Indonesia pernah dibanggakan karena menjadi lumbung padi Asia saat itu. Dengan melakukan swasembada beras ke negara tetangga dan mampu memberikan bantuan pangan pada penduduk kelaparan dunia, karena hasil panen selalu surplus. Kini justru harga beras Indonesia paling mahal se Asia. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan terkait dengan harga beras mulai dari Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG). Te…
Peringatan 100 tahun tanpa Khilafah masih menggema. Adalah Selinda Rahmah, seorang aktivis dakwah kampus di Jakarta mengungkapkan pentingnya peringatan semacam ini. Sebab menurutnya, kehidupan tanpa adanya naungan kekhilafahan membuat ummat kehilangan perisai kehidupan. Tidak diterapkannya peraturan Islam dalam kancah kehidupan membuat ummat kehilangan arah dalam bernegara, dalam interaksinya dengan sesama manusia lainnya dan dalam cara pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masih banyak aturan hidup dalam syariat yang tidak dit…
Program pendidikan ulama perempuan untuk penghapusan bias gender bisa menghantar lahirnya ‘rujukan publik’ yang memperkuat moderasi dan penguatan sekularisme. Imam besar Masjid Istiqlal Prof. KH. Nasarudding Umar mengatakan bahwa perempuan yang menjadi ulama sangat langka ditemukan sehingga akan diadakan pendidikan kader ulama perempuan. Dikutip dari laman berita antaranews.com, sebagai tindak lanjut ditandatanganinya nota kesepaham oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) dan masjid Istiqlal, Nasaruddin berharap aka…
“Orang Bijak Taat Pajak” demikian slogan keren yang mungkin sering kita dengar, slogan yang digunakan pemerintah untuk mendorong rakyatnya untuk mau bayar pajak. Tepatlah kiranya jika hal tersebut disematkan bagi orang-orang yang mampu dan melimpah secara materi dan dengan kesadaran untuk bayar pajak. Tapi bagaimana ceritanya jika pajak tersebut justru dibebankan kepada rakyat kecil yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masih pontang panting? Sejalan dengan hal ini seorang ekonom senior DR. Rizal Ramli dalam akun Twitter pribadinya mengataka…
Penolakan perpres terus terjadi sekalipun dikabarkan pemerintah mencabut salah satu lampirannya. Terkait hal ini tim MuslimahJakarta.com berhasil mewawancarai salah seorang aktivis Pemuda Dewan Dakwah Jakarta, Niken Fitria, yang mewakili kaum millennial dalam memberikan respon terhadap perpres ini. Pemerintah mensahkan perpres no 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satu isinya adalah membuka kran investasi miras baik usaha besar sampai eceran. Apa pendapat ukhti terhadap persoalan ini? Krisis. Itulah yang nampak…
Polemik terkait perpres no 10 tahun 2021 terus berlangsung meski pemerintah menyatakan sudah mencabut salah satu lampirannya. Tak hanya dari kalangan ormas Islam, penolakan itu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk dari kalangan dosen. Kali ini wawancara dengan seorang dosen di sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta, Ananda Fortunnisa, SE, M.Si Baru-baru ini Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal yang juga mengatur investasi industri minuman keras (miras). Kebijakan baru tersebut…
Ditandatanganinya Perpres no 10 tahun 2021 menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, erutama kaum muslimin. Tak heran jika banyak kaum muslimin yang meminta perpres ini dibatalkan. Bukan hanya dari sisi bahayanya tapi lebih pada jelasnya keharaman miras. Wawancara kali ini dilakukan kepada seorang ustadzah, penggerak MT dan juga muballighoh di daerah Jakarta Utara, Ustadzah Dra. Hj. Murtiah Mursalim. Baru-baru ini pemerintah menandatangani Perpres no 10 tahun 2021 tentang penanaman modal. Salah satu yang diatur adalah…
Find Us at :