Akankah Moderasi Beragama Munculkan Keharmonisan Hidup Bermasyarakat?
Menuju penghujung bulan Mei 2021, umat muslim Indonesia kembali digegerkan dengan pernyataan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi yang menekankan tentang moderasi beragama. Ia menyatakan bahwa moderasi beragama di Indonesia perlu dikuatkan sebagai strategi merawat bangsa ini. Ia juga menjelaskan bahwa penguatan moderasi beragama sangat penting dan relevan dalam merawat kerukunan masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. (nasional.kompas.com, 23/5/2021). Benarkah moderasi beragama …
Islam Tak Mengenal Politik Balas Budi
Pengangkatan Abdee Slank menjadi komisaris Telkom bagi sebagian orang dianggap sebagai politik balas budi (politik etis) Jokowi. Pasalnya sejak Jokowi menjadi presiden sudah banyak relawan yang diangkat dan diberi posisi sebagai komisaris di beberapa BUMN yang ada. Tak hanya itu, sebagian masyarakat juga menyoroti akan kapabilitas Abdee memegang posisi tersebut. Pasalnya kemampuan dan skill yang dimilikinya tidak selaras dengan jabatan yang diberikan padanya. Sementara gaji yang ditawarkan cukup fantastik di tengah kesuli…
Politik Etis dan Komisaris, Demokrasi No Free Lunch, Kok yang Traktir Rakyat?
Nada sumbang mengiringi pengangkatan Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal Abdee Slank sebagai komisaris PT Telkom Indonesia (Persero). Beragam sentimen negatif mengiringi pengangkatan anggota grup band Slank itu sebagai Komisaris Independen PT Telkom. Salah satunya, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron yang mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk selektif dalam menunjuk seseorang menjabat di perusahaan pelat merah. "Jabatan direksi dan komisaris BUMN adalah domain menteri BUMN sebagai pemegang mandat saham merah putih, namun i…
Politik Etis Pada Posisi Komisaris
Pro kontra pengangkatan Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank menyeruak di tengah publik. Masing-masing pihak memiliki alasannya sendiri. Dan tulisan ini tidak hendak membahas tentang kepantasan Abdee Slank menjadi komisaris Telkom. Tapi ini justru diharapkan mampu menyadarkan akan buruknya sistem demokrasi yang melegalisasi politik etis ini. Apalagi realita menunjukkan pengangkatan relawan untuk mengisi posisi-posisi komisaris di BUMN tak hanya terjadi saat ini saja. Adalah Fadjroel Rachman, relawan yang termasuk paling awal mendapat kursi k…
Merawat Ketaatan Ramadan dan Idul Fitri
Ramadan sudah berlalu, Lebaran Idul Fitri pun rasanya kian hilang begitulah kondisi yang terjadi di masyarakat. Rutinitas salat malam seperti tarawih, tilawah, sedekah seolah mulai luntur. Aktivitas yang bernuansa ibadah dan berbagai hal yang menuju ketaatan seolah tak lagi menjadi acuan. Semua berubah kembali semula seolah tidak meninggalkan efek dan bekas apa-apa dalam jiwa. Jika saat Ramadan setiap muslim berusaha membersihkan diri dengan banyak aktivitas ibadah dan amaliah shalih. Ironisnya justru Ramadan berlalu semua berubah kembali. Jik…
Perwali Perlindungan Perempuan dan Anak, Mampukah Melindungi Perempuan dan Anak Dikala Bencana?
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan advokasi perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana alam di daerah. Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus (PAKK) kemen PPPA Dianawati Lasmindar mengatakan, advokasi kaitan kebencanaan dilakukan karena biasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tidak tahu harus melakukan apa. Padahal, penanggulangan bencana bagi perempuan dan anak harus menjadi perhatian khusus. Hal ini sangat penting mengingat perempuan dan anak merupak…
"Assasinasi" KPK, Untuk Siapa?
Kisruhnya berita pemecatan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlanjut hingga kini. Dinilai hal tersebut tidak logis dan terlalu mengada-ada hanya dikarenakan tidak lolosnya mereka dalam tes wawasan kebangsaan. Adanya tes wawasan kebangsaan yang harus dilalui oleh pegawai KPK bukan berarti menjadi penentu masuk tidaknya mereka menjadi ASN. Seperti yang dijelaskan oleh pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar bahwa KPK saat ini sudah berada di ranah eksekutif. Karena itu, seharusnya Presiden Jokowi mem…
Find Us at :