Pasal Power Wheeling is Misleading ? Reni Tri Yuli Setiawati (Penulis dan Aktivis Dakwah) #Opini - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII DPR RI) diagendakan menggelar rapat terakhir dengan pemerintah untuk membahas RUU EBET (Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan). Pasal tentang power wheeling masih alot dibahas, karena ada potensi yang mengancam keistimewaan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama ini. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan S…
Oleh Anggun Permatasari - Paus Fransiskus Pemimpin gereja Katolik dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan tiba di Bandara Soekarno - Hatta tanggal 3 September 2024. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, hingga Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia Ignasius Jonan tampak menyambut Paus. Terlihat pengamanan ketat saat Paus Fransiskus tiba (detiknews.com, 3/9/2024). Menariknya, dilansir dari laman Kompas.com, 1/9/2024, Romo Thomas Ulun Ismoyo selaku Juru Bicara Panitia Kunjungan Pa…
Oleh Putik Retnosari, M.Pd. (Aktivis Muslimah) - “Kita jangan main-main dengan Raja Jawa ini. Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini,” kata Bahlil, pada Munas Golkar. Perihal Raja Jawa ini, Ketua Umum Golkar yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mendapatkan reaksi dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Koentjoro. Penyebutan Raja Jawa oleh Bahlil tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud, dipertanyakan oleh …
Oleh Siti Rima Sarinah Tawuran , salah satu kenakalan yang sangat lekat dengan dunia remaja. Tawuran kerap kali mengakibatkan korban jiwa dan luka berat, yang terkadang dipicu karena masalah sepele. Hampir setiap hari masyarakat disuguhkan dengan berita tawuran yang dilakukan oleh pelajar, hingga Pemkot Bogor harus ber p ikir keras mencari berbagai macam cara agar dapat menekan dan mencegah kenakalan remaja yang sudah di luar batas. Aplikasi SKCK Goes To School menjadi salah satu program Pemkot Bogor yang bekerjasama dengan Polresta…
Oleh Faiza Salsabila, Mahasiswi Universitas Indonesia Kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang tinggi tengah ramai dibicarakan hingga menuai aksi protes dari para mahasiswa. Terkait hal ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek Tjitjik Sri Tjahjandarie menyebutkan bahwa biaya kuliah harus dipenuhi oleh mahasiswa agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu ( www.cnbcindonesia.com , 24/5/2024). UKT menjadi persoalan yang pelik, berulang, dan tidak menemukan jalan…
Oleh Syifa’ Nafisah #Opini - Setelah usai hiruk pikuk perhelatan akbar lima tahunan Pilpres dan Pileg. Maka bagi yang terpilih sekarang sudah mulai bersiap menempati kursi anggota dewan. Tidak kalah juga anggota dewan Provinsi DKI Jakarta. Belumlah mereka mulai bertugas sebagai anggota dewan. Namun, tersiar kabar bahwa DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp3.086.890.132 untuk pakaian dinas dan atribut anggota baru periode 2024-2029 sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai wakil rakyat. "Anggaran itu untuk pakaian dinas d…
Penulis Zakiyah Amin, M.M. Pemerintah provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa menjadi 40 persen. Aturan ini berlaku sejak 5 januari 2024. Aturan tersebut diteken langsung oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. (KumparanBisnis, 16/01/2024) Kenaikan pajak hiburan tersebut menuai protes dari para pengusaha yang punya tempat hiburan, seperti karaoke Inul Vizta. Mereka keberatan, pemerintah menaikkan pajak hibura…
OPINI — Tahun ini, hasil lembaga survei Indopol menunjukkan lebih dari sepertiga atau 35,93% responden tidak percaya terhadap partai politik (parpol). Hasil survei tersebut dilakukan terhadap 1.230 responden lewat wawancara tatap muka pada 24 Juni—1 Juli 2022. (CNN Indonesia, 22/07/2022). Sebanyak 26,64% menilai parpol tidak bisa menampung aspirasi warga. Sebanyak 11,76% menilai parpol telah kehilangan ideologi dan integritas. Sejumlah alasan lain muncul, seperti parpol turut merusak sistem pemerintahan dan tidak ikut berkontribusi pada pemban…
Find Us at :