaksanakan secara bertahap. Adapun tahapannya sebagai berikut, negara memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja. Dengan diwajibkannya kepala keluarga untuk bekerja, di sisi lain negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan. Hal ini bertujuan agar setiap orang yang mampu dapat memperoleh pekerjaan dengan baik. Namun, jika kondisi kepala keluarga tidak mampu bekerja karena kondisi tertentu misalnya sakit, maka negara memerintahkan ahli waris atau kerabat dekat untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok.
Namun jika kondisi ahli waris atau kerabat dekat juga tidak mampu, maka negara mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya. Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan dari seluruh rakyat yang tidak mampu dan membutuhkan. Bantuan tetangga ini tentunya bersifat sementara sehingga tetangganya tidak meninggal karena kelaparan. Untuk jangka panjang negara yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Sebab memang negara berfungsi menjadi penyantun orang-orang lemah, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.
2. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (pendidikan, kesehatan, dan keamanan)
Pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kebutuhan asasi yang harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (pendidikan, kesehatan, keamanan) harus dipenuhi oleh negara cara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah pelayanan umum kemaslahatan hidup terpenting.
Demikianlah cara Islam menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, baik kebutuhan pokok berupa barang dan jasa. Pemenuhan ini tidak hanya sekedar formalitas atau program pemerintah tetapi ini adalah bagian dari kewajiban negara dalam mengurus rakyat.[]
0 Komentar