Dampak Sekularisasi, Anggaran Smart TV Dikorupsi

Mitri Chan

‎

#Bogor — Direktur Center Budget For Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafy mencurigai adanya indikasi korupsi dalam proses pengadaan perangkat elektronik Smart TV untuk sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2024. Ia menduga program yang menghabiskan dana Rp75 miliar ini dinilai tidak tepat sasaran dan diduga sarat dengan praktik korupsi. (Kupas Merdeka, 08/03/2025)

Berdasarkan temuan CBA, harga satuan perangkat elektronik yang dibeli jauh lebih mahal dibandingkan harga pasar. Sejumlah sumber mengungkapkan bahwa pengadaan Smart TV ini dibiayai dengan memangkas anggaran infrastruktur penting, seperti pembangunan Puskesmas. (Delik Hukum, 08/03/2025)

Kasus ini sangat mengecewakan publik, mengingat anggaran seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) terjadi pada tahap perencanaan, yakni penggelembungan dana (mark up) rencana pengadaan. Selanjutnya panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, bahkan dikendalikan pihak-pihak tertentu.

Berbagai upaya mencegah korupsi PBJ sudah dilakukan seperti, layanan pengaduan tindak pidana yang telah maupun akan terjadi dalam sebuah organisasi. Pemerintah juga telah mendesain ulang struktur organisasi pengadaan barang dan menerapkan konsep e-purchasing, yaitu pembelian barang atau jasa melalui sistem elektronik.

Akan tetapi, berbagai upaya ini tidak membuahkan hasil bahkan pola kecurangan pengadaan barang dan jasa marak terjadi. Pusat Edukasi Anti Korupsi mencatat jumlahnya mencapai 339 kasus (2004-2023); tahun lalu tercatat sebagai tahun terbanyak dengan 63 kasus. (kpk.go.id, 06/05/2024)

Kebobrokan aparat dan birokrat tidak bisa lepas dari penerapan hukum sekuler yang menghilangkan nilai-nilai ketakwaan pada aktivitas politik dan pemerintahan. Akibatnya, tidak ada kontrol internal, tidak merasa diawasi Allah Swt. pada diri pejabat, aparatur, dan pegawai. Mereka hanya bersandar pada kontrol eksternal, pengawasan dari atasan, inspektorat, dan aparat hukum. Masalahnya, mereka sama-sama sekuler sehingga memunculkan pejabat tidak amanah. Sistem sekuler membuat orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok. Hal inilah yang membuka peluang melakukan berbagai praktik kecurangan (korupsi).

Hukuman terhadap koruptor pun tidak menimbulkan efek jera. Sistem hukum berbelit untuk membuktikan korupsi dan banyak celah bagi koruptor untuk bisa lolos. Ketika terbukti, hukuman pun sangat ringan, belum dikurangi masa remisi sehingga hukuman koruptor lebih singkat. Korupsi di Indonesia mustahil diberantas karena sistem politiknya adalah demokrasi Kapitalisme yang meniscayakan praktik korupsi.

Hal ini berbeda dengan sistem Islam (Khilafah) yang memiliki mekanisme memberantas korupsi (kuratif), bahkan memiliki aspek pencegahan (preventif). Sistem politik Islam dibangun berlandaskan aqidah Islam, yang melahirkan generasi beriman dan bertakwa serta memiliki kesadaran hubungan dengan Allah Swt, sehingga selalu merasa diawasi. Lahirlah pejabat yang amanah dalam menjalankan tugas karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.. Inilah kontrol internal yang terwujud pada diri pejabat, aparatur, dan penegak hukum sehingga takut berbuat korupsi.

Negara yang berperan mewujudkan individu bertakwa dengan mekanisme rekrutmen aparat negara berdasarkan kepribadian Islam, serta pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya, tanpa terkecuali seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran amar makruf nahi mungkar, mengoreksi dan mengontrol penguasa.

Kalaupun korupsi terjadi, Khilafah akan memberikan hukuman tegas dan setimpal. Hukuman koruptor tergolong ta'zir, yaitu sanksi dan jenis kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sanksinya bisa mulai yang paling ringan seperti nasihat atau teguran dari hakim, penjara, denda, pengumuman pelaku di hadapan publik, hukuman cambuk hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. (Abdurrahman al-Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm 78—79)

Dengan demikian langkah efektif penanggulangan korupsi secara tuntas adalah penerapan syariah Islam secara kafah. Maka, sudah seharusnya pemerintah menyelenggarakan sistem pemerintahan yang sahih, yakni bersumber dari ajaran Islam, Khilafah Islamiah.